• Latest
  • Trending
  • All
  • Politik
Abd Aziz

Abd Aziz Tantang Buka Ijazah Seluruh Wakil Rakyat

November 15, 2026
Gus Ipul

Gus Ipul Bantah Dana Korupsi Mengalir ke Muktamar NU, Fahd Sebut Ada Talangan Rp70 Miliar

November 15, 2026
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2026-2031) (Foto: Dok. PBNU)

PBNU Panggil Katib PCNU Sekadau, Minta Klarifikasi Pengembalian Uang ke KPK

November 15, 2026
Rayakan Dies Natalis ke-54, Alumni UNAIR Hadirkan Sembako Terjangkau dan Layanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat

IKA UNAIR Bangkalan Gelar Pasar Murah hingga Donor Darah

November 15, 2026
Sofwan Erce

Sofwan Erce Tegaskan Kiai Said Aqil Tak Berkeinginan Jadi Cawapres Prabowo

November 15, 2026
KH Nuru Yaqin Ishaq

30 Lebih Kiai Sepuh Surati Ketua MA, Minta Sidang Gus Yaqut Diawasi

November 15, 2026
Foto: Ilustrasi

Haya’ di Era Oversharing: Mengapa Tidak Semua Hal Layak Dibagikan ke Ruang Publik

November 15, 2026
Abdul Mu'ti Mendikdasmen

Abdul Mu’ti: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Inilah Data Pendidikan DPR

November 14, 2026
Sembilan Peraturan Perkumpulan resmi disesuaikan menjadi Peraturan Jam’iyah. Regulasi baru ini menjadi landasan hukum pemilihan Ketua Tanfidziyah hingga penataan organisasi NU di seluruh tingkatan.

Konbes PBNU Sahkan Peraturan Jam’iyah, Konferwil dan Konfercab Segera Digelar Desember

November 14, 2026
Enam Poin Pernyataan Sikap Hasil Konbes NU: Sesalkan Dugaan Penyadapan Presiden, Minta Lembaga Negara Jaga NKRI dan Serukan Nahdliyin Perbanyak Doa

Sikapi Gejolak Politik Nasional, PBNU dan PWNU Tegaskan Dukungan kepada Prabowo

November 14, 2026
KH Said Aqil Siroj

Barikade Gus Dur Usulkan Kiai Said Aqil Siroj Jadi Cawapres Prabowo

November 13, 2026
  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang
Monday, November 16, 2026
  • Login
Liputan9 Sembilan
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Wisata-Travel
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Dunia Islam
    • Al-Qur’an
    • Ngaji Kitab
    • Muallaf
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Filantropi
    • Seputar Haji
    • Amaliah NU
    • Tasawuf
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Sejarah
    • Buku
    • Pendidikan
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
Liputan9 Sembilan
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Abd Aziz Tantang Buka Ijazah Seluruh Wakil Rakyat

Polemik Dokumen Pendidikan Wapres Jadi Momentum Evaluasi Nasional, KPU Diminta Perketat Verifikasi Ijazah Calon Legislatif

liputan9news by liputan9news
November 15, 2026
in Nasional
A A
0
Abd Aziz

Abd. Aziz, Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU)

516
SHARES
1.5k
VIEWS

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak berhenti pada persoalan individual. Seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota didorong membuka informasi kualifikasi pendidikan dan ijazah yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan mereka.

Desakan tersebut disampaikan Abd Aziz, Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), sekaligus Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU), melalui pernyataan tertulis yang diterima Liputan9.id.

Menurut Abd Aziz, polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran yang berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus menjadi momentum membangun standar transparansi bagi seluruh pejabat publik.

“Jabatan publik bukan ruang untuk membangun kekebalan, melainkan amanah yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Karena itu, informasi mengenai kualifikasi pendidikan para pemegang mandat rakyat tidak seharusnya menjadi sesuatu yang tertutup dari pengawasan masyarakat,” ujarnya kepada Liputan9.id, Sabtu (13/11/2026).

BeritaTerkait:

Abdul Mu’ti: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Inilah Data Pendidikan DPR

Pasca Gibran Mundur, GMPK Desak KPU, Bawaslu dan Kemendikdasmen Diusut

Gibran Mundur, GMPK: Polemik Harus Berakhir, DPR dan MPR Wajib Tuntaskan Konsekuensi Konstitusional

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Tak Menolak

Ia menilai, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Bukan Soal Gelar, tetapi Kejujuran dan Keabsahan Ijazah

Selanjutnya, Abd Aziz menegaskan, tuntutan membuka ijazah bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan anggota legislatif yang berpendidikan SMA atau sederajat.

