JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak lahir secara tiba-tiba dan tidak pula dapat dipahami hanya melalui gagasan-gagasan politik yang dikemukakannya. Pemikirannya merupakan hasil dari perjalanan intelektual yang panjang, yang berakar kuat dalam tradisi pesantren, tetapi sekaligus berkembang melalui perjumpaan dengan pemikiran modern, pengalaman lintas budaya, serta pergulatannya dengan persoalan demokrasi, pluralisme, dan kehidupan kebangsaannya, Gus Dur yang Moslem, NU –juga nasionalis.
Greg Barton (2002), dalam biografinya Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside. Sydney: University of New South Wales Press, memperlihatkan bahwa pembentukan intelektual Gus Dur berlangsung melalui proses yang kompleks. Lingkungan keluarga, pesantren, pendidikan, perjalanan intelektual ke Timur Tengah dan Eropa, keterlibatan dalam Nahdlatul Ulama, serta konflik dengan kekuasaan Orde Baru menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Barton menempatkan masa pertumbuhan Gus Dur dalam lingkungan pesantren sebagai fondasi awal pembentukan intelektualnya. Gus Dur lahir dari keluarga yang memiliki posisi penting dalam tradisi keislaman dan politik Indonesia. Kakeknya, KH. Hasyim Asy’ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, sedangkan ayahnya, KH. Abdul Wahid Hasyim, merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam dan kehidupan politik Indonesia. Lingkungan keluarga tersebut memberikan Gus Dur akses terhadap tradisi intelektual Islam sekaligus pengalaman langsung mengenai hubungan agama, masyarakat, dan negara. Karena itu, pesantren bagi Gus Dur bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga ruang sosial tempat mengenal otoritas keagamaan, perbedaan pendapat, kehidupan masyarakat, dan dinamika politik (Barton, 2002, hlm. 37–61).
Hal penting dalam pembacaan Barton adalah bahwa tradisi pesantren tidak menjadikan Gus Dur terjebak dalam konservatisme. Sebaliknya, tradisi tersebut menjadi fondasi yang memungkinkan Gus Dur berinteraksi secara kritis dengan modernitas. Penguasaan terhadap khazanah Islam klasik memberikan kepadanya perangkat epistemologis untuk membaca persoalan-persoalan baru. Ketika kemudian Gus Dur berhadapan dengan pemikiran modern, ia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi pesantren. Ia justru melakukan dialog antara warisan klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah pemikiran Gus Dur memperlihatkan karakter yang kemudian oleh Barton dikaitkan dengan neo-modernisme Islam Indonesia.
Perjalanan intelektual Gus Dur makin berkembang ketika berhadapan dengan berbagai lingkungan pendidikan dan intelektual di luar pesantren. Barton memberikan perhatian khusus terhadap periode pembentukan intelektual Gus Dur, termasuk pengalaman pendidikannya di Cairo dan Baghdad serta perjumpaannya dengan berbagai tradisi pemikiran (Barton, 2002, hlm. 81–102). Pengalaman tersebut memperluas cakrawala pemikirannya. Dunia Islam yang ditemuinya tidak tunggal. Ia menemukan berbagai corak pemikiran, mulai dari tradisionalisme, modernisme, hingga gagasan-gagasan politik dan sosial yang berkembang di dunia Muslim dan Barat.
Pengalaman intelektual tersebut tidak menghapus identitas kesantrian dan akar kepesantrenan Gus Dur. Sebaliknya, pengalamannya justru mempertemukan tradisi pesantren dengan gagasan-gagasan modern dalam suatu proses dialektis. Gus Dur menerima modernitas secara kritis, bukan sebagai sesuatu yang harus diterima atau ditiru secara keseluruhan. Pada saat yang sama, tradisi pesantren juga tidak diposisikan sebagai sesuatu yang sakral, statis, dan tidak dapat berubah.
