JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Berdasarkan dokumen keputusan yang beredar, pencabutan itu dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 dan mewajibkan pejabat terkait mencabutnya.
Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pencabutan surat tersebut telah dilakukan.
“Surat keterangan sudah dicabut dan final,” ujar Yusril kepada Bocor Alus pada Kamis, 12 November 2026, sebagaimana dikutip dalam unggahan akun Instagram @bocoraluspolitik.
Pencabutan surat tersebut tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Salah satu pertimbangan penting MA adalah tidak ditemukannya bukti ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri sebagai dasar penyetaraan ke tingkat SMA atau SMK.
MA juga menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan kelulusan. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dan catatan akademik.
Karena itu, penerbitan surat penyetaraan tanpa bukti kelulusan dinilai melanggar asas kecermatan formal dalam penerbitan keputusan administrasi pemerintahan.
Sementara itu, perkara ini bermula dari gugatan H.M. Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tidak menerima gugatan tersebut. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui perkara Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
Namun, pada tingkat kasasi, MA mengambil keputusan berbeda. Permohonan Subhan dikabulkan dan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal serta tidak sah.
MA juga memerintahkan pejabat terkait mencabut surat tersebut.
Persoalan ini juga berkaitan dengan gugatan terpisah yang diajukan PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta.
Dalam sidang lanjutan pada Kamis (12/11/2026), Kemendikdasmen menyampaikan bahwa surat penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut.
Pihak penggugat yang diwakili Denny Indrayana menyatakan menarik gugatan karena objek sengketa telah dicabut. Namun, pihak tergugat intervensi menolak permohonan penghentian perkara dan meminta persidangan tetap dilanjutkan.
Majelis hakim kemudian menyatakan akan bermusyawarah untuk menentukan apakah perkara tersebut dihentikan atau diteruskan.