Menurutnya, demokrasi tidak boleh menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang memiliki gelar sarjana, magister, doktor, ataupun profesor.

Persoalan mendasarnya adalah apakah setiap wakil rakyat telah memenuhi persyaratan pendidikan sesuai ketentuan hukum dan apakah informasi pendidikan yang disampaikan kepada pemilih sesuai dengan dokumen yang sah.

Ia merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD. Sementara persyaratan pendidikan calon anggota DPD diatur dalam Pasal 182.

“Rakyat tidak sedang menuntut seluruh wakilnya menjadi profesor, doktor, atau sarjana. Rakyat hanya meminta kejujuran mengenai pendidikan, kepastian keabsahan ijazah, dan kesediaan mempertanggungjawabkan informasi yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan jabatan,” terangnya.

DPR dan KPU Diminta Bangun Sistem Transparansi

Lebih jauh, Abd Aziz merekomendasikan agar seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD secara sukarela mengumumkan riwayat pendidikan terakhir, nama lembaga pendidikan, tahun kelulusan, serta ijazah yang dimiliki.

Ia mengusulkan agar informasi tersebut dipublikasikan melalui kanal resmi masing-masing lembaga sehingga masyarakat dapat mengakses dan melakukan pengawasan.

“Setiap anggota legislatif juga perlu memberikan pernyataan mengenai kebenaran informasi dan kesediaan dokumennya diverifikasi melalui mekanisme yang sah,” katanya.

Menurut Abd Aziz, pimpinan DPR, DPD, dan DPRD perlu menginisiasi sistem publikasi profil pendidikan seluruh anggota secara seragam dan terstruktur.

Informasi minimal mencakup jenjang pendidikan, lembaga penerbit, tahun kelulusan, serta status verifikasi dokumen. Salinan ijazah dapat dipublikasikan dengan menyamarkan data pribadi yang tidak relevan.

Ia juga meminta KPU memperkuat mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan dalam setiap tahapan pencalonan legislatif.

Verifikasi, kata dia, tidak boleh sekadar memeriksa kelengkapan berkas, tetapi harus memastikan keaslian ijazah, kewenangan lembaga penerbit, dan kebenaran status kelulusan.

“Apabila terdapat keraguan yang beralasan, KPU perlu melakukan konfirmasi kepada institusi pendidikan atau instansi yang berwenang. Dengan demikian, verifikasi menjadi proses pembuktian yang substantif, bukan sekadar pemeriksaan berkas,” tegasnya.

Transparansi Jangan Abaikan Perlindungan Data Pribadi

Selain itu, Abd Aziz juga mendorong pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan membangun sistem autentikasi ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan secara digital dan terintegrasi.

Sistem tersebut harus memungkinkan masyarakat dan lembaga berwenang memverifikasi keaslian dokumen tanpa membuka seluruh data pribadi pemiliknya.

Ia mengingatkan, keterbukaan informasi pendidikan tetap harus memperhatikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Nomor identitas, alamat, tanda tangan, dan informasi pribadi lain yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik harus tetap dilindungi.

Karena itu, menurutnya, yang perlu dibangun adalah keterbukaan mengenai kualifikasi dan keabsahan dokumen, bukan membuka seluruh data pribadi tanpa batas.

Selain itu, DPR bersama pemerintah didorong mempertimbangkan regulasi khusus mengenai standar transparansi kualifikasi pendidikan pejabat publik. Pengaturan tersebut harus membedakan kewenangan KPU dalam memverifikasi persyaratan pencalonan dengan tanggung jawab lembaga legislatif dalam menyediakan informasi setelah anggotanya terpilih.

Dugaan Ijazah Palsu Harus Diproses Secara Hukum

Praktisi Hukum itu menegaskan, apabila ditemukan dugaan ijazah palsu, dokumen penyetaraan tidak sah, atau keterangan pendidikan yang menyesatkan, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang melalui prosedur hukum.

Ia mengingatkan agar tidak ada penghakiman hanya berdasarkan tuduhan atau perdebatan di media sosial.

Asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, hak membela diri, dan pembuktian harus tetap dihormati. Namun, jabatan dan kekuasaan juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang patut ditindaklanjuti.

Dalam perspektif demokrasi perwakilan, Abd Aziz turut mengutip pemikiran John Stuart Mill dalam Considerations on Representative Government. Menurutnya, pemerintahan perwakilan membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan informasi memadai untuk menilai orang-orang yang menerima mandat politik.

Rakyat, katanya, tidak cukup hanya diberi kesempatan memilih, tetapi juga harus memiliki akses informasi untuk menilai kapasitas, kecakapan, dan tanggung jawab wakilnya.

