MALANG | LIPUTAN9NEWS
Arus keresahan pengemudi transportasi di Indonesia mencapai titik puncaknya. Serikat Sopir Indonesia (SSI) secara resmi menyatakan sikap untuk menggalang kekuatan besar guna memperjuangkan hak-hak pengemudi yang selama ini terabaikan, baik di tingkat daerah maupun di pusat pemerintahan.
Kondisi transportasi di Jawa Timur, khususnya di Malang, menjadi sorotan utama. SSI menilai transisi sistem transportasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur gagal memberikan solusi bagi para sopir angkutan umum konvensional.
Achmad Basori, salah satu pengurus pusat SSI, menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menuntut tanggung jawab pemerintah.
“Kami sedang menyusun kekuatan. Rekan-rekan sopir angkutan umum kehilangan mata pencaharian karena Pemprov Jatim tidak becus mengurus transisi transportasi. Kebijakan yang diambil justru mematikan nasib rakyat kecil di jalanan,” ujar Achmad Basori dalam keterangannya.
Selain isu lokal di Jawa Timur, SSI juga menyoroti carut-marut regulasi nasional yang mencekik pengemudi logistik. Dua isu krusial yang dibawa adalah ketidakjelasan regulasi ODOL (Over Dimension Over Load) dan kerumitan sistem Barcode BBM yang sering kali justru menyulitkan operasional di lapangan.
Dalam waktu dekat, SSI mempersiapkan keberangkatan delegasi menuju Ibu Kota Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat agar segera memberikan kepastian hukum.
“Kami sedang bersiap menuju Ibu Kota. Masalah ODOL ini arahnya tidak kunjung jelas dan selalu menempatkan sopir sebagai pihak yang disalahkan. Kami menuntut regulasi yang adil dan tidak tumpang tindih,” tambah Achmad Basori.
SSI menekankan bahwa inilah saatnya bagi seluruh pengemudi—baik angkutan penumpang maupun logistik—untuk merapatkan barisan. Organisasi ini menuntut adanya keadilan yang merata bagi seluruh pekerja transportasi di Indonesia tanpa terkecuali.
Poin Tuntutan Utama SSI:
Evaluasi Transisi Transportasi Jatim: Menuntut solusi konkret bagi sopir angkutan umum yang terdampak kebijakan transportasi baru.
Kepastian Regulasi ODOL: Mendesak pemerintah pusat agar aturan ODOL tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga pemilik barang dan pengusaha.
Transparansi & Kemudahan Sistem Barcode: Meminta perbaikan sistem distribusi BBM agar tidak menghambat mobilitas logistik nasional.
“Perjuangan ini bukan hanya soal perut hari ini, tapi soal masa depan profesi pengemudi di Indonesia. Kami mengharapkan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas,” tutup Achmad Basori.
