JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi perbincangan publik. Sorotan tidak hanya tertuju pada legislator yang tercatat lulusan SMA atau sederajat, tetapi juga pada ratusan anggota dewan yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif.
Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 580 anggota DPR RI terpilih, sebanyak 63 orang atau 10,85 persen tercatat berpendidikan SMA/sederajat.
Sementara itu, 211 anggota atau 36,38 persen tidak menyebutkan latar belakang pendidikan ketika melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data tersebut menunjukkan bahwa informasi pendidikan lebih dari sepertiga anggota DPR tidak tercantum dalam data pendaftaran yang diolah BPS. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi para wakil rakyat.
Adapun rincian pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan data BPS sebagai berikut:
- Tidak menyebutkan riwayat pendidikan: 211 orang (36,38 persen).
- Sarjana (S1): 155 orang (26,72 persen).
- Magister (S2): 119 orang (20,52 persen).
- SMA/sederajat: 63 orang (10,85 persen).
- Doktor (S3): 29 orang (5 persen).
- Diploma III (D3): 3 orang (0,52 persen).
Data tersebut bersumber dari KPU yang diolah BPS dalam publikasi Statistik Politik 2024.
Seiring ramainya pembahasan tersebut, sejumlah nama anggota DPR RI yang tercatat memiliki latar belakang pendidikan SMA, sekolah sederajat, maupun pendidikan kesetaraan Paket C turut menjadi perhatian.
Berdasarkan daftar profil pendidikan yang dirujuk dari data KPU dan situs DPR RI, sejumlah nama yang tercantum antara lain:
- Iyeth Bustami – Paket C.
- Asep Romy Romaya – SMU Tingkat Atas Bhakti Kalsum.
- Samsul Bahri Tiyong – PKBM Al Ikhlas, jurusan IPS.
- H. Arisal Aziz – SMA Setia Dharma Pekanbaru.
- Eko Kurnia Ningsih – SPG Bengkulu.
- Melly Goeslaw – SMA BPI 1 Bandung.
- Rachel Maryam Sayidina – SMA Negeri 19 Bandung.
- Marlyn Maisarah – SMA Sumbangsih.
- H. Obon Tabroni – SMA Negeri 3 Karawang.
- Mulan Jameela – tercatat memasuki parlemen dengan ijazah SMA sebelum meraih gelar sarjana.
- Hj. Ida Nurlaela Wiradinata – SMAN 2 Cimahi.
- Isfhan Taufik Munggaran – SMAN 1 Cianjur.
- Ranny Fahd A. Rafiq – PKBM Tanda Genap.
- Rajiv – SMA Paskalis, jurusan IPS.
- H. Fathi – SMA Negeri 1.
- Jamal Mirdad – Paket C PKBM Santika.
- Adik Sasongko – Paket C SMA Sinar Mentari.
- Samuel J.D. Wattimena – SMAN 9 Jakarta.
- Nafa Urbach – SMU PGRI 6.
- Muhammad Hatta – SMU Harapan Kartasura, jurusan Ilmu Sosial.
- Ahmad Dhani Prasetyo – SMAN 2 Surabaya.
- H. Syaiful Nuri – SMA YP Trisila.
- Martin Daniel Tumbelaka – SMU Negeri 1 Manado.
- Rusda Mahmud – Sekolah Teknik Menengah (STM).
- F. Alimudin Kolatlena – MAN Geser.
- H. Sulaeman L. Hamzah – SMAN Fakfak.
- Roberth Rouw – SMA Negeri 50 Jakarta.
- Faujia Helga Br. Tampubolon – SMA YPPK Agustinus Sorong.
Daftar tersebut merupakan nama-nama yang tercantum dalam bahan data profil pendidikan. Riwayat pendidikan masing-masing perlu dilihat berdasarkan dokumen dan pembaruan data resmi, terutama untuk membedakan pendidikan saat pencalonan dengan pendidikan yang ditempuh setelahnya.
Syarat Minimal SMA Pernah Digugat ke MK
Persyaratan pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif juga pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Pada 2025, ketentuan tersebut digugat oleh Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman. Keduanya menilai persyaratan pendidikan minimal SMA belum tentu menjamin kapasitas intelektual, kemampuan analisis, serta kualitas legislasi anggota parlemen.
Para pemohon mengusulkan agar persyaratan pendidikan calon anggota DPR ditingkatkan menjadi minimal sarjana atau S1.
Namun, perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 tersebut tidak berakhir dengan putusan mengenai pokok permohonan. MK menetapkan pencabutan permohonan pada 16 Oktober 2025.
Isu persyaratan pendidikan kembali muncul pada 2026. MK mencatat permohonan Nomor 270/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Fikri Haikal Harahap. Dalam sidang perbaikan permohonan pada 5 Agustus 2026, pemohon kembali mempersoalkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu.
Perdebatan mengenai pendidikan anggota DPR tidak semata-mata berkaitan dengan gelar akademik. Publik juga menaruh perhatian pada keterbukaan informasi, kapasitas legislasi, serta tanggung jawab wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan.
Di sisi lain, lulusan SMA atau Paket C tetap memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang berlaku dalam UU Pemilu. Karena itu, latar belakang pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan seorang legislator.
Namun, data 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran menjadi catatan tersendiri. Keterbukaan informasi mengenai profil wakil rakyat penting agar masyarakat dapat mengetahui latar belakang orang-orang yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi legislasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

























