JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi pengetahuan. Jika pada masa lalu ruang publik dibentuk terutama melalui surat kabar, buku, televisi, dan institusi pendidikan, maka pada abad ke-21 ruang tersebut semakin ditentukan oleh platform digital yang bekerja melalui algoritma. Algoritma tidak sekadar menjadi perangkat teknis yang mengatur arus informasi, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme yang menentukan apa yang dianggap penting, apa yang disembunyikan, siapa yang memperoleh perhatian, serta narasi mana yang memperoleh legitimasi sosial.
Dalam situasi demikian, kebebasan tidak lagi hanya dihadapkan pada sensor negara sebagaimana terjadi dalam rezim otoriter, tetapi juga pada mekanisme digital yang bekerja secara halus melalui pengelolaan data, preferensi pengguna, dan ekonomi perhatian (attention economy). Fenomena tersebut dapat dibaca secara kritis melalui perspektif Michel Foucault tentang hubungan antara diskursus, kuasa, dan pengetahuan, sekaligus dipertemukan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengenai pluralisme, kebebasan berpikir, dan demokrasi.
Michel Foucault (1980) dalam Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, berpendapat bahwa kuasa tidak bekerja semata-mata melalui kekerasan atau paksaan, melainkan melalui produksi pengetahuan yang membentuk cara manusia memahami realitas. Menurutnya, setiap masyarakat memiliki regime of truth, yaitu sistem yang menentukan apa yang dianggap benar, siapa yang berhak berbicara, dan bagaimana suatu pengetahuan memperoleh legitimasi. Dalam perspektif ini, kebenaran bukan sesuatu yang sepenuhnya netral, melainkan selalu terkait dengan relasi kuasa yang mengitarinya. Oleh karena itu, diskursus tidak sekadar kumpulan kata-kata atau gagasan, tetapi merupakan praktik sosial yang menghasilkan subjek, identitas, norma, bahkan cara berpikir masyarakat –juga lihat Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. New York: Pantheon Books.
Jika gagasan tersebut dipindahkan ke dalam konteks era digital, maka algoritma media sosial dapat dipahami sebagai bentuk baru dari mekanisme produksi diskursus. Algoritma menentukan berita apa yang muncul di layar, akun siapa yang lebih sering direkomendasikan, tema apa yang menjadi tren, bahkan emosi apa yang lebih mungkin memperoleh respons publik. Dalam pengertian Foucault, algoritma bukan sekadar instrumen teknologi, melainkan perangkat kuasa (apparatus atau dispositif) yang mengatur sirkulasi pengetahuan dalam masyarakat. Kuasa digital tersebut bekerja tanpa harus memaksa individu secara langsung. Sebaliknya, individu merasa bebas memilih informasi, padahal pilihan tersebut telah diarahkan melalui mekanisme personalisasi yang dibangun berdasarkan data perilaku pengguna.
Dalam konteks Indonesia, situasi tersebut menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi dan kehidupan keberagamaan. Polarisasi politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga radikalisme digital berkembang bukan hanya karena adanya aktor-aktor politik tertentu, tetapi juga karena algoritma cenderung memperkuat konten yang memicu keterlibatan emosional. Informasi yang provokatif, sensasional, dan kontroversial lebih mudah memperoleh perhatian dibandingkan argumentasi yang rasional dan dialogis. Akibatnya, ruang publik digital mengalami fragmentasi menjadi berbagai echo chamber, yaitu ruang komunikasi yang mempertemukan individu hanya dengan informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri. Dalam kondisi demikian, kebebasan justru dapat berubah menjadi ilusi karena masyarakat tidak lagi berhadapan dengan keragaman gagasan, melainkan hanya dengan reproduksi pandangan yang seragam.
Di sinilah pemikiran Gus Dur memperoleh relevansi yang sangat kuat. Sepanjang perjalanan intelektualnya, Gus Dur (1999) dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute, memandang kebebasan berpikir sebagai prasyarat utama bagi kehidupan demokratis dan keberagaman masyarakat Indonesia. Baginya, Islam tidak boleh direduksi menjadi ideologi politik yang menutup ruang dialog, melainkan harus menjadi sumber etika kemanusiaan yang menghargai perbedaan. Gus Dur berulang kali menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh apabila setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan berbeda pendapat tanpa rasa takut. Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang nihil nilai, melainkan kebebasan yang selalu disertai tanggung jawab moral terhadap kemanusiaan.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menurut Gus Dur tidak dapat dipisahkan dari pluralisme. Dalam masyarakat yang majemuk, tidak ada satu kelompok pun yang berhak memonopoli kebenaran secara mutlak. Justru melalui dialog antar pandangan, masyarakat dapat terus memperkaya pemahaman tentang kehidupan bersama. Perspektif ini berbeda dengan logika algoritma media sosial yang cenderung mengurung individu dalam ruang homogen. Jika algoritma mempersempit cakrawala pengetahuan melalui personalisasi, maka Gus Dur justru mengajak masyarakat membuka diri terhadap keberagaman pengalaman dan pemikiran.
