JOMBANG | LIPUTAN9NEWS
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), harapan terhadap sosok pemimpin yang mampu membawa organisasi memasuki abad kedua terus mengemuka. Salah satu nama yang dinilai memiliki peluang menjadi figur penengah adalah KH Marsudi Suhud.
Di tengah dinamika bursa calon Ketua Umum PBNU, Marsudi Suhud dipandang dapat menghadirkan warna berbeda: tidak terjebak pada kubu tertentu, namun berdiri di atas kepentingan jam’iyah, persatuan Nahdliyin, dan kemaslahatan umat.
Harapan itu mengemuka menjelang Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026.
Bagi kalangan yang mendorong Marsudi Suhud, NU saat ini tidak cukup hanya membutuhkan pemimpin dengan popularitas dan jaringan luas. Lebih dari itu, diperlukan sosok yang memahami tradisi keilmuan pesantren sekaligus mampu membaca kebutuhan organisasi modern.
“Muktamirin tidak membutuhkan janji besar, tetapi bukti dan kerja nyata. NU membutuhkan pemimpin yang memahami kitab sekaligus tata kelola organisasi modern.”
Gagasan pertama yang ditawarkan adalah membangun NU Mandiri melalui penguatan ekonomi dan tata kelola aset organisasi.
NU didorong memiliki kedaulatan ekonomi sehingga aktivitas khidmah tidak bergantung pada pihak lain. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah melakukan audit dan pembenahan pengelolaan aset PBNU, PWNU hingga PCNU secara transparan dan profesional.
Aset dan badan usaha NU diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan berbagai program kerakyatan, mulai dari beasiswa santri, kesejahteraan guru TPQ, pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan pesantren dan warga NU.
NU yang kuat secara ekonomi diyakini akan lebih leluasa menjalankan khidmah tanpa kehilangan independensinya.
Gagasan kedua adalah NU Cerdas, dengan menjadikan pesantren dan pendidikan sebagai kekuatan utama menghadapi perubahan zaman.
Pesantren dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan ruh keilmuan Islam.
Santri tidak hanya dibekali kemampuan membaca kitab kuning, tetapi juga kewirausahaan, teknologi, coding, literasi keuangan, serta keterampilan abad ke-21.
Dengan begitu, santri diharapkan tidak hanya alim secara keilmuan, tetapi juga mandiri, produktif, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
“Menjembatani kitab kuning dengan kecakapan abad ke-21 tanpa meninggalkan ruh pesantren.”
Gagasan ketiga adalah membangun NU Merakyat.
PBNU diharapkan tidak berhenti pada aktivitas struktural di tingkat pusat. Pimpinan organisasi harus lebih sering turun ke tengah masyarakat dan merasakan langsung persoalan warga.
Persoalan ekonomi, pendidikan, pertanian hingga musibah yang menimpa masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian NU.
Birokrasi organisasi juga diharapkan lebih sederhana sehingga pelayanan kepada warga semakin cepat dan efektif.
“NU harus dirasakan, bukan hanya didengar di televisi.”
Kontestasi menuju kepemimpinan PBNU bukan sekadar pertarungan nama. Pada akhirnya, keputusan akan sangat bergantung pada mekanisme Muktamar dan kepercayaan para kiai serta muktamirin.
Karena itu, harapan terhadap Marsudi Suhud juga bukan sekadar soal memenangkan kontestasi. Lebih jauh, ia diharapkan mampu menjadi figur yang merangkul berbagai kelompok di tubuh NU.
Jika akhirnya mendapat amanah, harapannya sederhana: berani mengambil keputusan, lapang dalam merangkul perbedaan, dan teguh menjaga marwah organisasi.
NU memasuki abad kedua dengan tantangan yang jauh lebih kompleks. Organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghidupkan khidmah, menjaga marwah, memperkuat kemandirian, serta memperbesar manfaat bagi umat, bangsa dan negara.
Kini, bola berada di tangan Muktamirin dan para ulama. Siapa pun yang terpilih, harapannya NU tetap menjadi rumah besar yang dekat dengan pesantren, ulama, dan rakyat.