Meski demikian, ijazah dan nilai akademik bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, integritas, maupun keberpihakan seseorang kepada kepentingan rakyat.

“Jabatan publik adalah amanah. Karena itu, keterbukaan mengenai kualifikasi pendidikan harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tuturnya.

Abd Aziz menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tuntutan transparansi ijazah bukan untuk mengukur kehormatan seseorang berdasarkan gelar akademik, melainkan memastikan kejujuran dalam memenuhi persyaratan hukum.

“Ijazah memang bukan ukuran tunggal kecerdasan dan integritas, tetapi kejujuran mengenai ijazah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari integritas,” pungkasnya.

(Abd/Msn)
Tags: Abd. AzizAnggota DewanDPP GMPKIjazahKejar Paket CPolemik
Share206Tweet129SendShare
liputan9news

liputan9news

Media Sembilan Nusantara Portal berita online yang religius, aktual, akurat, jujur, seimbang dan terpercaya

BeritaTerkait

Abdul Mu'ti Mendikdasmen
Nasional

Abdul Mu’ti: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Inilah Data Pendidikan DPR

by liputan9news
November 14, 2026
0

Pernyataan Mendikdasmen membuka kembali perbincangan tentang pendidikan wakil rakyat. Dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 211 orang tidak...

Read more
Pasca Gibran Mundur, GMPK Desak KPU, Bawaslu dan Kemendikdasmen Diusut

Pasca Gibran Mundur, GMPK Desak KPU, Bawaslu dan Kemendikdasmen Diusut

November 13, 2026
Abd Aziz

Gibran Mundur, GMPK: Polemik Harus Berakhir, DPR dan MPR Wajib Tuntaskan Konsekuensi Konstitusional

November 11, 2026
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Foto: Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden)

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Tak Menolak

November 10, 2026
Load More

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Gus Yahya

PBNU Respon Rais Am JATMAN yang telah Demisioner dan Teken Sendirian Surat Perpanjangan Kepengurusan

November 26, 2024
Akhmad Said Asrori

Bentuk Badan Hukum Sendiri, PBNU: JATMAN Ingin Keluar Sebagai Banom NU

December 26, 2024
Jatman

Jatman Dibekukan Forum Mursyidin Indonesia (FMI) Dorong PBNU Segera Gelar Muktamar

November 22, 2024
Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

Al-Qur’an Surat Yasih Arab-Latin dan Terjemahnya

2633
KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

KBRI Tunis Gelar Forum Peningkatan Ekspor dan Investasi di Sousse, Tunisia

760
KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

KA Turangga vs KA Commuter Line Bandung Raya Tabrakan, Apa Penyebabnya?

143
Gus Ipul

Gus Ipul Bantah Dana Korupsi Mengalir ke Muktamar NU, Fahd Sebut Ada Talangan Rp70 Miliar

November 15, 2026
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2026-2031) (Foto: Dok. PBNU)

PBNU Panggil Katib PCNU Sekadau, Minta Klarifikasi Pengembalian Uang ke KPK

November 15, 2026
Rayakan Dies Natalis ke-54, Alumni UNAIR Hadirkan Sembako Terjangkau dan Layanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat

IKA UNAIR Bangkalan Gelar Pasar Murah hingga Donor Darah

November 15, 2026
Logo Liputan9
Logo Liputan9.id

Tentang Kami

  • Iklan
  • Kontak
  • Legalitas
  • Media Sembilan Nusantara
  • Privacy Policy
  • Redaksi
  • Tentang

Alamat dan Kontak

Alamat: Jl. Antara No.12, RT 07/RW 01, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Telepon: (021) 3506766
WA : 081212711146

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Media Sembilan Nusantara

Copyright © 2024 Liputan9news.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Daerah
    • Nasional
    • Internasional
  • Artikel
    • Opini
    • Resensi
    • Download
  • Ekonomi
    • Wisata-Travel
    • Bisnis
    • Karir
    • UMKM
    • Lowongan Kerja
  • Politik
    • Pilkada
    • Pilpres
  • Kesehatan
  • Dunia Islam
    • Filantropi
    • Amaliah NU
    • Al-Qur’an
    • Tasawuf
    • Muallaf
    • Sejarah
    • Ngaji Kitab
    • Khutbah
    • Tanya-Jawab
    • Ramadan
    • Seputar Haji
    • Syiar Islam
  • Lainnya
    • Agenda
    • Pendidikan
    • Sejarah
    • Buku
    • Tokoh
    • Seni Budaya

Copyright © 2024 Liputan9news.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In