JAKARTA | LIPUTAN9.ID
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil langkah meminta klarifikasi kepada Katib PCNU Kabupaten Sekadau, Ibnu Farid Sidik, menyusul beredarnya informasi mengenai pengembalian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikaitkan dengan PCNU Sekadau.
Langkah tersebut tertuang dalam surat undangan tabayyun bernomor 111/PB.02/A.I.01.45/99/11/2026, tertanggal 13 November 2026. Surat ditujukan langsung kepada Ibnu Farid Sidik untuk memberikan penjelasan mengenai informasi yang beredar di berbagai platform media massa dan media sosial.
Dalam surat tersebut, PBNU menyatakan perlu melakukan tabayyun guna memperoleh informasi yang sahih sekaligus mengetahui latar belakang dan konteks peristiwa yang dimaksud.
Undangan ditandatangani Rais PBNU KH M. Cholil Nafis, Ph.D., dan Katib PBNU KH Sarmidi Husna.
Menariknya, PBNU tidak langsung mengambil kesimpulan atas informasi yang beredar. Organisasi tersebut memilih meminta penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
TABAYYUN DI GEDUNG PBNU – SELASA, 17 NOVEMBER 2026
Dalam surat tersebut, agenda tabayyun dijadwalkan berlangsung pada:
- Hari: Selasa
- Tanggal: 17 November 2026
- Waktu: 16.30 WIB hingga selesai
- Tempat: Gedung PBNU Lantai 4, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, pemanggilan Ibnu Farid Sidik tidak terlepas dari polemik dugaan praktik politik uang atau risywah dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, 27–31 Agustus 2026.
Sebelumnya, Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada 7 Oktober 2026 untuk menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dugaan pengondisian dukungan dalam pemilihan Rais Aam PBNU.
Dalam pelaporan tersebut, Bagus mengaku menyerahkan dokumen kronologi, tiket penerbangan, serta mengembalikan uang yang sebelumnya diterima dari pihak yang disebut sebagai tim pemenangan.
“Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima,” kata Bagus sebagaimana diberitakan ANTARA.
Selain itu, Bagus juga menyebut dugaan pemberian uang tersebut bukan hanya terjadi di Sekadau. Ia mengklaim terdapat sekitar 27 pengurus cabang lain yang siap melakukan langkah serupa.
Dalam pemberitaan Jatimnow, uang yang disebut diterima PCNU Sekadau mencapai Rp40 juta. Namun, seluruh keterangan mengenai dugaan pemberian dan pengondisian dukungan tersebut masih merupakan laporan pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses telaah, analisis, dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
KPK juga menegaskan bahwa tindak lanjut laporan bergantung pada materi pengaduan dan hasil pengumpulan informasi. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, penanganan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menyatakan dukungan terhadap langkah KPK mengusut dugaan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap tuduhan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gus Ipul bahkan menyatakan PBNU dapat mengambil tindakan organisasi terhadap pihak yang menyampaikan tuduhan tetapi tidak mampu membuktikannya.
Undangan yang ditandatangani KH M. Cholil Nafis dan KH Sarmidi Husna tersebut memperlihatkan bahwa PBNU meminta penjelasan langsung dari pihak terkait sebelum menentukan tindak lanjut organisasi.
Tabayyun menjadi penting agar informasi mengenai dugaan aliran uang dalam proses Muktamar tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Pertemuan pada 17 November mendatang juga menjadi kesempatan bagi Ibnu Farid Sidik untuk menjelaskan latar belakang, kronologi, serta konteks pengembalian uang yang dikaitkan dengan PCNU Sekadau.
Publik kini menantikan penjelasan dalam forum tersebut, terutama mengenai asal-usul uang, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, serta kaitannya dengan dinamika pemilihan Rais Aam dalam Muktamar ke-35 NU.

