Bagi Gus Dur, Tradisi dipahami sebagai warisan intelektual dan kultural yang dapat ditafsirkan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, sepanjang reinterpretasi tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya, yaitu tetap berbasis pada nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan tradisi pesantren dan pemikiran keislamannya, terutama penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, toleransi, keseimbangan, serta sikap terbuka terhadap perbedaan. Karena itu, reinterpretasi tradisi tidak berarti memutus hubungan dengan warisan keilmuan pesantren, melainkan menempatkan warisan tersebut dalam konteks sosial yang terus berubah.
Tradisi tetap memiliki otoritas sebagai sumber nilai, tetapi bentuk dan ekspresinya dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan cara demikian, tradisi tidak menjadi beban masa lalu, tetapi menjadi sumber etika dan orientasi untuk menghadapi persoalan-persoalan baru. Dalam kerangka inilah Gus Dur mempertemukan akar kepesantrenan dengan modernitas secara kritis dan kreatif. Dengan demikian, Gus Dur tidak menempatkan tradisi dan modernitas sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sumber yang dapat didialogkan secara kreatif. Pola berpikir dialektis inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri penting pemikiran Gus Dur: mempertahankan akar tradisi sekaligus membuka ruang bagi pembaruan, sehingga tradisi tetap hidup dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial.
Dalam pembacaan Barton, hubungan Gus Dur dengan pesantren kemudian berkembang menjadi agenda pembaruan. Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur tidak mengambil posisi sebagai intelektual yang menjauh dari pesantren, justru berusaha memperluas wawasan pesantren agar mampu merespons perubahan zaman. Barton secara khusus membahas periode reformasi pesantren pada 1971–1982 sebagai bagian penting dalam perjalanan intelektual Gus Dur (Barton, 2002, hlm. 102–118). Pesantren dipandang memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan, pembentukan masyarakat, dan pengembangan pemikiran Islam, tetapi harus mampu membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan persoalan sosial.
Dari proses tersebut berkembang gagasan Gus Dur mengenai Islam yang terbuka terhadap perubahan. Islam tidak dipahami hanya sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat diterjemahkan dalam berbagai konteks sosial. Barton kemudian menempatkan Gus Dur dalam perkembangan pemikiran Islam liberal atau neo-modernis. Dalam bagian yang membahas Liberal Islam, Barton menunjukkan bagaimana Gus Dur mengembangkan pemikiran yang menekankan kebebasan berpikir, keterbukaan, dan kemampuan Islam untuk berdialog dengan realitas modern (Barton, 2002, hlm. 119–144).
Salah satu konsekuensi penting dari perkembangan tersebut adalah pembedaan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai ideologi politik. Gus Dur tidak melihat bahwa perjuangan umat Islam harus diwujudkan melalui pembentukan negara Islam. Baginya, nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam negara yang demokratis tanpa harus mengubah negara menjadi negara agama. Pandangan ini kemudian dikenal melalui ungkapan “Islam yes, Islamic party no”, yang menunjukkan bahwa keberislaman tidak identik dengan kewajiban mendirikan partai politik Islam atau negara Islam (Barton, 2002, hlm. 124). Dalam konteks Indonesia, posisi ini memiliki konsekuensi yang sangat besar karena Gus Dur menempatkan Pancasila dan negara kebangsaan sebagai ruang bersama seluruh warga negara.
Dari sini hubungan antara genealogi intelektual Gus Dur dan pluralisme menjadi semakin jelas. Pluralisme tidak muncul sebagai konsep yang ditempelkan dari luar terhadap pemikiran Gus Dur. Namun berkembang dari pengalaman hidupnya menjadi masyarakat Indonesia yang majemuk, dari tradisi pesantren yang mengenal perbedaan pendapat, dari perjumpaan dengan berbagai tradisi intelektual, dan dari pengalaman politiknya berhadapan dengan kekuasaan. Karena itu, pluralisme Gus Dur memiliki akar sosial dan historis yang kuat.
