YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) mengecam keras aksi anarkisme, pembakaran, perusakan fasilitas umum, serta provokasi yang mencederai demokrasi dalam penyampaian aspirasi.
Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan yang membahayakan masyarakat.
“Demonstrasi seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru menjadi ruang tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas,” tegas Tegar dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).
BEM PTNU DIY juga menyoroti temuan sejumlah barang yang diduga tidak berkaitan dengan penyampaian aspirasi, seperti senjata tajam, bom molotov, gotri, dan petasan.
Temuan tersebut, menurut Tegar, harus ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari asal-usul, kepemilikan, hingga tujuan penggunaannya. Polda DIY diminta mengungkap kemungkinan adanya pihak yang sengaja mempersiapkan kekerasan atau memprovokasi massa.
Di sisi lain, BEM PTNU DIY meminta publik melihat penanganan demonstrasi secara utuh dan tidak hanya menilai tindakan kepolisian berdasarkan potongan video yang beredar.
Tegar menilai, ketika terjadi pembakaran dan perusakan fasilitas umum, situasi keamanan mengalami eskalasi sehingga membutuhkan langkah pengendalian massa oleh aparat.
Menurutnya, tahapan pengendalian massa (Dalmas), mulai dari status hijau hingga merah, harus dipahami berdasarkan indikator eskalasi dan kondisi faktual di lapangan.
Meski mendukung penegakan SOP Dalmas, BEM PTNU DIY mengingatkan agar setiap tindakan kepolisian tetap profesional, proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan berlebihan oleh aparat, pemeriksaan juga harus dilakukan secara objektif dan transparan.
BEM PTNU DIY secara khusus meminta Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., mengusut tuntas pihak-pihak yang terbukti menjadi provokator maupun bertanggung jawab atas kericuhan.
Penegakan hukum, kata Tegar, harus dilakukan tanpa tebang pilih, berdasarkan alat bukti yang sah, dan tidak berhenti pada penanganan massa di lapangan.
Polda DIY juga diminta membuka hasil penyelidikan kepada publik, termasuk kronologi kericuhan, asal-usul barang berbahaya, pihak-pihak yang terlibat, serta tahapan pengendalian massa yang diterapkan aparat.
“Jangan sampai yang terlihat hanya penanganan aparat, sementara siapa yang memulai provokasi, siapa yang membawa senjata tajam, bom molotov, gotri, maupun pihak yang melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum justru tidak terungkap,” ujarnya.
Tegar menegaskan, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup pernyataannya, BEM PTNU DIY mengajak mahasiswa, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan aparat keamanan menjaga kondusivitas Yogyakarta.
Menurut Tegar, kritik terhadap pemerintah harus tetap disuarakan secara lantang, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.
“Yogyakarta merupakan ruang hidup bersama. Bukan hanya tempat aktivitas mahasiswa, tetapi juga sumber penghidupan ribuan pelaku usaha, pedagang kecil, pekerja, dan masyarakat. Mari kita jaga Yogyakarta agar tetap menjadi ruang demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat,” pungkasnya.

























