JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Sejarah nasionalisme Indonesia tidak pernah berdiri sebagai satu arus tunggal. Di balik narasi besar tentang persatuan bangsa dan perjuangan kemerdekaan, terdapat berbagai corak pemikiran mengenai bagaimana Indonesia seharusnya dibentuk, dikelola, dan diarahkan. Salah satu tokoh penting yang menghadirkan corak nasionalisme alternatif dalam sejarah Indonesia adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Sosok bukan sekadar pemimpin “gerakan” pemberontakan bersenjata, melainkan seorang ideolog yang menawarkan konsepsi tentang bangsa dan negara berdasarkan Islam –lihat Formichi, C. (2012). Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in Twentieth-Century Indonesia. Leiden: KITLV Press, hlm. 3–5.
Dalam historiografi resmi negara, Kartosuwiryo sering diposisikan sebagai tokoh separatis melalui gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam, gerakan tersebut lahir dari pergulatan panjang mengenai bentuk nasionalisme Indonesia pasca-kemerdekaan. Kartosuwiryo memandang bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dibangun atas dasar nasionalisme teritorial atau kebangsaan sekuler, melainkan harus ditegakkan di atas prinsip-prinsip Islam sebagai fondasi moral, politik, dan hukum negara –lihat Van Dijk, C. (1981). Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff, hlm. 67–72.
Nasionalisme Kartosuwiryo berkembang pada masa ketika Indonesia sedang mengalami krisis identitas politik. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, perdebatan tentang dasar negara menjadi sangat tajam. Sebagian tokoh menghendaki negara nasional yang inklusif berbasis Pancasila, sementara sebagian lainnya menginginkan negara Islam. Dalam konteks inilah Kartosuwiryo muncul sebagai representasi penting dari nasionalisme Islam yang berupaya mengintegrasikan identitas keagamaan dengan perjuangan kebangsaan –lihat Boland, B. J. (1982). The Struggle of Islam in Modern Indonesia. Dordrecht: Martinus Nijhoff, hlm. 32–37.
Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada tahun 1905. Kartosuwiryo memperoleh pendidikan modern Belanda, namun kemudian lebih banyak terlibat dalam gerakan Islam politik. Pengaruh besar terhadap pemikirannya datang dari organisasi Sarekat Islam, terutama melalui pemikiran Haji Oemar Said Tjokroaminoto yang menempatkan Islam sebagai basis perjuangan sosial dan politik umat –lihat Noer, D. (1987). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942. Jakarta: LP3ES, hlm. 135–140.
Di bawah pengaruh Tjokroaminoto, Kartosuwiryo mulai memahami Islam bukan hanya sebagai agama spiritual, tetapi juga sebagai ideologi sosial-politik. Islam dipandang memiliki sistem lengkap yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan hukum. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi pemikiran nasionalismenya. Menurut Kartosuwiryo, umat Islam tidak cukup hanya meraih kemerdekaan dari kolonialisme, tetapi juga harus membangun tatanan politik yang sesuai dengan syariat Islam sebagai manifestasi kedaulatan Tuhan dalam kehidupan bernegara (Formichi, 2012, hlm. 56–61).
Pada masa kolonial, nasionalisme Indonesia berkembang dalam berbagai arus: nasionalisme sekuler, nasionalisme Islam, dan nasionalisme kiri. Kartosuwiryo berada dalam arus nasionalisme Islam yang melihat penjajahan Belanda bukan hanya sebagai penindasan politik, tetapi juga ancaman terhadap identitas umat Islam. Karena itu, perjuangan kemerdekaan menurut Kartosuwiryo harus menghasilkan negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemerdekaan tanpa Islam dianggap tidak memiliki makna substantif. Dari sini terlihat bahwa nasionalisme Kartosuwiryo berbeda dengan nasionalisme Barat yang berorientasi pada negara-bangsa sekuler.
Nasionalisme Kartosuwiryo dapat dipahami sebagai bentuk nasionalisme religius atau nasionalisme Islam, yaitu suatu konsep kebangsaan yang menempatkan Islam sebagai fondasi utama identitas politik dan kehidupan bernegara. Kartosuwiryo tidak menolak keberadaan bangsa Indonesia sebagai sebuah komunitas politik, tetapi menolak konsep negara yang memisahkan agama dari urusan kenegaraan. Baginya, Islam bukan sekadar agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, melainkan juga sistem nilai dan tata hukum yang harus menjadi dasar penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kebangsaan Indonesia hanya akan memperoleh legitimasi yang utuh apabila berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam –lihat H. Horikoshi (1975). Kyai dan Perubahan Sosial. Jakarta: P3M, hlm. 87.
