SURABAYA | LIPUTAN9NEWS – Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi anggaran MBG dari dana Pendidikan mendapat apresiasi banyak pihak. MK dalam putusannya menyatakan anggaran MBG menyedot 35% anggaran Pendidikan Nasional melanggar konstitusi, dan memerintahkan Pemerintah membuat pos anggaran sendiri untuk BGN.
Ormas Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi atas upaya sejumlah elemen masyarakat sipil mengajukan uji materi dan dikabulkan oleh MK.
“Ini menjadi kado istimewa bagi rakyat Indonesia menyambut Agustus bulan kemerdekaan. Panjang umur perjuangan rakyat, guru-guru, masyarakat sipil yang menuntut hak keadilan. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng terakhir aturan pemerintah yang berpotensi mendzolimi hak-hak pendidikan” ungkap AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), Ketua Umum PNIB.
Keputusan MK tersebut secara otomatis membatalkan RAPBN tahun 2027 yang masih menggambil 30% anggaran pendidikan. Namun untuk anggaran 2026 yang berjalan tidak melanggar konstitusi.
“Langkah perjuangan selanjutnya kami meminta BPK melakukan audit menyeluruh anggaran MBG 2026 yang terbukti telah melahirkan praktik korupsi jajaran pimpinannya. MBG bukan ladang bagi-bagi uang rakyat oleh para pejabat. Carut marut pelaksanaannya sudah masif dan menyita perhatian publik selama berbulan-bulan yang menghabiskan energi bangsa,” lanjut Gus Wal.
Menurut Gus Wal, program pemerintah terlihat mulia dengan memberikan asupan gizi gratis. Namun dengan skema pengelolaan yang melibatkan kepentingan politik menjadikan Program MBG menuai banyak kontroversi.
“Ratusan SPPG yang dimiliki para kepala daerah, TNI dan Polri dari sisi anggaran sudah tidak efisien. Menu yang diterima pelajar jauh dari anggaran yang sesungguhnya sudah pasti banyak dikorupsi secara berjamaah. Belum lagi kualitas bergizi yang berubah menjadi beracun terjadi di berbagai daerah menunjukkan kecerobohan yang fatal bagi anak-anak penerimanya,” imbuhnya.
Program MBG menjadi contoh kebijakan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah saat tidak dikelola secara benar. PNIB berkomitmen mengawal kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan memberikan masukan positif.
“Pemerintah seharusnya mau mendengar masukan dari segenap masyarakat sebagai bentuk kepercayaan publik. Namun jika tetap melaksanakan kebijakan yang tidak bijak, maka akan melahirkan ketidakpercayaan publik, dan ini yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, karena sejatinya Korupsi, Intoleransi, Khilafah Radikalisme Anarkisme Terorisme adalah Musuh Rakyat Dan Bangsa Indonesia, dan itu menjadi PR Utama bukan sekedar PR Besar bagi Pemerintah,” pungkas Gus Wal.
