BEM PTNU Jawa Timur Serukan Respons Pemerintah Gercep Berpihak Pada Rakyat

“Tuntutan Respons Pemerintah yang Lebih Cepat dan Berpihak pada Rakyat”. BEM PTNU Jawa Timur, Kritis dalam Pengawasan, Santun dalam Penyampaian, Teguh Mengawal Kepentingan Rakyat.

BEM PTNU Jawa Timur memandang bahwa stabilitas nasional bukan sekadar persoalan keamanan dan ketertiban, melainkan juga berkaitan erat dengan kemampuan negara dalam menjawab kegelisahan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, ketidakpastian lapangan pekerjaan, fluktuasi harga kebutuhan pokok, hingga masih lebarnya kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Di tengah situasi tersebut, negara dituntut untuk hadir bukan hanya sebagai regulator, melainkan sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh warga negara.

Ketua BEM PTNU Jawa Timur SEFTY HASAN KHUSAINI menyampaikan bahwa pemerintah perlu memahami bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup ditunjukkan melalui angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi semata. Kemajuan bangsa harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta terjaminnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Rakyat tidak membutuhkan sekadar narasi optimisme yang terus diulang dalam ruang-ruang formal. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Ketika masyarakat masih dipusingkan oleh persoalan mendasar, maka pemerintah harus lebih banyak mendengar daripada sekadar menjelaskan,” ujarnya.

BEM PTNU Jawa Timur menilai bahwa kritik terhadap pemerintah dalam negara demokrasi merupakan bentuk partisipasi warga negara yang harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman terhadap stabilitas nasional. Justru, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang bersedia membuka ruang evaluasi dan mampu merespons aspirasi publik secara cepat dan proporsional.

Melalui narasi tersebut, BEM PTNU Jawa Timur menyampaikan beberapa tuntutan sebagai bentuk tanggung jawab moral kaum intelektual muda terhadap masa depan bangsa:

1. Mendorong pemerintah untuk mempercepat respons terhadap berbagai persoalan ekonomi masyarakat, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan daya beli, dan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda.
2. Memastikan implementasi Pasal 33 UUD 1945 berjalan secara konsisten, dengan menempatkan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM, ekonomi pesantren, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan strategis negara dalam pengelolahan anggaran, agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga.
5. Membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat.

BEM PTNU Jawa Timur menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak cukup diwujudkan melalui slogan-slogan populis. Keberpihakan harus tampak dalam keberanian mengambil keputusan yang melindungi kelompok rentan, mempersempit kesenjangan sosial, dan menghadirkan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata.

“Negara tidak boleh hadir hanya ketika membutuhkan legitimasi, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan solusi. Pemerintah harus membuktikan bahwa kekuasaan adalah instrumen pelayanan, bukan sekadar ruang untuk mempertahankan citra,” tegas perwakilan BEM PTNU Jawa Timur.

Di sisi lain, BEM PTNU Jawa Timur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, memperkuat persatuan nasional, serta mengedepankan budaya dialog dalam menyampaikan aspirasi. Kritik yang konstruktif dan partisipasi yang bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Sebagai bagian dari generasi muda Nahdlatul Ulama, BEM PTNU Jawa Timur berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian akademik, advokasi kebijakan, dan penguatan literasi publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami tidak sedang mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Kami justru mengingatkan bahwa legitimasi pemerintah bersumber dari kepercayaan rakyat. Ketika suara rakyat direspons dengan cepat dan kebijakan berpihak pada kepentingan bersama, di situlah persatuan nasional menemukan maknanya yang paling nyata. Negara harus hadir, bekerja, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.”

(WLY)