Dalam pandangan Kartosuwiryo, umat Islam memiliki kewajiban religius untuk menegakkan pemerintahan yang berorientasi pada hukum Allah (hakimiyyatullah). Negara tidak dipahami semata-mata sebagai institusi administratif yang mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik. Karena itu, penerapan syariat dipandang sebagai konsekuensi logis dari keimanan dan sekaligus sebagai tujuan utama perjuangan politik umat Islam. Nasionalisme yang tidak berakar pada ajaran Islam dianggap tidak memiliki landasan moral yang kokoh karena hanya bertumpu pada kesepakatan manusia yang bersifat temporal dan berubah-ubah –lihat H. Dengel (1995). Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 145–147.
Konsepsi tersebut berbeda secara mendasar dengan nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno. Soekarno memandang nasionalisme sebagai sarana untuk membangun persatuan bangsa yang majemuk, yang terdiri atas berbagai agama, etnis, dan budaya dalam kerangka Pancasila. Dalam perspektif Soekarno, negara harus menjadi ruang bersama yang mampu mengakomodasi seluruh kelompok masyarakat tanpa menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Sebaliknya, Kartosuwiryo beranggapan bahwa Islam justru merupakan basis persatuan yang paling kuat karena menyediakan sistem nilai, hukum, dan identitas kolektif yang melampaui batas-batas etnis maupun kedaerahan. Dengan demikian, persatuan nasional menurut Kartosuwiryo harus dibangun di atas kesatuan akidah dan syariat, bukan semata-mata atas dasar kesamaan wilayah atau pengalaman sejarah (Boland, 1982, hlm. 107–109).
Kritik utama Kartosuwiryo terhadap nasionalisme sekuler berkaitan dengan persoalan sumber legitimasi hukum dan kedaulatan negara. Kartosuwiryo menolak konsep negara modern yang berasal dari tradisi “Politik Barat” yang menempatkan rakyat atau manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (popular sovereignty). Menurutnya, kedaulatan yang bersumber dari manusia berpotensi melahirkan relativisme moral karena ukuran benar dan salah ditentukan oleh kehendak politik yang dapat berubah sesuai kepentingan penguasa atau mayoritas. Sebaliknya, Kartosuwiryo meyakini bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan (sovereignty of God), sedangkan manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syariat. Atas dasar inilah ia memandang negara Islam sebagai bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban sosial menurut ajaran Islam (Dengel, 1995, hlm. 151–154).
Sebaliknya, Kartosuwiryo menegaskan bahwa sumber hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara adalah Tuhan, sedangkan negara berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum-hukum-Nya. Dalam pandangan ini, kedaulatan tidak berada di tangan manusia atau lembaga politik semata, melainkan berada pada syariat Islam yang diyakini berasal dari kehendak Ilahi. Oleh karena itu, nasionalisme yang dikembangkan Kartosuwiryo bukanlah nasionalisme yang menolak kebangsaan Indonesia, melainkan suatu upaya untuk mengintegrasikan identitas kebangsaan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar moral, politik, dan hukum negara (Boland, 1982, hlm. 59–61).
Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville pada pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta –Perjanjian ini dimediasi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat– mengharuskan pasukan Republik Indonesia menarik diri dari wilayah Jawa Barat. Secara umum, Perjanjian Renville lebih banyak dipandang sebagai kompromi yang merugikan Republik Indonesia, karena mempersempit wilayah kekuasaan Republik dan memperkuat posisi Belanda, meskipun di sisi lain perjanjian ini merupakan upaya diplomasi untuk menghentikan konflik bersenjata dan membuka jalan bagi penyelesaian sengketa melalui perundingan. Termasuk Penarikan Pasukan Republik yang berada di daerah yang dikuasai Belanda (baca-RIS) harus ditarik ke wilayah Republik, Yogayakarta –Ketentuan ini menyebabkan hijrahnya Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, yang kemudian dikenal sebagai Hijrah Siliwangi.
Bagi Kartosuwiryo, penerimaan Perjanjian Renville oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan bentuk kompromi politik yang terlalu akomodatif terhadap tekanan Belanda dan gagal mempertahankan kedaulatan bangsa secara utuh. Atas dasar itulah Kartosuwiryo menolak kebijakan pemerintah Republik dan memilih membangun kekuatan politik alternatif melalui gerakan DI/TII. Dalam perspektifnya, gerakan tersebut bukan semata-mata pemberontakan militer terhadap negara, melainkan bagian dari proyek ideologis untuk mewujudkan tatanan politik yang berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh –lihat Herbert Feith (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing, hlm. 118–120.
Penolakan Kartosuwiryo terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) juga berakar pada perbedaan mendasar mengenai konsep nasionalisme dan dasar negara. Meskipun tetap mengusung gagasan kemerdekaan Indonesia, Kartosuwiryo memaknai kemerdekaan tersebut dalam kerangka negara Islam yang berlandaskan syariat. Menurut Kartosuwiryo, kemerdekaan politik tidak akan memiliki makna substantif apabila tidak disertai dengan penerapan hukum Islam sebagai fondasi kehidupan bernegara. Karena itu, menolak model negara yang dianggap sekuler maupun federalistik seperti RIS, dan memilih mendirikan Negara Islam Indonesia sebagai manifestasi kedaulatan bangsa yang sekaligus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Dalam pandangan ini, NII diposisikan sebagai bentuk ideal negara Indonesia yang mampu menyatukan aspirasi kebangsaan dengan ajaran Islam sebagai sumber legitimasi politik dan hukum (Formichi, 2012, hlm. 96–101).
