JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selain tetapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama turut menempatkan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.
“KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua adalah saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, (09/01/ 2026).
Budi menjelaskan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
“Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3,” terangnya.
Terkait penanganan perkara ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih melakukan penghitungan untuk memastikan besaran kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut.
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi penetapan status tersangka terhadap Gus Yaqut. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan KPK kepada awak media.
“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para wartawan di Jakarta, dilansir Liputan9news, Jumat, 9 Januari 2026.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini pertama kali naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. Saat itu, KPK menyatakan tengah berkoordinasi dengan BPK RI untuk menghitung potensi kerugian negara.
Dua hari berselang, pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan estimasi awal kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. KPK juga menerapkan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang selama enam bulan.
Mereka yang dicegah bepergian ke luar negeri di antaranya mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus Menag, serta Fuad Hasan Masyhur sebagai pemilik biro penyelenggara haji Maktour
Perkembangan selanjutnya, pada 18 September 2025, KPK mengungkap dugaan keterlibatan 13 asosiasi serta sekitar 400 biro perjalanan haji dalam perkara ini.
Selain penanganan oleh KPK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji juga sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Salah satu poin yang disorot pansus adalah kebijakan pembagian kuota tambahan haji sebesar 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Dalam praktiknya, Kemenag membagi kuota tambahan tersebut menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus maksimal 8 persen, sedangkan 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
Adapun ketentuan pembagian kuota tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Yaqut. Selain itu, KPK tengah menelusuri dugaan adanya aliran dana dari biro perjalanan haji khusus kepada sejumlah oknum di Kemenag, dengan besaran sekitar USD2.600-7.000 per kuota, yang diduga mengalir hingga level pimpinan.
