Tenggat Waktu sampai Agustus Tak Ada Muktamar, PWNU dan PCNU Mosi Tidak Percaya ke PBNU

Forum Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut menyamakan ide dan gagasan mendorong terlaksananya Munas dan Konbes serta Muktamar-35 NU (Nahdlatul Ulama) yang, sampai saat ini belum jelas tanggal dan tempatnya.

“Intinya mereka mendorong pelaksanaan Muktamar-35 NU segera jelas, kapan dan di mana. Aspirasi ini akan disampaikan kepada PBNU, sebagai upaya mendorong terselenggaranya muktamar. Ini penting sekali demi masa depan NU. Mereka datang dari berbagai daerah dengan akomodasi dan transportasi mandiri, ditanggung masing-masing Ketua PWNU, tidak ada sponsor,” ujarnya seperti dilasir duta.co, Selasa (28/04/2026).

Hadir dalam Rakor itu, Ketua PWNU Sumatera Barat, Ketua PWNU Jawa Timur, Ketua PWNU Bali, Ketua PWNU Jawa Tengah, Ketua PWNU Kalimantan Timur, Ketua PWNU Kalimantan Utara, Ketua PWNU Jambi, Ketua PWNU Papua Tengah, Ketua PWNU Jawa Barat, Ketua PWNU Bengkulu, Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat, Ketua PWNU Kalimantan Selatan, Ketua PWNU Sulawesi Tengah, Ketua PWNU Lampung, Ketua PWNU Aceh, Ketua PWNU DKI Jakarta, Ketua PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ada yang ketuanya udzur digantikan yang lain, total 23 PWNU,” terangnya.

Ketua PWNU DKI, kata sumber itu, siap menjadi tuan rumah. Termasuk siap ditempati Muktamar-35 NU.

“Tepi, khusus untuk pertemuan besok (hari ini Selasa 28/04/2026) dapat melahirkan keputusan yang bisa disampaikan kepada PBNU terutama Rais Aam, Ketua Umum dan Panitia Muktamar,” tegasnya dalam acara koordinasi itu.

Diakui, PWNU se-Indonesia khawatir ada upaya sistematis atau bahkan sengaja mengundur jadwal pelaksanaan muktamar.

“Perlu disampaikan ke Rais Aam dan Ketua Umum, agar segera melengkapi panitia muktamar, sebab ada statemen yang masih debatable. Sampai sekarang SK panitia muktamar dan Konbes juga belum ada, wajar kalau muncul asumsi muktamar diundur. Ini berbahaya bagi NU,” tegasnya.

Ketua PWNU Jatim, jelasnya, juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi jam’iyah yang berjalan tidak efektif.

“PWNU Jatim berharap jadwal muktamar tidak molor, harus sesuai jadwal. Dan forum koordinasi ini juga perlu mendengar pandangan dari Papua, wilayah paling jauh dibandingkan Jatim,” ungkapnya.

Menurutnya, kebuntuan dan kebekuan komunikasi di PBNU, solusinya muktamar. “Jadwal muktamar harus sesuai jadwal, tidak diundur-undur lagi, meskipun tidak perlu menggunakan istilah dipercepat. Banyak PCNU menanyakan dan menyampaikan keluhan tentang SK PBNU,” tegasnya.

Semetera itu, Ketua PWNU Aceh, mendukung komitmen forum dengan mengembalikan masalah ke muktamar. Hasil koordinasi ini, hendaknya disampaikan ke PBNU. Termasuk rumusan tentang metode pemilihan dan yang lainnya. Ini perlu juga untuk didiskusikan dan dikembangkan pada tanggal 27-28.

“Aceh usul, dalam pertemuan ini perlu kehadiran PWNU lengkap. Pertemuan tidak membicarakan tentang figur atau sosok calon Ketua Umum, tetapi lebih fokus pada pembicaraan tentang harapan NU yang labih baik. Itu saja,” jelasnya.

Selain itu, Ketua PWNU DIY menyambut baik forum tersebut. Ia menyebutnya sangat bagus, berawal dari ide dan pembicaraan mengenai pelaksanaan muktamar. Karena, setiap kali ada pertanyaan dari kader perihal muktamar, PWNU tidak bisa menjawab kepastian penyelenggaraannya.

“Sampai saat ini belum ada satu lembar surat pun dari PBNU terkait muktamar. Informasi yang diperoleh hanya berasal dari medsos, yang isinya berkaitan dengan Ketua Panitia, tidak yang lain. PWNU bisa membuat pernyataan yang ditandatangani bersama untuk segera menyelenggarakan Munas, Konbes dan Muktamar sesuai keputusan pleno. Kita bersepakat, forum ini melibatkan seluruh Ketua PWNU se-Indonesia,” tegasnya.

Begitu juga dengan Ketua PWNU Jawa Tengah menekankan refokusing pembahasan yaitu untuk mendorong pelaksanaan muktamar seperti sebelum covid.

“Muktamar Jombang dan Makassar dilaksanakan pada bulan Agustus. SK-SK PCNU yang terlambat segera diselesaikan. Agar forum lebih legitimate, Ketua PWNU yang lain harus diiikutkan, ini demi NU masa depan,” tegasnya. (mky)

Berikut hasil koordinasi PWNU: Bahwa, demi kemaslahatan Jam’iyah dan agar NU dapat segera kembali fokus pada agenda-agenda besar kebangsaan dan keummatan, maka Forum Ketua PWNU bersepakat:

1. Meminta kepada PBNU untuk melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 29 Januari 2026. Apabila sampai dengan bulan Agustus 2026, Muktamar belum diselenggarakan, maka PWNU dan PCNU menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada PBNU.
2. Meminta kepada PBNU untuk konsisten melaksanakan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 1 8 Maret 2026, antara lain; penuntasan pembentukan Panitia Munas / Konbes dan Muktamar, dan percepatan penyelesaian SK.
3. PBNU / Steering Commite harus sudah menetapkan peserta Muktamar (PWNU, PCNU dan PCINU) paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.

(ULN)