JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerbitkan petunjuk teknis (juknis) transformasi tata kelola perlindungan santri atau Himayatu Thalabah melalui model child safeguarding. Kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan pesantren menjadi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Juknis tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 2 November 2026.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan panduan ini menjadi acuan bagi pengasuh dan pengelola pesantren dalam membangun sistem perlindungan santri yang terintegrasi dengan tata kelola lembaga.
“Juknis disusun dengan tujuan menjaga pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, termasuk kekerasan seksual,” ujar Basnang di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, sistem perlindungan tidak boleh hanya bergerak ketika kasus terjadi. Pesantren harus mampu melakukan pencegahan, mengenali risiko sejak dini, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan yang aman.
Juknis ini mengatur lima mekanisme utama, yakni SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks.
Mekanisme tersebut mencakup penguatan kebijakan perlindungan, rekrutmen dan pelatihan tenaga pesantren, kanal pengaduan yang aman, kerja sama dengan layanan medis dan psikologis, hingga pemantauan serta evaluasi secara berjenjang.
Kemenag juga menegaskan bahwa laporan kekerasan harus ditangani secara cepat, tepat, dan menjaga kerahasiaan korban. Mekanisme internal pesantren tidak boleh menggantikan atau menghambat proses hukum oleh aparat berwenang.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti, menegaskan juknis tersebut dirancang agar dapat langsung diterapkan oleh pesantren dengan berbagai kondisi.
Pesantren didorong memulai langkah sederhana, seperti menghapus aturan yang membolehkan hukuman fisik, membentuk satuan tugas perlindungan anak, memasang kanal pengaduan, serta menerapkan kode etik bagi seluruh personel.
“Juknis ini kami rancang untuk dikerjakan, bukan untuk disimpan,” tegas Yusi.
Ia menambahkan, meningkatnya laporan yang disampaikan melalui sistem aman tidak selalu berarti kekerasan bertambah. Hal itu juga dapat menjadi tanda tumbuhnya kepercayaan santri terhadap mekanisme perlindungan.
Melalui kebijakan ini, Kemenag menegaskan bahwa perlindungan santri merupakan tanggung jawab bersama. Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang tumbuh yang aman, bermartabat, dan penuh kasih bagi generasi penerus bangsa.