Barton memang menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan masyarakat Indonesia mempertahankan kehidupan bersama di tengah perbedaan. Negara tidak boleh menjadi alat dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Negara harus memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk berkembang dan mengelola perbedaan secara demokratis. Dalam konteks inilah Barton menghubungkan pemikiran Gus Dur mengenai Islam dengan gagasan masyarakat sipil. Bagian Civil Society and Islam dalam biografi Barton memperlihatkan perkembangan pemikiran Gus Dur mengenai hubungan agama, masyarakat, dan negara (Barton, 2002, hlm. 145–178).
Pluralisme, dengan demikian, memiliki dimensi politik yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi. Menghormati keberadaan kelompok minoritas bukan semata-mata persoalan etika individual, melainkan merupakan bagian fundamental dari kehidupan demokratis. Bagi Gus Dur, demokrasi kehilangan substansinya apabila hanya berfungsi sebagai mekanisme politik yang mengakomodasi kehendak kelompok mayoritas. Demokrasi justru memperoleh maknanya ketika mampu menjamin kesetaraan hak, kebebasan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok-kelompok yang secara sosial, politik, maupun kultural berada dalam posisi lemah dan minoritas. Dalam kerangka tersebut, pembelaan terhadap kelompok minoritas bukanlah tindakan tambahan dalam perjuangan demokrasi, melainkan bagian integral dari upaya membangun tatanan kehidupan bersama yang berkeadilan.
Orientasi tersebut sekaligus menjelaskan keberanian Gus Dur dalam membela kelompok-kelompok yang berada di luar arus utama. Dalam berbagai persoalan, Gus Dur tidak selalu memilih posisi yang paling populer atau paling menguntungkan secara politik. Bahkan, pada situasi tertentu, sikapnya berpotensi menimbulkan kritik dari kelompok yang secara ideologis maupun kultural memiliki kedekatan dengannya, juga di internal NU. Keberanian semacam ini menunjukkan bahwa pluralisme Gus Dur tidak semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik jangka pendek, melainkan berakar pada komitmen yang lebih mendasar terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dengan demikian, “pluralisme” dalam pemikiran Gus Dur tidak berhenti pada pengakuan terhadap keberagaman, tetapi berkembang menjadi prinsip etis-politik yang menuntut keberpihakan terhadap mereka yang rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi.
Genealogi tersebut kemudian mencapai bentuk politik yang lebih konkret dalam perjuangan Gus Dur menghadapi Orde Baru. Barton memperlihatkan bahwa keterlibatan Gus Dur dalam politik tidak dapat dipisahkan dari perjuangannya membangun masyarakat sipil dan mempertahankan otonomi organisasi sosial dari kontrol negara. Ketika rezim Soeharto berusaha mengendalikan kehidupan politik dan sosial, Gus Dur mengambil posisi kritis. Periode Contending with Soeharto, 1994–1998 menjadi salah satu bagian penting dalam biografi Barton karena memperlihatkan bagaimana pemikiran demokratis Gus Dur diwujudkan dalam praktik politik (Barton, 2002, hlm. 209–244).
Pada titik ini, demokrasi dalam pemikiran Gus Dur tidak dapat direduksi hanya pada mekanisme pemilihan umum atau pergantian kekuasaan secara periodik. Demokrasi dipahami secara lebih substantif sebagai tata kehidupan politik yang menjunjung tinggi kebebasan, hak-hak warga negara, pluralisme, serta keberadaan masyarakat sipil yang mandiri dan kritis. Karena itu, demokratisasi bagi Gus Dur tidak berhenti pada pembentukan institusi-institusi formal negara, tetapi juga menuntut penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, sekaligus melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi bukan semata-mata mekanisme untuk memperoleh kekuasaan, melainkan proses membangun relasi kekuasaan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada martabat manusia.
Pengalaman tersebut pada akhirnya membawa Gus Dur ke pusat kekuasaan ketika ia terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1999. Ironisnya, pengalaman menjadi bagian dari kekuasaan justru memperlihatkan kompleksitas pemikiran politiknya. Gus Dur menghadapi benturan antara idealisme demokratis, kepentingan partai, konflik elite, tuntutan masyarakat, dan struktur politik yang sedang mengalami transisi. Barton menunjukkan bahwa fase kepresidenan Gus Dur merupakan bagian dari proses panjang yang telah dimulai jauh sebelumnya, bukan sebuah perubahan orientasi yang tiba-tiba (Barton, 2002, hlm. 285–329).
