JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Tak perlu diam. Jika ada warga yang seharusnya menerima bansos tetapi justru tidak terdata, atau sebaliknya ada penerima yang dinilai sudah tidak layak namun masih tercatat, masyarakat diminta segera melapor.
Gus Ipul menyebut kondisi tersebut sebagai inclusion error dan exclusion error.
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (01/09/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul setelah menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026) malam.
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah menyediakan sejumlah saluran bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemutakhiran data.
Jalur formal dapat ditempuh melalui musyawarah di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa dan Dinas Sosial menggunakan aplikasi SIKS-NG.
Namun, masyarakat juga diberikan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center hingga WhatsApp Center.
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujarnya.
Artinya, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data tidak harus menunggu pemerintah menemukan masalah tersebut lebih dulu.
Pemerintah justru meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari proses koreksi data.
Menurut Gus Ipul, dibukanya berbagai kanal pengaduan tersebut merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memastikan data sosial ekonomi semakin akurat.
“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” imbuhnya.
Ia bahkan mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan dan ikut mengawal proses pemutakhiran data.
“Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data bukan pekerjaan sekali jadi.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Setiap hari ada warga yang meninggal, lahir, berpindah tempat tinggal, menikah, hingga mengalami perubahan tingkat kesejahteraan.
Karena itu, data penerima bansos juga harus mengikuti perubahan tersebut.
“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” jelasnya.
Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah membantu melakukan pemutakhiran data melalui berbagai saluran yang telah disediakan.
Gus Ipul mengatakan pengelolaan data oleh satu institusi menjadi langkah penting untuk memudahkan konsolidasi data secara nasional.
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkasnya.
Dengan demikian, ketika kondisi warga berubah, data pun harus ikut berubah.
Pemerintah kini membuka pintu pengaduan seluas-luasnya agar bansos tidak salah sasaran—baik salah memberikan kepada yang tidak berhak maupun gagal menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
