JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Di tengah proses pengisian jabatan Wapres, Barikade Gus Dur mengusulkan nama mantan Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut disampaikan Aktivis NU Jawa Timur yang juga Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Sudarsono Rahman, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sudarsono, momentum pergantian Wakil Presiden harus disikapi secara dewasa dan konstitusional. Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kalkulasi politik jangka pendek.
“Karena itu, Barikade Gus Dur mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Prof. Dr. KH Said Aqil Sirodj sebagai salah satu calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Sudarsono.
Ia menegaskan, proses pengisian jabatan Wapres tidak boleh menjadi arena pertarungan baru antarkekuatan politik. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Sudarsono menjelaskan, usulan terhadap KH Said Aqil Siroj bukan sekadar didasarkan pada kapasitas personal, melainkan juga kebutuhan Indonesia terhadap figur yang memiliki otoritas moral, pengalaman kebangsaan, serta kedalaman pemikiran keagamaan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok yang tidak hanya mampu mendampingi Presiden dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi di tengah polarisasi masyarakat.
Figur tersebut diharapkan mampu merawat kebhinekaan, memperkuat dialog antarkelompok, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sudarsono menilai, rekam jejak KH Said Aqil Siroj selama memimpin Nahdlatul Ulama, pemikiran Islam moderat, serta komitmennya terhadap Islam rahmatan lil alamin dan NKRI menjadi modal sosial penting bagi kepemimpinan nasional.
Terlebih, KH Said Aqil saat ini juga tercatat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
“Saya melihat ada nilai strategis dari kehadiran KH Said Aqil Sirodj dalam kepemimpinan nasional, yakni menghadirkan keseimbangan antara kekuasaan politik dan kekuatan moral, antara kepentingan pemerintahan dan aspirasi masyarakat, serta antara dinamika politik nasional dan kebutuhan menjaga keutuhan bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Sudarsono mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab strategis untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR.
Menurut Sudarsono, calon yang diajukan semestinya tidak hanya didasarkan pada representasi koalisi politik, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas kenegarawanan, integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjaga persatuan nasional.
“Kita berharap Presiden Prabowo menjadikan momentum ini sebagai kesempatan melakukan konsolidasi kebangsaan. Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden justru memperpanjang kompetisi politik yang melelahkan masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, Sudarsono juga mengingatkan kembali semangat perjuangan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengajarkan bahwa Indonesia terlalu besar untuk hanya dikelola oleh satu golongan.
Baginya, perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan. Kekuasaan harus menjadi instrumen pelayanan kepada rakyat, bukan alat untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu.
Karena itu, ia mengajak seluruh kekuatan politik, tokoh agama, masyarakat sipil, dan elemen kebangsaan untuk mengedepankan kepentingan Indonesia dalam menentukan sosok Wakil Presiden berikutnya.
Indonesia, kata dia, membutuhkan pemimpin yang bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kekuatan moral untuk menjadi perekat bangsa.
“Kiai Said Aqil Sirodj layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan untuk mengisi kebutuhan tersebut. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang menyatukan, bukan yang memecah belah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pergantian jabatan dan perpindahan kekuasaan merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan. Namun, persatuan dan keutuhan bangsa harus tetap menjadi kepentingan tertinggi.
“Jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, tetapi keutuhan bangsa harus tetap menjadi kepentingan tertinggi kita bersama,” pungkasnya.
