Mutmainah Korona Soroti Pentingnya Integrasi infrastruktur dan Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Daerah

Dalam diskusi tersebut, ia menjelaskan bahwa pada periode keduanya di DPRD, ia berpindah dari Komisi A ke Komisi C untuk mendalami isu-isu strategis seperti pembangunan, lingkungan, dan perencanaan daerah. Menurutnya, sektor ini memiliki peran sentral karena seluruh arah pembangunan daerah bermuara pada perencanaan yang matang, termasuk melalui lembaga seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, perhubungan, hingga pekerjaan umum.

“Fokusnya dalam lingkungan, perencanaan daerah dan lain sebagainya, termasuk perhubungan dan lain sebagainya. Di Komisi C ini memang kalau kita lihat mitra dinasnya tidak terlalu banyak dibandingkan Komisi A. Tapi proses mengurai secara mendalam terkait dengan tugas dan epoksi daripada OPD itu cukup berat juga sih,” ujar Mutmainah Korona.

“Karena itu berkaitan misalnya Bapeda. Bapeda itu berkaitan dengan perencanaan daerah. Jadi kita harus tahu, sementara muara dari semua pembangunan itu kan di Bapeda,” sambungnya.

Mutmainah memaknai peran DPRD sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah melalui tiga fungsi utama yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di luar kerja formal parlemen, ia menghadirkan inovasi berbasis komunitas melalui program Teras Bermakna, yang menjadi ruang bertemu, berdiskusi, serta pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan usaha, literasi digital, hingga solusi alternatif seperti pemanfaatan limbah menjadi energi (briket) untuk menjawab persoalan kelangkaan LPG.

Teras Bermakna juga difungsikan sebagai pusat informasi program pemerintah, sekaligus ruang edukasi seperti parenting, penguatan ekonomi keluarga, hingga pengembangan kapasitas perempuan dan anak muda.

“Kalau dulu kan saya punya FB bermakna ya. Tapi sekarang saya lagi mencoba membangun teras bermakna itu. Itu saya buatkan IG dan FB dulu sebagai ruang aspirasi. Jadi dengarkan dan berjuangkan. Tapi sekarang mungkin saya akan banyak mencoba memaknai teras bermakna ini dalam kerja-kerja,

Kerja-kerja yang ada aktivitas yang kemudian dilakukan di dalam tempat saya biasa berkumpul sama ibu-ibu di sana atau anak muda. Yang kemudian itu menjadi tempat untuk bercerita inspiratif. Tempat untuk menguatkan kapasitas ibu-ibu atau anak muda terkait dengan bagaimana tentang usaha yang baik,” jelasnya.

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Ia menilai banyak masyarakat belum mampu mengaitkan persoalan sehari-hari seperti harga bahan pokok dengan kebijakan politik.

“Tantangannya adalah sebetulnya pendidikan politik memang masih lemah.”

Di sisi lain, ia menilai generasi muda, termasuk Gen Z masih minim keterlibatan dalam diskursus publik. Rendahnya budaya literasi dan dominasi konten hiburan digital menjadi tantangan besar dalam membangun kesadaran kritis.

Dalam konteks kebijakan daerah, Mutmainah menyampaikan bahwa Kota Palu telah memiliki sejumlah regulasi yang cukup progresif, seperti perlindungan disabilitas, hak anak, bantuan hukum, hingga konsep kota hijau.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah kota yang mulai inklusif, seperti penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan resmi, serta rencana penguatan kapasitas penerjemah di daerah.

Selain itu, Mutmainah menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal, mengingat karakteristik bencana di Palu seperti tsunami dan likuefaksi memiliki pola yang khas. Pengetahuan lokal, seperti membaca tanda alam dan sejarah wilayah, dinilai penting untuk mengurangi risiko korban.

Di akhir diskusi, dalam memperingati momentum hari Kartini, Mutmainah menekankan pentingnya pendidikan dan literasi sebagai fondasi utama bagi generasi muda, khususnya perempuan, dalam mengambil peran di ruang publik.

Ia menyampaikan bahwa perempuan memiliki kebebasan menentukan jalan hidup baik sebagai ibu rumah tangga, profesional, maupun aktivis namun tetap harus berbasis pengetahuan dan kesadaran.

“Belajar itu kalau saya tidak akan pernah habis, selama kita masih dikasih umur kita akan tetap terus belajar,” pungkasnya.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melalui diskusi, pengalaman, dan keterlibatan sosial. Literasi yang kuat akan membentuk cara berpikir, sikap, serta kemampuan berkontribusi dalam masyarakat.

Diskusi ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut kesadaran politik, kekuatan literasi, serta keberpihakan terhadap lingkungan dan kelompok rentan.

(AMH/MSN)