PNIB, Banser dan Pagar Nusa Salurkan 135 Ribu Liter Air di Grobogan

Aksi bakti sosial tersebut menyasar warga di wilayah Soko, Bendoharjo, dan Gabus, Kecamatan Kradenan, Grobogan. Penyaluran air dilakukan menyusul kelangkaan air bersih yang dilaporkan warga sejak April lalu, di tengah kondisi kekeringan yang juga berdampak pada sektor pertanian dan menyebabkan gagal tanam.

Ketua Umum PNIB, Abdul Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif gotong royong sejumlah elemen masyarakat untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.

“Tanpa menunggu solusi pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli warganya, kami berinisiatif gotong royong menyalurkan air bersih kepada warga Grobogan. Bukan untuk mencari viral atau pujian, tetapi ini menjadi wujud nyata aksi kemanusiaan yang tidak hanya omon-omon,” ungkap Gus Wal.

Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan PNIB, Asparagus, Banser, Pagar Nusa, dan BEM PTNU sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

Dalam kegiatan tersebut, dua unit truk yang dimodifikasi dengan tandon air dan mesin pompa dikerahkan untuk mengambil, mengangkut, dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.

Kedua kendaraan tersebut hilir mudik sejak pagi hingga sore hari. Sementara itu, jarak sumber mata air menuju lokasi penyaluran diperkirakan mencapai 10 kilometer.

Gus Wal mengungkapkan, keterbatasan sarana menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian air. Kendaraan yang digunakan bukan truk tangki khusus, melainkan truk yang dimodifikasi untuk mendukung kegiatan kemanusiaan.

Warga menyambut antusias penyaluran tersebut. Mereka mendatangi lokasi dengan membawa ember, galon, serta berbagai wadah penampungan untuk mendapatkan air bersih.

“Jarak sumber mata air sekitar 10 kilometer. Sarana truk yang ada hanya dua unit, itu pun bukan truk tangki, tapi dimodifikasi untuk mengambil, mengangkut sekaligus menyalurkan air bersih,” ujarnya.

Gus Wal menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera di tengah kondisi kekeringan.

“Jika pemerintah setempat sibuk dengan urusan birokrasi, biarkan kami yang melakukan secara gotong royong semampunya demi warga yang kesulitan air,” imbuhnya.

Di tengah penyaluran bantuan, PNIB turut menyampaikan kritik terhadap penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Gus Wal menilai, kekeringan yang berulang setiap tahun semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun sistem penanganan yang lebih permanen, termasuk infrastruktur distribusi air bersih.

Menurutnya, keberadaan sumber mata air di sekitar wilayah terdampak perlu diikuti pembangunan jaringan pipa permanen agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air menggunakan kendaraan.

“Warga di sini para pembayar pajak juga, tapi urusan hak memperoleh layanan dan fasilitas hidup masih belum adil. Sumber mata air ada, seharusnya bisa diantisipasi dengan pembuatan pipa saluran permanen oleh pemerintah,” tegas Gus Wal.

Ia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran dan sarana distribusi air bersih untuk menjangkau desa-desa yang mengalami kekeringan.

“Dana pemerintah ada, tapi untuk membiayai truk tangki penyalur saja sepertinya harus berhitung untung rugi dulu baru dilaksanakan. Kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi kami dan warga terdampak,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik PNIB terhadap pemenuhan hak masyarakat atas layanan dasar, khususnya ketersediaan air bersih ketika kekeringan melanda.

PNIB berharap Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan status darurat kekeringan ekstrem agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

Gus Wal menyebut kekeringan tidak hanya terjadi di Grobogan, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, termasuk Boyolali, Bantul, Gunungkidul, serta Bojonegoro.

“Jangan hanya melihat dari kondisi di kota. Grobogan, Boyolali, serta beberapa daerah di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, juga daerah lainnya, sudah darurat kekeringan. Itu real terjadi di banyak dusun dan desa,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat langkah penanganan, terutama untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.

Menurut Gus Wal, kepercayaan publik kepada pemangku kebijakan dapat dibangun melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga dan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kepercayaan publik kepada para pemangku kebijakan bisa dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Keadilan itu hak masyarakat. Pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah hanya perlu bijaksana membaginya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak, tetapi turut memperhatikan kondisi masyarakat yang menghadapi kesulitan air bersih akibat kekeringan ekstrem.

Selain di Grobogan, PNIB bersama Asparagus, Banser, Pagar Nusa, dan BEM PTNU menyatakan telah melakukan kegiatan bakti sosial di sejumlah daerah, antara lain Boyolali, Bantul, Gunungkidul, dan Bojonegoro.

Melalui kegiatan tersebut, mereka mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi budaya Nusantara, khususnya toleransi dan gotong royong, sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila.

Gus Wal menegaskan bahwa solidaritas sosial dan persatuan nasional perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

“Melalui giat bakti sosial di Grobogan, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Bojonegoro, serta berbagai daerah lainnya di Jawa Tengah, DIY, dan Jatim, kami PNIB bersama Asparagus, Banser, Pagar Nusa, dan BEM PTNU mengajak seluruh rakyat Indonesia agar kembali kepada tradisi budaya Nusantara, tradisi leluhur, yakni toleransi dan gotong royong yang menjadi roh dari Pancasila, dasar negara,” pungkasnya.

Ia berharap semangat gotong royong dapat menjadi kekuatan masyarakat dalam membangun solidaritas dan persatuan nasional sekaligus menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, termasuk intoleransi, radikalisme, anarkisme, khilafah, terorisme, dan korupsi.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan dan materi yang disampaikan PNIB. Klaim mengenai kondisi kekeringan, penanganan pemerintah, dan jumlah distribusi air belum diverifikasi secara independen.

(GW/MSN)