CIREBON | LIPUTAN9NEWS
Islam tidak hanya mengajarkan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membawa misi pembebasan manusia dari kemiskinan, ketimpangan, dan penindasan ekonomi. Prinsip tauhid, dalam perspektif ini, bukan sekadar pengakuan atas keesaan Allah, melainkan juga landasan moral untuk membangun kehidupan sosial yang adil dan bermartabat.
Pandangan tersebut disampaikan KH Imam Jazuli, Lc., M.A., Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, dalam refleksinya bertajuk Betulkah Islam Agama Sosialis?
Menurut Kiai Imam Jazuli, ajaran Islam memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat. Hal itu tercermin dalam prinsip maqashid al-syariah, yakni tujuan utama syariat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh prinsip tersebut bermuara pada kemaslahatan manusia (li mashalih al-‘ibad).
Dalam kerangka itu, perlindungan terhadap harta tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas penumpukan kekayaan tanpa batas. Sebaliknya, Islam menghendaki agar kekayaan memberikan manfaat seluas-luasnya dan tidak hanya berputar di kalangan kelompok berpunya.
Rais Syuriyah PBNU ini menjelaskan, praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah memberikan gambaran konkret tentang bagaimana nilai-nilai keadilan sosial diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Nabi tidak hanya membangun tatanan keagamaan, tetapi juga melakukan pembenahan sosial dan ekonomi. Praktik riba yang menjerat masyarakat dikritik, hak-hak pekerja diperhatikan, dan aktivitas pasar diatur agar tidak menjadi ruang eksploitasi melalui penimbunan barang (ihtikar) maupun praktik monopoli.
Islam juga menghadirkan instrumen distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut bukan semata-mata bentuk kedermawanan individual, melainkan mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Salah satu prinsip penting lainnya adalah pengakuan terhadap hak publik atas sumber daya yang menyangkut kebutuhan bersama. Hadis Nabi mengenai kepemilikan bersama atas air, padang rumput, dan api menjadi landasan etis bagi perlindungan sumber daya vital masyarakat.
Dalam konteks modern, prinsip tersebut relevan dengan pengelolaan air, energi, hutan, dan kekayaan pertambangan. Sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak semestinya dikelola dengan mengutamakan kepentingan publik, bukan menjadi instrumen akumulasi keuntungan segelintir pemilik modal.
Gagasan keadilan sosial dalam Islam juga berkembang melalui tradisi intelektual Muslim. Sejumlah pemikir bahkan menjadikan ajaran agama sebagai landasan kritik terhadap tirani politik, feodalisme, dan ketimpangan ekonomi.
Abdul Rahman al-Kawakibi melalui karyanya Thaba’i al-Istibdad wa Mashari’ al-Isti’bad mengkritik despotisme dan hubungan antara kekuasaan politik dengan monopoli ekonomi. Khalid Muhammad Khalid dalam Min Huna Nabda turut menggugat feodalisme yang berlindung di balik legitimasi agama.
Sementara itu, Sayyid Qutb melalui Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam mengembangkan gagasan keadilan sosial dalam Islam dan mengkritik pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu.
Pemikiran serupa juga dapat ditemukan dalam karya Muhammad Iqbal, yang mengapresiasi kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, tetapi tetap menempatkan tauhid sebagai fondasi moral kehidupan manusia. Di Sudan, Mahmoud Mohamed Taha mengembangkan pembacaan progresif terhadap pesan universal Islam, terutama mengenai kebebasan dan kesetaraan.
Tradisi tersebut kemudian berkembang dalam pemikiran teologi pembebasan. Hasan Hanafi memperkenalkan gagasan Al-Yasar al-Islami atau Islam Kiri, yang mendorong ilmu keislaman agar tidak berhenti pada perdebatan metafisika, tetapi juga hadir sebagai kekuatan intelektual untuk membela kelompok tertindas.
Asghar Ali Engineer melalui Islam and Liberation Theology juga menekankan dimensi pembebasan dalam Al-Qur’an, terutama keberpihakan terhadap kaum miskin, buruh, dan kelompok yang mengalami ketidakadilan.
Bagi Kiai Imam Jazuli, relevansi pemikiran tersebut semakin kuat di tengah perkembangan kapitalisme neoliberal yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Komodifikasi sumber daya alam, konsentrasi kekayaan, dan dominasi modal perlu dikritisi melalui nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam.
Ia menilai, keberagamaan tidak semestinya direduksi menjadi simbol, ritual, atau aktivitas ekonomi berlabel halal semata. Kesalehan juga harus tercermin dalam keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, pertanyaan apakah Islam merupakan agama sosialis tidak cukup dijawab dengan menyamakan Islam dengan ideologi sosialisme tertentu. Islam memiliki fondasi teologis dan sistem nilai sendiri, tetapi mengandung prinsip-prinsip keadilan distributif, solidaritas sosial, perlindungan kelompok lemah, dan pembatasan eksploitasi ekonomi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah peradaban Islam bukan semata-mata kemegahan bangunan, banyaknya simbol keagamaan, atau maraknya aktivitas ekonomi syariah. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana nilai-nilai agama mampu menghadirkan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan.
KH Imam Jazuli, Lc., M.A., merupakan Rais Syuriah PBNU dan Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. Ia merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Universitas Al-Azhar, Mesir, bidang Teologi dan Filsafat; Universiti Kebangsaan Malaysia, bidang Politik dan Strategi; serta Universiti Malaya, bidang Studi Strategis dan Pertahanan Internasional.
