Jakarta, LIPUTAN9NEWS – Kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta Kiai Taufik Damas dalam ilustrasi pandangan ini menilai kritik terhadap pemerintah tidak selalu bermakna serangan politik, melainkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kritik semestinya dibaca sebagai bahan evaluasi agar pemerintah terus meningkatkan efektivitas kebijakan dan prioritas kerjanya,” ujarnya pada Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan agenda diplomasi internasional tidak mengurangi perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di dalam negeri.
“Persoalan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan sosial tetap harus menjadi perhatian utama negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi tidak dapat diukur dari banyaknya kunjungan yang dilakukan, melainkan dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan seberapa sering berkunjung ke luar negeri, tetapi apa hasil konkret yang dibawa pulang untuk rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka capaian dari setiap lawatan kenegaraan agar masyarakat dapat mengetahui manfaat yang diperoleh bangsa.
“Publik berhak mengetahui tujuan, biaya, dan hasil dari setiap kunjungan luar negeri sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah,” jelasnya.
Kiai Taufik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran Indonesia di panggung global dan kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
“Indonesia memang harus aktif di tingkat internasional, tetapi pemerintah juga harus hadir dan responsif terhadap persoalan yang dirasakan rakyat sehari-hari,” jelasnya.
Kiai Taufik menambahkan, pengamat seperti Dino harus lebih banyak untuk memberikan kritik kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan publik.
