JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Di tengah rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara tersebut telah berkekuatan hukum final.
Pernyataan Yusril itu disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, kedua putusan lembaga peradilan tersebut tidak lagi membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat. Sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuhnya.
Pernyataan Yusril merujuk pada putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
MA menilai dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu atau memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri.
Di tengah putusan tersebut, Gibran sebelumnya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Namun, Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan permohonan tersebut disampaikan Gibran langsung kepada Presiden Prabowo.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana.
Selanjutnya, Yusril menjelaskan, Gibran tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Sementara itu, pihak tergugat dalam perkara kasasi adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia juga menyebut Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dan akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi.
Menurut Yusril, apabila putusan MA telah dieksekusi dan surat keterangan tersebut dicabut, objek sengketa dalam perkara yang hendak ditempuh melalui PTUN tidak lagi ada.
Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden, apakah yang akan beliau tempuh,” pungkasnya.
