JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Koperasi sejak awal kemerdekaan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama sistem perekonomian Indonesia. Pilihan tersebut bukan sekadar pertimbangan ekonomi, melainkan juga keputusan ideologis yang berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mohammad Hatta (1977), yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang paling sesuai dengan semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi –lihat Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Inti Idayu Press.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diproyeksikan sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Namun demikian, di balik semangat pemberdayaan tersebut muncul sejumlah persoalan hukum yang memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip koperasi dan konstitusi.
Secara normatif, keberadaan koperasi memperoleh legitimasi kuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dengan demikian, hakikat koperasi bukan terletak pada besarnya modal ataupun intervensi negara, melainkan pada partisipasi sukarela anggota, demokrasi internal, dan pembagian manfaat yang adil sesuai jasa usaha anggota (Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, ).
Dalam perspektif hukum koperasi, KDMP dapat dipandang sebagai bentuk afirmasi negara terhadap pembangunan ekonomi desa. Selama beberapa dekade, desa menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, distribusi pangan, pemasaran hasil pertanian, hingga layanan logistik. Kehadiran koperasi yang memperoleh dukungan negara diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi tersebut sehingga tercipta efisiensi produksi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep ini sejalan dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan negara.
Menurut Mubyarto (1998) dalam Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media, bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan partisipasi aktif masyarakat, dengan tujuan mewujudkan pemerataan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, termasuk koperasi. Dalam perspektif ini, koperasi bukan hanya badan usaha, melainkan instrumen demokrasi ekonomi yang memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya dan menikmati hasil pembangunan secara kolektif. Oleh karena itu, keberadaan KDMP pada dasarnya memiliki landasan yang selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, sepanjang pembentukannya tetap menghormati prinsip-prinsip koperasi yang demokratis, sukarela, dan mandiri.
Dalam kerangka ekonomi pembangunan, koperasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kegagalan pasar (market failure) melalui penguatan posisi tawar masyarakat kecil. Ketika petani menghadapi monopsoni –yaitu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual, namun hanya ada satu pembeli tunggal yang menguasai atau mendominasi permintaan. Dalam sistem ini, pembeli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan syarat transaksi karena penjual tidak memiliki alternatif pembeli lain. Bahkan ketika petani, pelaku usaha atau produsen kecil mengalami keterbatasan modal, koperasi dapat menjadi mekanisme kolektif yang memperkuat akses terhadap pasar, pembiayaan, dan distribusi. Dengan demikian, KDMP berpotensi menjadi sarana demokratisasi ekonomi yang mengurangi ketimpangan struktural di tingkat desa.
Lalu persoalan mulai muncul ketika pembentukan KDMP lebih banyak digerakkan melalui kebijakan “administratif” negara daripada berasal dari inisiatif masyarakat. Dalam teori koperasi modern, organisasi koperasi lahir dari kebutuhan bersama anggota (member driven organization), bukan sebagai proyek birokrasi. Ian MacPherson (1995) –dalam Co-operative Principles for the 21st Century. Geneva: International Labour Organization, maupun International Cooperative Alliance (ICA) (1995) dalam Statement on the Cooperative Identity. Manchester: ICA, menegaskan bahwa koperasi harus dibangun berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi, pendidikan, kerja sama antar koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Apabila pembentukan koperasi dilakukan melalui pendekatan top-down, maka terdapat risiko bergesernya koperasi dari organisasi ekonomi rakyat menjadi instrumen administratif negara.
Di sinilah muncul persoalan konstitusional yang layak dikaji. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendirikan koperasi merupakan bagian dari kebebasan berserikat tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat tekanan administratif, target kuantitatif, ataupun kewajiban implisit bagi masyarakat untuk membentuk koperasi tertentu, maka prinsip “sukarela” yang menjadi ruh koperasi dapat tereduksi. Negara memang memiliki kewajiban mendorong pembangunan ekonomi rakyat, tetapi tidak boleh menghilangkan otonomi organisasi masyarakat, sebagai prinsip perundangan tata kelola bernegara, baca–kekuasaan.
Selain itu, terdapat persoalan mengenai hubungan KDMP dengan kelembagaan desa yang telah ada. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen ekonomi lokal. Di banyak daerah, BUMDes telah mengelola perdagangan, jasa keuangan, distribusi pangan, hingga pengelolaan wisata desa. Kehadiran KDMP tanpa desain kelembagaan yang jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antara koperasi, BUMDes, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan lembaga ekonomi lainnya. Akibatnya, bukannya memperkuat ekonomi desa, justru dapat terjadi fragmentasi kelembagaan dan persaingan dalam memperoleh dukungan anggaran.
