JOMBANG | LIPUTAN9NEWS
Ada kalanya kekuasaan menjelma menjadi sebuah bangku kosong di beranda. Orang-orang bergegas mendekat, berebut duduk, khawatir malam lebih dulu tiba dan nama mereka tak sempat tercatat dalam sejarah.
Namun, di sebuah sudut Rembang bernama Leteh, ada seseorang yang memilih jalan berbeda. Ia tahu kapan harus melangkah. Dan ia tahu kapan harus membiarkan langkahnya surut. Dialah KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).
Demikian refleksi sastrawan dan budayawan Aguk Irawan MN dalam membaca posisi Gus Mus setelah namanya tidak masuk dalam sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang. Yang di posting pada Senin (30/08/2026).
Bagi Aguk, absennya nama Gus Mus dari lingkar sembilan kiai penentu tidak semestinya buru-buru dibaca sebagai kekalahan.
Sebab, ada tokoh-tokoh yang memang tidak pernah menjadikan kursi sebagai ukuran keberhasilan.
“Ada waktu di mana kekuasaan mewujud seperti sebuah bangku kosong di sebuah beranda, dan orang-orang berebut untuk duduk di sana, cemas kalau-kalau malam telanjur datang dan mereka tak tercatat dalam sejarah yang riuh.” ujar Aguk.
Tetapi Gus Mus, menurut Aguk, adalah sosok yang berbeda. Ia berada di Rembang, jauh dari hiruk-pikuk perebutan kursi, namun justru dari sana memancarkan pandangan yang menembus riuh kekuasaan.
Menurut Aguk Irawan, tidak masuknya Gus Mus dalam sembilan nama Ahwa pada Muktamar ke-35 NU bisa saja dibaca sebagai sebuah keganjilan.
Ada yang mengendus siasat. Ada yang melihatnya sebagai tanda tersingkirnya kiai sepuh dari gelanggang organisasi yang semakin pragmatis.
Namun Aguk mengajak publik berhenti sejenak. Benarkah Gus Mus tersingkir?
Pertanyaan itu, menurutnya, harus dikembalikan kepada cara kita memahami kekuasaan. Sebab NU, dalam sejarah panjangnya, selalu menyimpan paradoks.
Di satu sisi, NU merupakan kekuatan sosial yang bersentuhan dengan riuh politik. Tetapi di sisi lain, NU juga memiliki tradisi kesunyian yang sangat kuat—tradisi pesantren yang menjadikan ilmu, akhlak, keteduhan, dan ketulusan sebagai fondasi.
Dan di titik itulah, Aguk menempatkan Gus Mus. Bersama sahabat karibnya yang telah lebih dahulu berpulang, Gus Dur, Gus Mus disebut sebagai salah satu menara dari tradisi tersebut.
Keduanya, kata Aguk, adalah pengelana yang melihat jabatan bukan sebagai mahkota. Justru sebaliknya.
Jabatan adalah beban yang, bila memungkinkan, diberikan kepada mereka yang lebih siap memikulnya.
Alumni Al-Azhar itu kemudian mengajak mengingat kembali Muktamar NU di Jombang sebelas tahun silam. Ketika sembilan anggota Ahwa sepakat menunjuk Gus Mus sebagai Rais Aam, respons Gus Mus justru tidak seperti seorang pemenang kontestasi.
Ia mengirimkan surat. Isinya adalah permohonan agar dirinya tidak dipilih.
Menurut Aguk, Gus Mus bahkan menangis melihat kegaduhan yang terjadi. Ia terpukul menyaksikan ambisi yang telanjang di antara orang-orang yang berebut kursi.
Empat tahun kemudian, di Muktamar Lampung, nama Gus Mus kembali berada di puncak perolehan suara Ahwa.
Namun sekali lagi, ia memilih menepi. Jalan kemudian terbuka bagi KH Miftachul Akhyar.
Dan dari sikap itu lahir sebuah kalimat yang kemudian dikenang, “Siapa mundur? Aku tak pernah maju.” tanyanya.
Kalimat itu, bagi Aguk, bukan sekadar ungkapan kerendahan hati. Ia adalah cara Gus Mus melihat kekuasaan. Karena itu, ketika nama Gus Mus tidak tercantum dalam sembilan nama Ahwa di Muktamar ke-35, Aguk menilai publik tidak perlu tergesa-gesa menyebutnya sebagai kekalahan.
Mengukur Gus Mus dengan ukuran kalah dan menang dalam politik praktis adalah kekeliruan optik.
Bagi Aguk, Gus Mus tetap memiliki posisi penting sebagai mustasyar. Ia tidak harus duduk di lingkar pengambil keputusan untuk memiliki pengaruh. Ia tidak perlu memegang stempel kekuasaan untuk menjadi rujukan moral.
Aguk menggambarkannya sebagai mata air jernih yang menolak ikut keruh dalam kolam kontestasi.
Menariknya, ketika Muktamar ke-35 NU berakhir dan para elite berkumpul, Gus Mus tetap hadir.