Konflik antara Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dan pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya merupakan konflik mengenai dasar legitimasi negara dan arah nasionalisme Indonesia pasca kemerdekaan. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Soekarno berupaya membangun negara bangsa (nation-state) yang berlandaskan Pancasila dan mampu mengakomodasi keragaman agama, etnis, dan budaya Indonesia. Sebaliknya, Kartosuwiryo meyakini bahwa kemerdekaan yang sejati hanya dapat diwujudkan melalui pembentukan negara yang berdasarkan syariat Islam. Perbedaan pandangan tersebut berkembang menjadi pertentangan politik dan militer yang berkepanjangan sejak akhir 1940-an –lihat Greg Fealy (2004). Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival? Canberra: Australian National University, hlm. 28–31.
Puncak konflik terjadi ketika Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Langkah ini dipandang pemerintah sebagai bentuk pemberontakan terhadap negara yang sah karena menolak otoritas Republik Indonesia dan menawarkan alternatif sistem kenegaraan yang berbasis Islam. Dalam perkembangannya, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tidak hanya beroperasi di Jawa Barat, tetapi juga memperoleh dukungan dari berbagai gerakan regional di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Penyebaran gerakan tersebut semakin memperkuat kekhawatiran pemerintah terhadap ancaman disintegrasi nasional dan stabilitas politik negara yang masih muda –van Dijk, Cornelis (1981), hlm. 125–130.
Dari perspektif Kartosuwiryo, perjuangan DI/TII bukanlah tindakan separatis dalam pengertian sempit, melainkan upaya untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan yang menurutnya telah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Kartosuwiryo berpendapat bahwa negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar konstitusional berpotensi terjerumus ke dalam sekularisme politik dan gagal mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, perjuangan mendirikan negara Islam dipandang sebagai kewajiban ideologis sekaligus religius yang harus diperjuangkan melalui berbagai cara, termasuk perlawanan bersenjata –Formichi, C. (2012), hlm. 101–107.
Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan DI/TII memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia sejak awal tidak bersifat tunggal dan homogen. Di balik perjuangan kemerdekaan terdapat perdebatan mendasar mengenai sumber legitimasi negara, yaitu negara harus dibangun berdasarkan konsensus kebangsaan yang pluralistik sebagaimana tercermin dalam Pancasila, bukan berdasarkan identitas keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk negara Islam. Perdebatan tersebut menjadi salah satu isu sentral dalam sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan terus memengaruhi diskursus hubungan agama dan negara hingga masa-masa berikutnya –lihat Kahin, G. M. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 458–462.
Pada akhirnya, melalui serangkaian operasi militer yang intensif, pemerintah berhasil melemahkan dan menumpas jaringan DI/TII. Kartosuwiryo ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia pada Juni 1962 di Gunung Geber, Jawa Barat, kemudian diadili oleh Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun gerakan DI/TII berhasil dihancurkan secara militer, gagasan mengenai negara Islam tidak sepenuhnya hilang dari ruang politik Indonesia. Ide tersebut tetap hadir dalam berbagai bentuk gerakan dan wacana politik Islam pada periode-periode berikutnya, meskipun dengan strategi, konteks, dan artikulasi yang berbeda –van Dijk, Cornelis (1981), hlm. 219–225.
Nasionalisme religius yang diperjuangkan Kartosuwiryo menunjukkan bahwa sejarah kebangsaan Indonesia dibentuk oleh pergulatan berbagai gagasan tentang hubungan agama, negara, dan identitas nasional. Bagi Kartosuwiryo, kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan negara-bangsa modern, melainkan harus disempurnakan dengan penerapan syariat Islam dalam kerangka negara Islam. Pandangan ini menempatkannya pada posisi yang berbeda dari arus utama nasionalisme Indonesia yang kemudian berlandaskan Pancasila sebagai titik temu berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya.
Meskipun proyek politik Negara Islam Indonesia (NII) pada akhirnya gagal memperoleh legitimasi luas dan berhadapan dengan negara Republik Indonesia, pemikiran Kartosuwiryo tetap memiliki arti penting dalam memahami dinamika ideologi kebangsaan di Indonesia. Kartosuwiryo memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan arena kontestasi gagasan yang melibatkan berbagai visi tentang masa depan bangsa. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya dapat dipahami sebagai tokoh pemberontakan, tetapi juga sebagai representasi dari tradisi nasionalisme Islam yang menjadi bagian integral dari sejarah politik Indonesia modern.*
Jakarta, 16 Juni 2026
Amsar A. Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA.