Jika seluruh perjalanan tersebut dibaca sebagai genealogi, terlihat bahwa pemikiran Gus Dur memiliki kontinuitas sekaligus transformasi. Kontinuitasnya terletak pada akar pesantren dan tradisi Islam yang menjadi sumber legitimasi moral dan intelektualnya. Transformasinya terjadi ketika tradisi tersebut berhadapan dengan modernitas, pluralisme, demokrasi, dan persoalan negara-bangsa. Gus Dur tidak membuang tradisi untuk menjadi modern, tetapi menggunakan tradisi sebagai basis untuk mengkritik bentuk-bentuk keberagamaan yang eksklusif dan politik yang otoriter.
Dalam perspektif Greg Barton, Gus Dur dapat dipahami sebagai intelektual yang berhasil mempertemukan tradisionalisme Islam dengan modernitas. Inilah yang menjelaskan mengapa Barton menempatkan Gus Dur dalam kategori neo-modernisme. Pemikiran neo-modernisme tidak berarti menghilangkan tradisi, tetapi melakukan pembacaan baru terhadap tradisi agar dapat menjawab persoalan kontemporer. Dalam konteks Gus Dur, pesantren menjadi basis tradisional, pengalaman intelektual menjadi ruang transformasi, pluralisme menjadi orientasi sosial, dan demokrasi menjadi praksis politik.
Genealogi tersebut sekaligus menjelaskan hubungan yang sangat kuat antara pesantren, pluralisme, dan demokrasi dalam pemikiran Gus Dur. Pesantren memberikan akar epistemologis dan kultural. Perjumpaan dengan dunia modern memperluas horizon intelektual. Pluralisme menjadi konsekuensi etis dari pandangan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati tanpa membedakan agama, etnis, atau latar belakang sosial. Demokrasi kemudian menjadi mekanisme politik yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam kehidupan bernegara.
Dengan demikian, Gus Dur dalam perspektif Barton bukanlah tokoh yang bergerak dari tradisionalisme menuju liberalisme melalui proses pemutusan dengan masa lalu. Sebaliknya, Gus Dur merupakan tokoh yang melakukan transformasi tradisi dari dalam. Oleh Gus Dur pesantren menjadi berdialektika dengan ruang publik modern, menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam bahasa kemanusiaan, dan menghubungkan pluralisme dengan demokrasi. Genealogi intelektualnya menunjukkan bahwa tradisi keislaman pesantren tidak selalu berhadap-hadapan dengan modernitas dan demokrasi. Dalam kondisi tertentu, tradisi justru dapat menjadi sumber daya intelektual untuk membangun demokrasi.
Pada akhirnya, pembacaan Greg Barton terhadap Gus Dur memperlihatkan sebuah perjalanan intelektual dari pesantren menuju ruang publik, dari tradisi menuju reinterpretasi, dan dari keberagamaan menuju komitmen terhadap kemanusiaan. Pesantren memberikan Gus Dur akar, modernitas memberikan horizon, pluralisme memberikan orientasi etis, sedangkan demokrasi memberikan ruang praksis. Keempat unsur tersebut membentuk genealogi pemikiran Gus Dur yang menjelaskan mengapa ia dapat sekaligus menjadi seorang kiai pesantren, intelektual Islam, pembela pluralisme, aktivis masyarakat sipil, dan demokrat. Justru dalam kemampuan menghubungkan berbagai dunia yang sering dianggap berlawanan itulah letak penting pemikiran Gus Dur dalam sejarah intelektual Islam Indonesia (Barton, 2002, hlm. 359–366).*
Jakarta, 10 Agustus 2026
Amsar A. Dulmanan, Dosen Sosiologi Pengetahuan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
