JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha konstruksi kelas kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Mereka bukan sekadar pelaksana pekerjaan fisik, melainkan bagian penting dari kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menggerakkan lapangan kerja, usaha lokal, dan aktivitas ekonomi di daerah.
Gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08) yang diinisiasi oleh Indria Febriansyah, S.E., M.H., sebagai wadah persatuan lintas organisasi pendukung Prabowo-Gibran yang menghimpun 105 ketua umum organisasi relawan.
Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, FKN-08 juga melaksanakan konsolidasi di Jakarta Pusat sebagai momentum peneguhan komitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mendorong ruang partisipasi lebih luas, yang kemudian diperkuat melalui komunikasi lanjutan pada Selasa (25/8/2026) di Jakarta.
Menurut Indria, persoalan utama adalah masih terbatasnya keterlibatan pengusaha konstruksi sipil maupun pabrikan skala kecil dan menengah dalam proyek pemerintah.
“Jangan sampai pengusaha kecil dan menengah gugur sebelum mendaftar. Persyaratan pengadaan penting demi kualitas dan akuntabilitas, namun desain kebijakan tidak boleh menutup kesempatan bagi pelaku usaha rakyat,” ujarnya, menilai program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kampung nelayan, dan sekolah rakyat seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi dunia usaha nasional.
Terkait pembangunan KDKMP yang bermitra dengan TNI, diperlukan kejelasan hubungan kerja, kontrak, dan tanggung jawab agar pelaksana tidak berada dalam posisi rentan. Kepastian melalui perjanjian kerja sama atau PKS sangat krusial untuk melindungi seluruh pihak.
“Kalau masyarakat diminta bergerak membangun negeri, maka masyarakat juga harus mendapatkan kepastian dalam bekerja. Jangan sampai mereka melaksanakan pekerjaan dengan risiko besar tetapi posisi hukumnya tidak jelas,” tegas Indria menegaskan perlunya payung hukum yang jelas di lapangan.
Dalam rangkaian konsolidasi, FKN-08 mempertemukan lebih dari 200 pengusaha konstruksi kecil dan menengah dengan Paguyuban Berkah Merah Putih Indonesia yang telah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM.
Para pengusaha menyatakan komitmen kesungguhan di hadapan notaris untuk berpartisipasi aktif, dan selanjutnya akan dikoordinasikan serta diserahkan melalui Koordinator Nasional Ir. Yoserizal Nasution ke paguyuban guna mendapatkan peluang pekerjaan sesuai mekanisme, kompetensi, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi Indria, langkah ini bukan sekadar soal mendapatkan proyek, melainkan wujud dukungan nyata rakyat kepada Presiden Prabowo.
“Mereka tidak hanya bicara tentang dukungan politik, tetapi ingin membuktikan itu melalui kerja nyata, pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi di tengah masyarakat,” ucapnya menekankan bahwa kehadiran pengusaha lokal adalah bukti kesetiaan dalam karya riil.
Indria berharap pemerintah melihat potensi besar pengusaha konstruksi sebagai bagian dari ekosistem nasional. Jika akses hanya terbuka bagi perusahaan besar, maka pelaku kecil kehilangan kesempatan tumbuh, padahal keterlibatan lokal menciptakan efek berganda bagi material, transportasi, dan jasa pendukung.
“Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung, melainkan membangun manusia, menghidupkan usaha rakyat, membuka lapangan kerja, dan membuat ekonomi bergerak dari bawah,” tambahnya menekankan prinsip pemerataan, transparansi, dan kepastian hukum.
Terdata masih ada sekitar 300 perusahaan lain dalam jaringan FKN-08 yang berharap turut berperan, menjadikan potensi ini kekayaan rakyat yang tak boleh diabaikan.
“Harapan kami sederhana: Pemerintah melihat mereka sebagai solusi yang ingin bekerja, membangun, menciptakan lapangan kerja, dan mengawal Asta Cita Presiden Prabowo lewat kerja nyata,” kata Indria, menegaskan dukungan politik harus berubah menjadi partisipasi produktif dan tidak berhenti pada momentum pemilu.
Sudah saatnya pengusaha kecil diberi ruang proporsional, masyarakat padat karya diberdayakan, dan kekuatan ekonomi rakyat dijadikan fondasi kedaulatan bangsa. Relawan dan pendukung tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, melainkan bergerak maju mewujudkan dukungan lewat kerja nyata demi Indonesia yang kokoh dan berdaulat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