Perspektif Foucault membantu menjelaskan mengapa persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknologi. Dalam analisis genealoginya –lihat Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon Books, menjelaskan bahwa perubahan sejarah selalu berkaitan dengan transformasi mekanisme kuasa yang mengatur masyarakat. Jika pada abad ke-18 dan ke-19 kuasa banyak bekerja melalui institusi seperti penjara, rumah sakit, sekolah, dan militer, maka pada abad ke-21 kuasa semakin bekerja melalui jaringan digital, data besar (big data), kecerdasan buatan, dan algoritma. Individu tidak lagi diawasi hanya melalui institusi negara, tetapi juga melalui jejak digital yang mereka hasilkan setiap hari. Setiap klik, pencarian, lokasi, hingga preferensi konsumsi menjadi sumber data yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku sosial.
Dalam situasi demikian, konsep panoptikon yang dikembangkan Foucault memperoleh bentuk baru. Jeremy Bentham menggagas panoptikon sebagai rancangan penjara yang memungkinkan satu pengawas mengawasi seluruh tahanan tanpa diketahui kapan pengawasan berlangsung. Foucault menggunakan konsep tersebut sebagai metafora masyarakat modern yang membentuk individu agar mengawasi dirinya sendiri. Di era digital, panoptikon tidak lagi berupa menara pengawas, melainkan sistem algoritmik yang terus mengumpulkan data pengguna secara otomatis. Kesadaran bahwa aktivitas digital selalu terekam mendorong individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku di ruang digital.
Gus Dur memang menawarkan perspektif yang berbeda mengenai relasi antara manusia dan kekuasaan. Dalam buku Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan. Jakarta: Desantara (2001), Gus Dur percaya bahwa manusia memiliki kemampuan moral untuk melampaui struktur yang membatasinya. Kebebasan menurut Gus Dur bukan sekadar kebebasan memilih, tetapi kemampuan untuk terus melakukan refleksi kritis terhadap berbagai bentuk dominasi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemikirannya. Pendidikan bukan hanya sarana memperoleh pengetahuan teknis, melainkan proses membentuk manusia yang mampu berpikir mandiri dan memiliki keberanian moral untuk membela nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam perspektif tersebut, literasi digital merupakan bagian penting dari praktik kebebasan (practice of freedom) dalam masyarakat kontemporer. Literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan teknis mengoperasikan perangkat atau mengakses informasi, tetapi juga sebagai kemampuan kritis untuk memahami bagaimana algoritma bekerja mengonstruksi, menyeleksi, dan mendistribusikan pengetahuan di ruang publik digital. Algoritma bukanlah instrumen yang sepenuhnya netral, melainkan mekanisme yang beroperasi berdasarkan kepentingan ekonomi, logika teknologi, serta relasi kuasa yang menentukan informasi mana yang memperoleh visibilitas dan mana yang disingkirkan dari perhatian publik.
Dengan demikian, setiap informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipahami sebagai representasi objektif atas realitas, melainkan sebagai hasil dari proses diskursif yang telah melalui berbagai mekanisme seleksi, kategorisasi, dan normalisasi. Dalam perspektif Michel Foucault, kesadaran kritis terhadap proses tersebut merupakan bentuk resistensi terhadap regime of truth, yakni rezim kebenaran yang bekerja melalui institusi, teknologi, dan praktik sosial tertentu untuk membentuk cara masyarakat memahami dunia (Foucault, 1980).
Oleh karena itu, literasi digital bukan sekadar kompetensi teknologi, melainkan praktik emansipatoris yang memungkinkan individu membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik produksi pengetahuan, sekaligus mempertahankan otonomi berpikir di tengah dominasi algoritma.Pemikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam juga memiliki relevansi penting dalam menghadapi dominasi algoritma global.
Menurut Gus Dur, Islam harus mampu berdialog dengan realitas sosial tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya. Tradisi lokal tidak boleh diposisikan sebagai lawan agama, melainkan sebagai ruang tempat agama memperoleh makna sosial yang lebih manusiawi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa identitas tidak boleh dibentuk secara seragam oleh logika globalisasi digital yang cenderung menghasilkan homogenisasi budaya. Sebaliknya, masyarakat perlu mempertahankan keberagaman pengalaman lokal sebagai sumber kreativitas dan kebebasan.
Dari sudut pandang genealogi Foucault, gagasan Gus Dur dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap rezim kebenaran yang bersifat tunggal. Resistensi tidak selalu diwujudkan melalui revolusi besar, melainkan juga melalui praktik-praktik kecil yang membuka ruang bagi munculnya narasi alternatif. Ketika Gus Dur membela hak-hak kelompok minoritas, mendukung kebebasan beragama, dan memperjuangkan dialog lintas iman, ia sebenarnya sedang memproduksi diskursus tandingan terhadap berbagai bentuk eksklusivisme yang ingin memonopoli definisi tentang agama dan kebangsaan. Dalam kerangka Foucault, setiap relasi kuasa selalu melahirkan kemungkinan perlawanan karena di mana ada kuasa, di situ pula terdapat resistensi –lihat Michel Foucault (1978). The History of Sexuality, Volume I: An Introduction. New York: Pantheon Books.
