JAKARTA | LIPUTAN9.ID
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Jakarta Utara Tri Waluyo mengungkapkan bahwa keadilan ekonomi merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan yang belum sepenuhnya terwujud.
Menurutnya, kemerdekaan harus menghadirkan kesejahteraan yang merata dan memastikan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Dialog Titik Bangkit bertajuk Iman dan Perjuangan di Uncle Bens 23 Resto & Bar, Sunter Agung, Jakarta Utara, Minggu (15/11/2026).
Tri menilai, keadilan ekonomi sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat serta menjamin perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Negara tidak boleh hanya menjadi regulator. Negara harus memastikan aktivitas ekonomi berjalan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas,” ungkap Tri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C di DPRD DKI Jakarta.
Ia berharap, dialog refleksi pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto ini tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mendorong lahirnya pemikiran dan perjuangan nyata dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
“Iman harus melahirkan keberpihakan, dan perjuangan harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sejalan dengan itu Intelektual muda NU Dwi Winarno menjelaskan, sosialisme Islam berlandaskan tauhid dan Al-Qur’an, sementara sosialisme Marx bertumpu pada materialisme. Meski berbeda, keduanya sama-sama mengkritik ketimpangan dan eksploitasi.
“Keduanya memiliki perhatian terhadap keadilan sosial dan persoalan ketimpangan, meskipun berangkat dari landasan pemikiran yang berbeda,” jelas Dwi.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Dwi menekankan pentingnya peran partai politik sebagai ruang pengembangan keilmuan, penguatan ideologi, dan perjuangan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik sekaligus pengurus The PRAKARSA Ah Maftuchan mengatakan,gagasan sosialisme Islam perlu diterjemahkan dalam kebijakan publik yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan hunian layak.
“Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber penghidupan, ungkapnya.
Ah Maftuchan menekankan bahwa nilai keimanan harus tercermin dalam keberpihakan terhadap masyarakat, sementara perjuangan dan kekuasaan harus dijalankan dengan arah serta tanggung jawab yang jelas.
“Iman harus memiliki keberpihakan, perjuangan harus memiliki arah, dan kekuasaan harus memiliki tanggung jawab,” ungkap Maftuchan.
























