Platform riset hukum buatan Indonesia ini memeriksa status berlaku setiap pasal sebelum menjawab, dan memilih berterus terang bila dasar hukumnya tidak ditemukan.
BEKASI — PT Sarana Keadilan Nasional resmi meluncurkan JagaHukum, platform riset hukum berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk hukum Indonesia. Berbeda dari AI umum, JagaHukum tidak memberikan jawaban tanpa menunjukkan pasal sumbernya, dan setiap pasal diperiksa lebih dulu apakah masih berlaku.
Peluncuran ini datang ketika pemakaian AI umum di kalangan hukum melonjak, dari mahasiswa hingga tim legal perusahaan. Bersamaan dengan itu, keluhan soal pasal yang keliru ikut meningkat: nomor pasal yang tidak pernah ada, aturan yang sudah diubah, atau ketentuan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
“Kami tidak sedang membuat AI yang lebih pintar bicara. Kami membuat AI yang lebih jujur tentang dasar hukumnya,” kata Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., Direktur PT Sarana Keadilan Nasional. “Di dunia hukum, kecepatan tanpa verifikasi hanya mempercepat kesalahan.”
Empat langkah sebelum menjawab
Setiap pertanyaan diproses dalam empat tahap. Pertanyaan dipilah menjadi pokok masalah, bidang hukum, dan waktu kejadian. Sistem lalu mencari pasal di kumpulan peraturan resmi. Setiap pasal dicek statusnya: berlaku, diubah, dicabut, atau dibatalkan. Baru setelah itu jawaban disusun, dengan sumber pada setiap pernyataan.
Pustaka JagaHukum kini memuat 435.225 peraturan yang terindeks, dari undang-undang hingga peraturan bupati dan wali kota, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Secara keseluruhan, sistem membaca lebih dari 880 ribu dokumen hukum resmi.
Tujuh layanan dalam satu ruang kerja
Pengguna mendapatkan Percakapan Hukum, Mode Logos untuk analisis mendalam, Legal Drafting, Legal Opinion, Kalkulator Hukum dengan sebelas jenis hitungan, Case Manajemen, dan Pustaka JagaHukum. Semua layanan dibuka lewat browser, dan dokumen bisa diunduh dalam format Word, PDF, atau PowerPoint.
JagaHukum memakai satu saldo token untuk semua fitur. Satu pertanyaan memakai 100 token, satu draf dokumen 200 token, analisis Mode Logos 700 token, dan satu legal opinion 3.600 token. Kalkulator Hukum dan alat dokumen dapat dipakai gratis.
Terdaftar dan diawasi
PT Sarana Keadilan Nasional terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Kementerian Komunikasi dan Digital sejak 3 September 2026. Perusahaan menegaskan data perkara pengguna tidak dipakai untuk melatih model AI mana pun, dan akses dari luar Indonesia ditahan kecuali dibuka tertulis atas permintaan mitra.
“JagaHukum adalah alat bantu riset dan penyusunan dokumen, bukan pengganti nasihat hukum,” ujar Ade Purnama, S.H., M.H., advokat senior dan anggota tim pengembang. “Kami menyatakannya di muka, karena kepercayaan dibangun dari kejujuran tentang batas.”
JagaHukum dapat dicoba melalui jagahukum.com. Program kemitraan dibuka untuk kantor hukum, bagian hukum perusahaan, kampus, organisasi profesi, dan instansi, tanpa biaya pendaftaran dan tanpa ikatan eksklusif.
