BEM PTNU DIY Tagih Janji DPRD Yogyakarta, Soroti Krisis Demokrasi dan Kebijakan yang Tak Berpihak pada Rakyat

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut sekaligus bentuk penagihan janji yang telah disepakati pada aksi sebelumnya pada Jumat lalu, di mana DPRD DIY berjanji akan membuka ruang dialog dengan seluruh fraksi bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar menjadi perhatian para pemangku kebijakan.

“Kami datang pada hari ini untuk memastikan bahwa komitmen yang disampaikan kepada kami tidak hanya sebatas janji,” ujar Tegar.

Ada hal yang cukup unik dalam aksi kali ini. Dimana massa aksi meminta agar seluruh fraksi DPRD DIY hadir langsung di halaman DPRD DIY untuk berdialog secara terbuka sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh DPRD DIY.

Namun, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD DIY, hanya enam fraksi yang hadir memenuhi ruang dialog tersebut. Fraksi Partai Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang tidak hadir dalam forum terbuka bersama mahasiswa.

“Kami menghargai seluruh fraksi yang hadir dan bersedia berdialog secara terbuka. Namun absennya Fraksi Gerindra menjadi catatan tersendiri. Publik tentu berhak bertanya mengapa ketika mahasiswa datang membawa kritik dan aspirasi rakyat, justru partai penguasa tidak hadir dalam ruang dialog yang telah dijanjikan,” tegasnya

Menurut Tegar, kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, ketidakpastian sejumlah kebijakan publik, lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga berbagai persoalan tata kelola pemerintahan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan nasional.

“Kami melihat ada banyak persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian serius. Mulai dari beban ekonomi rakyat, efektivitas program-program pemerintah, perlindungan hak-hak masyarakat adat, kualitas demokrasi, pendidikan, hingga persoalan daerah seperti kenakalan remaja dan krisis pengelolaan sampah di DIY. Semua ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial, tetapi membutuhkan kesungguhan pemerintah dalam mendengar kemudian merealisasikan aspirasi rakyat,” jelasnya.

BEM PTNU DIY dan Forum BEM DIY menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang selama ini menjadi prioritas nasional agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mahasiswa juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan, partai politik, serta birokrasi agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Selain itu, mahasiswa juga menegaskan bahwa kualitas komunikasi publik pemerintah juga perlu menjadi perhatian serius terutama dalam menyampaikan kebijakan serta merespon kritik dari masyarakat.

“Kami menilai bahwa pemerintah dan lembaga legislatif harus memperbaiki pola komunikasi publik. Kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan untuk perbaikan, bukan dianggap sebagai ancaman,” tegas Tegar.

BEM PTNU DIY dan Forum BEM DIY menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus hadir sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya pemerintahan. Mahasiswa tidak hanya bertugas menyampaikan kritik, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami akan terus mengawal setiap kebijakan publik. Ketika ada kebijakan yang baik, kami dukung. Namun ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat atau komunikasi publik yang buruk, maka kritik akan terus kami suarakan. Demokrasi tidak boleh dijalankan secara satu arah. Rakyat berhak didengar dan mahasiswa akan terus menjadi bagian dari suara tersebut,” pungkas Tegar Pradana.

Adapun sepuluh tuntutan dari BEM PTNU dan Forum BEM DIY meliputi:

1. Menolak kenaikan harga BBM dan berbagai kebijakan yang membebani rakyat kecil.
2. Mendesak evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak efektif dan berpotensi membebani APBN.
4. Menolak serta mendesak pencabutan regulasi terkait TNI dan Polri yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
5. Mendesak segera disahkannya RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta penyusunan dan pengesahan RUU Perlindungan Aktivis.
6. Menghentikan eksploitasi tanah adat dan berbagai bentuk perampasan ruang hidup masyarakat adat di Indonesia.
7. Melaksanakan reformasi total partai politik dan reformasi birokrasi serta memperbaiki komunikasi publik pemerintah kepada rakyat.
8. Mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan dapat diakses seluruh rakyat Indonesia.
9. Menuntaskan persoalan kenakalan remaja di DIY serta mendorong DPRD dan Pemerintah DIY segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khas Kejogjaan.
10. Menuntut Pemerintah dan DPRD DIY segera menyelesaikan persoalan sampah yang hingga saat ini masih menjadi masalah serius di Yogyakarta.

(WLY)