Bukan sebagai pemegang stempel kekuasaan. Melainkan sebagai payung keteduhan. Dalam pandangan Aguk, kehadiran itu justru penting.
Gus Mus mengingatkan bahwa pesantren bukan sekadar tempat mentransfer ilmu. Pesantren adalah ruang untuk membentuk karakter dan akhlak.
Ia juga mengingatkan agar manusia menjaga fitrah dari racun kebencian dan dendam. Maka, absennya Gus Mus dari struktur Ahwa kali ini bisa dibaca sebagai pesan yang sunyi, tetapi tajam. Moralitas tertinggi, kadang tidak membutuhkan kursi untuk terdengar.
Namun, tidak semua orang membaca sikap Gus Mus dengan cara yang sama. Nayed justru melihat pilihan Gus Mus untuk menolak tanggung jawab tersebut sebagai sebuah kekeliruan.
Dengan segala permohonan maaf, Nayed berpendapat bahwa Gus Mus sebenarnya merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin NU.
“Menurutku.. Justru itulah kesalahan Beliau.. Dengan menolak secara tidak langsung adalah melepas tanggung jawab besar untuk menahkodai NU.” ucapnya.
Nayed menilai alasan untuk tidak ingin terlibat dalam kegaduhan justru membawa konsekuensi besar.
“Karena, Beliaulah yg paling tepat.” jelasnya.
Menurutnya, keputusan Gus Mus untuk memilih tidak terlibat lebih jauh bisa saja memiliki dampak terhadap perjalanan PBNU setelahnya.
“Berakibat fatal.. Jadilah PBNU seperti sekarang..”ungkapnya.
Bahkan Nayed menyampaikan kemungkinan lain yang lebih jauh.
“Mungkin… Seandainya Beliau berani mengambil tanggung jawab itu.. PBNU tidak serumit ini sekarang.” tegasnya.
Namun Nayed menegaskan bahwa pandangan tersebut semata-mata merupakan pemikirannya.
“Sekali lagi.. Mohon maaf yg sebesar besarnya atas pemikiran ini..” komentar Nayed.
Selain itu, dalm perspektif yang berbeda datang dari Ilman M Abdul Haq. Ia tidak melihat posisi Gus Mus semata-mata dalam kerangka menang atau kalah, masuk atau keluar dari struktur. Ilman justru menggunakan pendekatan yang lebih filosofis.
Menurutnya, setiap “teatrikal kehidupan” membutuhkan peran paradoks—sebuah peran khusus yang tidak selalu menjadi antitesis dari konflik, tetapi berada melampaui konflik itu sendiri.
“Setiap teatrikal kehidupan dunia mesti membutuhkan peran paradoks tertentu. Peran khusus.” urainya.
Peran tersebut, menurut Ilman, mampu memangku dua atau bahkan tiga poros kecenderungan sekaligus.
Ia mengayomi semua pihak, tetapi tetap membawa kejernihan.
“Mengayomi semua. Tapi, membawa kejernihan.” utara Ilman.
Karena itu, sosok tersebut tidak benar-benar berada di luar konflik.Namun juga tidak larut di dalamnya. Ia berada di tengah.
“Ia tidak di luar. Tidak juga di dalam. Tapi, di tengah-tengah. Menjadi magnet spiritual.” katanya.
Dan menurut Ilman, peran semacam itulah yang mungkin sedang hadir melalui sosok Gus Mus.
“Dan peran tersebut, mungkin saja dihadirkan pada sosok beliau.” Sambung Ilman.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh perebutan posisi, Aguk melihat sebuah paradoks besar pada Gus Mus.
Ketika sebuah nama tidak berada di dalam struktur, bukan berarti pengaruhnya ikut hilang.
Bahkan mungkin sebaliknya. Ketidakhadiran itu justru menjadi pesan. Gus Mus tetap menjadi kompas, kata Aguk, justru karena ia tidak berebut menjadi nakhoda.
Gus Mus tidak mengejar kemudi. Ia tidak sibuk memastikan dirinya tercatat dalam daftar orang-orang yang memegang kekuasaan.
Dan mungkin, di situlah letak kekuatan moralnya. Sebab dalam sejarah, tidak semua orang yang duduk di kursi akan dikenang sebagai penunjuk arah.
Ada pula mereka yang tidak duduk di kursi, tetapi sepanjang hidupnya justru menjadi penunjuk jalan.
Gus Mus mungkin berada di antara mereka. Di Leteh, Rembang, ia tetap menjadi suara yang teduh. Di tengah riuh Muktamar, namanya mungkin tidak berada dalam sembilan baris Ahwa. Tetapi bagi sebagian orang, justru dari luar lingkaran itulah suaranya terdengar lebih jernih. Sebab ada kekuasaan yang lahir dari kursi. Dan ada kewibawaan yang justru tumbuh karena seseorang memilih untuk tidak duduk di atasnya.
Aguk menutup refleksinya dengan sebuah doa; Semoga Allah memberikan Gus Mus kesehatan yang cukup, umur panjang yang penuh berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin.

