Resistensi tersebut menjadi semakin penting pada era algoritma ketika produksi opini publik berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi palsu dapat menyebar dalam hitungan menit, sementara klarifikasi sering kali datang terlambat. Dalam situasi seperti itu, keberanian moral sebagaimana diajarkan Gus Dur menjadi fondasi etis bagi demokrasi digital. Kebebasan bukan berarti menyebarkan apa saja tanpa tanggung jawab, melainkan kesediaan untuk menggunakan kebebasan demi memperluas ruang dialog, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga martabat manusia.
Lebih jauh lagi, Foucault mengingatkan bahwa subjek manusia tidak pernah sepenuhnya bebas dari proses pembentukan sosial. Identitas individu selalu dihasilkan melalui berbagai praktik diskursif yang mengelilinginya. Akan tetapi, kesadaran terhadap proses tersebut justru membuka kemungkinan bagi individu untuk melakukan kritik terhadap dirinya sendiri. Dalam karya-karya akhirnya, Foucault berbicara mengenai care of the self, yaitu praktik etis ketika manusia secara sadar membentuk dirinya melalui refleksi kritis –lihat Michel Foucault (1988). The Care of the Self: The History of Sexuality, Volume III. New York: Vintage Books. Konsep ini memiliki kedekatan dengan pemikiran Gus Dur yang menempatkan akhlak, refleksi, dan kemanusiaan sebagai inti kehidupan beragama. Kebebasan tidak lahir dari ketiadaan aturan, melainkan dari kemampuan manusia mengelola dirinya secara etis di tengah berbagai bentuk kuasa.
Dengan demikian, dialog antara Michel Foucault dan Gus Dur memperlihatkan bahwa tantangan utama masyarakat digital bukan semata-mata perkembangan teknologi, melainkan bagaimana teknologi membentuk cara manusia memahami kebenaran, identitas, dan kebebasan. Foucault memberikan perangkat analitis untuk membaca bagaimana algoritma bekerja sebagai mekanisme produksi diskursus dan pengelolaan kuasa.
Sementara itu, Gus Dur menawarkan orientasi etis yang melengkapi sekaligus mengimbangi pembacaan kritis Foucault mengenai relasi kuasa dan pengetahuan. Jika Foucault lebih menekankan pentingnya mengungkap cara-cara kuasa bekerja melalui produksi diskursus, pembentukan subjek, dan mekanisme normalisasi yang sering kali tidak disadari, maka Gus Dur mengarahkan perhatian pada bagaimana kebebasan harus diwujudkan sebagai praksis kemanusiaan. Bagi Gus Dur, kebebasan bukan sekadar terbebas dari dominasi politik, negara, atau teknologi, melainkan kemampuan moral untuk menghormati martabat manusia, menerima keberagaman, serta membangun kehidupan bersama yang berkeadaban (Wahid, 1999).
Dalam konteks masyarakat digital, perspektif tersebut menjadi semakin relevan. Algoritma media sosial memang mampu memengaruhi arus informasi, membentuk preferensi politik, bahkan mengonstruksi persepsi publik melalui mekanisme yang sering kali tidak tampak. Namun, manusia tidak harus dipahami sebagai subjek yang sepenuhnya ditentukan oleh teknologi. Sebagaimana ditegaskan Foucault, di setiap relasi kuasa selalu terdapat kemungkinan resistensi (Foucault, 1978). Ruang resistensi itu, dalam perspektif Gus Dur, diwujudkan melalui penguatan kesadaran kritis, penghormatan terhadap pluralisme, dan keberanian moral untuk terus merawat dialog di tengah menguatnya polarisasi digital. Dengan demikian, kebebasan tidak berhenti pada kemampuan memilih informasi, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk menilai, mengkritisi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, mempertemukan pemikiran Gus Dur dengan perspektif genealogis Michel Foucault tidak dimaksudkan untuk menyamakan keduanya, melainkan untuk menunjukkan bagaimana kedua pemikir tersebut saling melengkapi dalam membaca tantangan masyarakat kontemporer. Foucault menyediakan perangkat analitis untuk membongkar cara kerja kuasa yang beroperasi melalui diskursus, institusi, dan kini melalui algoritma digital. Sebaliknya, Gus Dur menawarkan horizon normatif yang menempatkan kebebasan sebagai fondasi etika demokrasi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap manusia.
Sintesis kedua perspektif tersebut menghasilkan kerangka yang lebih utuh untuk memahami bahwa perjuangan mempertahankan demokrasi pada era algoritma tidak cukup dilakukan melalui regulasi teknologi semata, tetapi juga melalui penguatan budaya berpikir kritis, literasi digital, dialog lintas perbedaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kebebasan di era digital tidak hanya berarti terbebas dari kontrol yang kasatmata, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk terus mengkritisi mekanisme kuasa yang tersembunyi di balik produksi informasi, sekaligus menjaga ruang publik tetap terbuka, inklusif, dan berkeadaban.*
Jakarta, 31 Juli 2026.
Amsar A. Dulmanan, Pengampu Perkuliahan Sosiologi Pengetahuan UNUSIA
