Membaca Ombak, Menjaga Arah: PBNU di Tengah Polemik Nasab dan Tambang

Jakarta | LIPUTAN9NEWS

Dalam sejarah umat, selalu ada masa ketika pemimpin diuji—bukan oleh musuh yang menyerang dari luar, tapi oleh nurani umat yang menatap dari dalam. Tatapan yang tak sekadar menuntut jawaban, melainkan kejujuran yang tidak hanya menanti keputusan, tapi arah dan integritas yang dijunjung.

Hari-hari ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang berada di titik ujian itu. Ujian yang datang dari dua arah berbeda, namun menyentuh akar yang sama: kepercayaan publik (umat).

Pertama, datang dari polemik nasab Ba‘alawi, yang dihembuskan ke ruang publik oleh Kiai Imaduddin Utsman al-Bantani. Isu ini mengguncang banyak hati, sebab menyentuh ranah identitas yang selama ini dianggap sakral.

Kedua, datang dari pusaran kebijakan tambang yang berembus dari arah kekuasaan. Ada Tambang seputar Raja Ampat yang ikut terseret, ada nama pengurus PBNU yang duduk sebagai komisaris perusahaan tambang, dan ada tudingan soal aliran dana.

Isu ini memanas di media sosial, setelah akun TikTok @tanpadusta melempar narasi liar: PBNU disebut menerima aliran dana dari PT Gag Nikel melalui salah satu pengurusnya. Sosok Ananda Tohpati—yang dikaitkan dengan “donasi tambang” bernilai triliunan—ikut diseret. Isunya mencuat cepat, seperti api menyambar bensin.

PBNU pun langsung merespons. Bendahara Umum PBNU, Gus Gudfan Arif, menyebut tudingan itu sebagai fitnah keji. “Gus Fahrur jadi komisaris itu urusan pribadi, bukan representasi PBNU,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa PBNU tidak pernah terlibat penempatan pengurus di perusahaan mana pun, apalagi menerima dana dari PT Gag.

Tak cukup di situ. Gus Fahrur sendiri juga angkat bicara. Dengan nada yang tak kalah keras, ia menyebut tudingan tersebut sebagai “fitnah 1.000 persen hoaks.” Ia bahkan mengaku tak pernah kenal siapa Ananda Tohpati.

Namun, seperti dua ombak yang menerjang pantai, polemik nasab dan isu tambang ini menggoyang pasir kepercayaan di tepi organisasi yang selama ini disegani. Umat pun bertanya dalam hati: ke mana arah layar bahtera PBNU dibentangkan? Masihkah ia berlayar atas nama nilai, atau mulai terombang-ambing arus zaman?

Adapun soal nasab, PBNU telah mengeluarkan surat instruksi yang melarang para pengurus terlibat dalam polemik ini. Tujuannya jelas: mencegah keributan, menjaga marwah organisasi. Tapi seperti payung yang dibuka saat hujan deras, kadang air tetap membasahi yang mencoba berteduh.

Surat itu memicu reaksi keras. Salah satunya datang dari KH Asep Saifuddin Chalim, pengasuh Pesantren Amanatul Ummah, yang menyayangkan langkah PBNU karena dianggap menutup ruang klarifikasi.

Bagi kalangan pesantren, nasab bukan sekadar silsilah darah—tapi silsilah jiwa. Ia seperti akar tua yang menyalurkan daya ke batang dan buah. Maka, ketika Kiai Imad “mengetuk pintu”, yang terjadi bukan sekadar debat, tapi gemuruh sosial.

Dan di sinilah tantangannya. Untuk menyikapi gemuruh sosial, NU memiliki tradisi bahtsul masail. Di pesantren, perbedaan pendapat bukan dimatikan, tapi dirawat. Didebat dengan adab, disandingkan dengan dalil, bukan ditutup dengan larangan. Diam bisa jadi emas, tapi dalam perkara kebenaran, kata yang jernih jauh lebih bernilai.

Kedua isu ini—nasab dan tambang—bagai ombak dari arah berlainan, namun sama-sama menggerus tepi kepercayaan publik terhadap PBNU. Organisasi ini tidak hanya mewarisi nama besar para muassis, tapi juga nilai-nilai luhur: ikhlas dalam perjuangan, teguh dalam prinsip, dan peka pada suara bawah. Kini, ia berada di tengah dunia yang berubah cepat—dunia yang menuntut posisi yang jelas, sikap yang tegas, dan integritas yang tak mudah digadaikan.

PBNU tidak harus menjawab semua kritik dengan klarifikasi terburu-buru. Kadang, cukup membuka ruang dialog yang dewasa. Karena seringkali, kegaduhan di luar adalah cerminan kesunyian di dalam. Dan bila kepercayaan mulai terkikis, mungkin karena terlalu banyak keputusan yang diambil dalam diam, bukan dalam musyawarah.

PBNU pernah sangat dekat dengan kekuasaan, tapi tetap menjaga jarak moral. Hubungan dengan negara tak terhindarkan, tapi garis batasnya selalu jelas: kita boleh duduk di samping kekuasaan, tapi jangan sampai bersandar.

Karena sesungguhnya, kepercayaan umat lebih mahal daripada ribuan hektare konsesi tambang. Suara kiai kampung yang ikhlas lebih berharga daripada jutaan ton mineral. Jika PBNU ingin tetap menjadi rumah besar yang teduh, maka ia harus rajin menyapu halaman dari debu ambisi.

NU adalah pohon besar, akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Tapi pohon pun butuh dirawat—bukan hanya disiram air, tapi dengan mendengar bisikan angin dari akar. Karena akar itu adalah suara umat yang diam, tapi melihat segalanya. Wallahu A’lam Bishawab.

Tentang Penulis: Yusuf Mars adalah Lulusan Magister Ilmu Komunukasi Politik Universitas Paramadina, Founder @PadasukaTV, Channel Youtube Sosial Politik dan Keagamaan. Pemerhati Komunikasi politik dan kebijakan publik