Problem lain terletak pada aspek tata kelola kelembagaan koperasi. Pengalaman historis perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa model koperasi yang dibentuk melalui pendekatan birokratis dan sangat bergantung pada intervensi negara cenderung menghadapi persoalan keberlanjutan. Secara historis era Orde Baru, pemerintah membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai embrio Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mendukung pembangunan sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi, akses pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Pada fase awal, KUD berhasil memperluas pelayanan ekonomi pedesaan karena memperoleh dukungan regulasi, pembiayaan, dan berbagai fasilitas dari pemerintah. Namun, keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari penguatan kapasitas organisasi berbasis anggota, melainkan dari kuatnya peran negara dalam menopang operasional koperasi. Ketika dukungan fiskal berkurang dan liberalisasi ekonomi mulai berkembang pada era reformasi, sebagian besar KUD mengalami kemunduran.
Pengalaman ini memperlihatkan bahwa koperasi yang tumbuh melalui pendekatan birokratis lebih rentan kehilangan daya hidup dibandingkan koperasi yang dibangun atas inisiatif, partisipasi, dan kemandirian anggotanya. Oleh karena itu, penguatan koperasi harus diarahkan pada pembangunan kapasitas kelembagaan, bukan semata-mata pada perluasan dukungan administratif negara.
Revrisond Baswir (2013) dalam Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE, mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi pada akhirnya ditentukan oleh kuatnya partisipasi anggota, kemandirian kelembagaan, dan profesionalisme pengelolaan, bukan oleh besarnya intervensi negara. Dengan demikian, keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) seharusnya tidak diukur dari jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, melainkan dari kemampuannya berkembang sebagai organisasi ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Dari kemampuannya tumbuh berkembang sebagai organisasi ekonomi yang otonom, demokratis, dan benar-benar dimiliki oleh anggotanya, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Akan tetapi, fungsi pembinaan berbeda dengan fungsi pengendalian. Pembinaan berarti menciptakan regulasi, pendampingan, akses pembiayaan, pendidikan perkoperasian, dan pengawasan yang sehat. Sebaliknya, apabila negara terlalu dominan dalam menentukan struktur organisasi, pengurus, maupun arah usaha koperasi, maka independensi koperasi sebagai badan hukum privat dapat terganggu. Padahal, prinsip otonomi merupakan salah satu karakter utama koperasi menurut standar ICA.
Dari perspektif teori negara kesejahteraan (welfare state), negara memang mempunyai kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Namun pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berada dalam koridor negara hukum (rechtsstaat), yaitu menghormati hak-hak warga negara, menjamin kepastian hukum, dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, tujuan mulia penguatan ekonomi kerakyatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi maupun kebebasan berserikat.
Dalam kerangka negara hukum dan ekonomi kerakyatan, peran pemerintah seharusnya diarahkan pada fungsi pembinaan (facilitative state) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkoperasian, bukan pada pendekatan yang bersifat dominatif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada penciptaan regulasi yang kondusif, perluasan akses pembiayaan yang terjangkau, penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, digitalisasi tata kelola, serta pengembangan jejaring usaha melalui integrasi koperasi ke dalam rantai pasok nasional. Pendekatan tersebut akan memperkuat daya saing dan kemandirian koperasi tanpa mengurangi otonomi organisasi yang menjadi prinsip fundamental perkoperasian.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan tidak seharusnya bertumpu pada pencapaian target kuantitatif pembentukan koperasi, melainkan pada kemampuan koperasi tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang sehat, demokratis, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada akhirnya, KDMP merupakan kebijakan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan apabila dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Perkoperasian.
Namun, apabila implementasinya terlalu birokratis, mengurangi otonomi anggota, atau menciptakan dominasi negara terhadap organisasi koperasi, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan problem konstitusional. Tantangan utama pemerintah bukan sekadar membangun ribuan koperasi baru, melainkan memastikan bahwa koperasi benar-benar menjadi organisasi ekonomi milik anggota, dikelola secara demokratis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, KDMP akan menjadi manifestasi nyata ekonomi kerakyatan sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, bukan sekadar instrumen administratif dalam agenda pembangunan negara.
Jakarta, 20 Juli 2026.
Amsar A. Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA
