JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Penulis senior sekaligus mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menyoroti dinamika politik nasional menjelang dan pada 10 November 2026. Melalui kolom bertajuk Kempis Sendiri yang diterbitkan Rabu (11/11/2026) pada akun catatan Dahlan Iskan, Dahlan mengulas isu yang disebut sebagai gerakan makar serta situasi keamanan Jakarta yang menurut pengamatannya tetap kondusif.
Dalam tulisannya, Dahlan menyampaikan pandangan bahwa apabila benar terdapat rencana gerakan besar yang disebut-sebut mencapai puncaknya pada 10 November, gerakan tersebut telah lebih dahulu melemah sebelum hari yang dimaksud.
Ia bahkan mengaitkan melemahnya gerakan tersebut dengan sejumlah peristiwa politik dan keamanan, termasuk kasus dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto yang dalam tulisannya disebut melibatkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Selanjutnya, Dahlan mengaku beraktivitas di sejumlah lokasi di Jakarta pada 10 November. Ia mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk melayat ibunda pengusaha Tomy Winata yang meninggal dunia dalam usia 100 tahun. Ia juga menghadiri penganugerahan B.J. Habibie Award kepada pakar ilmu politik Prof. Dr. Burhanuddin Muhtadi.
Menurut pengamatannya, perjalanan di Jakarta berlangsung lancar dan tidak terjadi kemacetan berarti. Meski terdapat demonstrasi di sejumlah titik, situasi ibu kota dinilainya tetap terkendali.
Data kepolisian mencatat terdapat 74 kegiatan penyampaian aspirasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada 10 November 2026, dengan perkiraan peserta mencapai 2.500–2.700 orang.
Dahlan menilai pengerahan kekuatan pengamanan dalam jumlah besar menjadi salah satu faktor yang membuat situasi tetap terkendali.
Ia juga menyinggung keberadaan personel TNI dalam jumlah besar di Jakarta, termasuk narasi mengenai pasukan khusus yang disebut sebagai pasukan siluman di media sosial.
Menurut Dahlan, narasi tersebut turut membangun efek psikologis bagi pihak-pihak yang mungkin memiliki rencana melakukan gerakan tertentu.
Namun, pengerahan pasukan dan pengamanan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya rencana makar. Pemerintah dan aparat sebelumnya menyatakan penyelidikan kasus penyadapan masih berjalan.
Dalam kolomnya, Dahlan juga menyoroti pengunduran diri tiga tokoh PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka.
Ketiganya mengundurkan diri dari kepengurusan maupun keanggotaan PSI pada 9 November 2026. Keputusan tersebut diterima Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Raja Juli menyatakan ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan. Giring dan Isyana juga memilih memprioritaskan tanggung jawab mereka di pemerintahan.
PSI menyatakan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai.
Dahlan menggunakan istilah kempis sendiri untuk menggambarkan keputusan ketiga tokoh tersebut. Ia menilai mundurnya mereka merupakan bentuk perubahan sikap politik yang terjadi tanpa harus melalui tekanan dari pihak lain.
Lebih lanjut, Dahlan kemudian mengarahkan perhatian kepada Partai NasDem dan Partai Golkar.
Ia menyinggung posisi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh serta perpindahan sejumlah tokoh NasDem ke PSI yang sebelumnya menjadi sorotan.
Sementara terhadap Golkar, Dahlan menyoroti munculnya isu yang mengaitkan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dengan dugaan gerakan makar dan kasus penyadapan telepon Presiden Prabowo.
Namun, Bahlil telah membantah tudingan tersebut dengan tegas.
“Isu itu benar-benar abuleke,” ujar Bahlil sebagaimana dikutip Dahlan dalam tulisannya.
Dahlan menggambarkan dinamika tersebut sebagai bagian dari perubahan peta kekuatan politik nasional yang masih terus berlangsung.
Bagian paling tajam dalam tulisan Dahlan adalah ketika membahas masa depan DPR di tengah polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai keberadaan pasukan keamanan di Jakarta kemungkinan akan berlangsung lebih lama, setidaknya sampai fraksi-fraksi di DPR mencapai kesepakatan mengenai langkah politik terhadap Gibran.
Dahlan menggunakan istilah bulat telur untuk menggambarkan kemungkinan tercapainya kesepakatan politik, meskipun tidak semua fraksi harus memiliki pandangan yang sama.
Bahkan, ia melontarkan kemungkinan ekstrem berupa pembekuan DPR apabila kesepakatan politik tidak tercapai.
Pernyataan tersebut merupakan spekulasi dan kritik politik Dahlan, bukan keputusan atau kebijakan resmi negara.
Ia juga menggambarkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, persoalan politik yang mahal dan dominasi kepentingan partai menjadi bagian dari persoalan mendasar demokrasi Indonesia.
Dahlan kemudian membandingkan situasi politik Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menurutnya memberikan ruang bagi rakyat untuk menghukum partai politik melalui pemilu.
Dahlan Iskan merupakan wartawan senior, pengusaha media, dan mantan pejabat negara asal Magetan, Jawa Timur.
Ia pernah memimpin Jawa Pos Group, menjabat Direktur Utama PT PLN (Persero) pada 2009–2011, serta menjadi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2011–2014. Ia juga dikenal melalui media Disway dan kolom opini yang kerap mengulas persoalan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial.
Melalui kolom Kempis Sendiri, Dahlan tidak sekadar menggambarkan situasi keamanan Jakarta pada 10 November. Ia juga menyampaikan kritik terhadap dinamika kekuasaan, hubungan antarkekuatan politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Pesan utama tulisan Dahlan adalah bahwa sebuah gerakan politik, jika memang benar direncanakan, bisa kehilangan kekuatannya sebelum mencapai puncak. Namun, ia juga mengingatkan bahwa persoalan mendasar bangsa bukan hanya soal keamanan, melainkan pembenahan sistem politik dan partai-partai yang dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan rakyat.

























