JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Polemik penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai memunculkan beragam respons. Salah satunya datang dari HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dalam menyusun kepengurusan.
Gus Lilur menilai munculnya narasi “PKB Come Back” setelah rapat formatur pertama tidak seharusnya dilepaskan dari dinamika dan kekecewaan sejumlah pihak terhadap komposisi kepengurusan yang sedang disusun.
Menurutnya, Gus Kikin menggunakan pertimbangan profesionalisme, kapasitas, serta keterwakilan wilayah dalam menentukan figur-figur yang akan mengisi kepengurusan PBNU.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Lukman Edy, yang disebut Gus Lilur diajukan Gus Kikin untuk menduduki posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
“Gus Kikin menyodorkan dua fakta obyektif egaliter: profesional-mumpuni dan keterwakilan wilayah,” ujar Gus Lilur kepada Liputan9news, Kamis (10/09/2026).
Tokoh muda NU asal Situbondo itu menilai pengalaman Lukman Edy menjadi salah satu pertimbangan penting. Lukman Edy pernah menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa.
Namun, Gus Lilur menilai munculnya isu “PKB Come Back” kemudian berkembang sebagai narasi yang tidak proporsional terhadap proses penyusunan kepengurusan tersebut.
“Aksi kecewa itu lantas menimbulkan api, entah siapa yang bikin api, lalu timbullah asap fitnah ala gosip murahan: PKB Come Back,” tegasnya.
Selanjuntnya, Gus Lilur mengatakan dirinya mendukung sikap Gus Kikin yang, menurut penilaiannya, mengedepankan prinsip profesional dan egaliter dalam menyusun kepengurusan PBNU.
Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan wilayah dalam struktur kepengurusan organisasi tingkat nasional.
“PBNU memang bukan PWNU Jawa Timur,” tegas alumni santri MAPK Ponpes Denanyar Jombang itu.
Menurutnya, PBNU harus mencerminkan keberagaman dan kekuatan Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia, bukan didominasi oleh representasi dari satu wilayah tertentu.
Gus Lilur menyoroti bahwa posisi Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU saat ini berasal dari Jawa Timur. Karena itu, menurutnya, komposisi jabatan lainnya perlu mempertimbangkan keterwakilan yang lebih luas.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” terangnya.
Lebih lanjut, Gus Lilus menegaskan sebagai warga NU dan sebagai Kiai Kampung, Gus Lilur menyampaikan dukungan terbuka kepada Gus Kikin untuk melanjutkan proses penyusunan kepengurusan PBNU.
Ia berharap kepengurusan yang terbentuk nantinya mampu menghadirkan figur-figur yang memiliki kapasitas, pengalaman, sekaligus representasi dari berbagai wilayah Indonesia.
“Terus maju Gus Kikin! Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” pungkasnya.
Pernyataan Gus Lilur tersebut menambah warna dalam dinamika penyusunan kepengurusan PBNU. Di tengah munculnya berbagai spekulasi dan narasi politik, ia menegaskan dukungannya agar penyusunan struktur kepengurusan tetap berangkat dari pertimbangan profesionalisme, kemampuan, dan keterwakilan seluruh wilayah Indonesia.
