BOGOR | LIPUTAN9NEWS
Di ruang publik kita, kalimat “ini milik saya” sering dipakai untuk mengakhiri perdebatan. Tanah itu milik saya, uang itu hasil kerja saya, maka terserah saya mau diapakan. Dalam keseharian, logika ini tampak wajar. Namun Islam memandang kepemilikan dengan cara yang lebih dalam.
Dalam Islam, pemilik hakiki segala sesuatu adalah Allah. Manusia tidak menciptakan tanah, air, atau kekayaan alam. Yang dimiliki manusia adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Hadid ayat 7:
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”
Karena itu, harta dalam Islam lebih tepat dipahami sebagai amanah. Cara pandang ini membawa setidaknya empat konsekuensi:
1 dan 2. Dari Mana dan untuk Apa
Pertama, kepemilikan pribadi tetap dihormati. Islam mengakui hak seseorang atas rumah, kendaraan, gaji, dan usahanya. Pengakuan itu datang bersama tanggung jawab. Dalam Hadis Riwayat At-Tirmidzi (no. 2417), Rasulullah saw. menyebutkan bahwa kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan, serta tubuhnya untuk apa ia gunakan. Harta dinilai bukan hanya dari banyaknya, tetapi juga dari cara memperoleh dan cara memakainya.
Kedua, Islam membatasi cara memperoleh harta. Harta yang diperoleh melalui riba, penipuan, perjudian, suap, atau perampasan hak orang lain tidak menjadi milik yang sah, sebesar apa pun nilainya dan sah secara administratif. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 188:
“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Ukurannya bukan hanya hukum negara, tetapi juga halal dan haram.
3. Batas Pemanfaatan
Ketiga, pemanfaatan harta pun dibatasi. Pemilik tidak boleh berlebih-lebihan (israf) dan tidak boleh menghambur-hamburkan harta (tabdzir). Harta juga tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain. Di atas hak pribadi selalu ada kewajiban: zakat, nafkah bagi keluarga, dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan.
4. Milik Bersama
Keempat, sebagian sumber daya sejak awal bukan milik perorangan. Dalam Hadis Riwayat Abu Dawud (no. 3477), Rasulullah saw. menyebutkan bahwa kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Prinsip ini menjadi dasar bahwa sumber daya vital yang dibutuhkan banyak orang tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh satu pihak. Konstitusi kita pun, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada titik temu yang menarik antara nilai syariah dan semangat konstitusi ini.
Pada akhirnya, Islam mengambil jalan tengah. Ia tidak membebaskan kepemilikan tanpa batas sebagaimana dalam kapitalisme, dan tidak pula menghapus hak milik individu sebagaimana dalam sosialisme. Kepemilikan diakui, tetapi selalu berada dalam batas syariah, dan setiap pemilik kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Mungkin di sinilah pesan terpenting bagi kita hari ini. Pertanyaannya bukan sekadar “apakah ini milik saya?”, tetapi juga “dari mana harta ini datang, untuk apa dibelanjakan, dan siapa lagi yang ikut terdampak olehnya?” Harta yang dititipkan akan kembali ditanyakan. Jika setiap pemilik menyadari hal itu, kekayaan tidak lagi menjadi alat untuk menjauh dari sesama, melainkan jalan untuk mendekat kepada Tuhan dan masyarakat.
Dea Hesti, Mahasiswa Teknik Informatika STMIK TAZKIA
