CIREBON | LIPUTAN9NEWS
Polemik nasab pada awal tahun ini memang sudah tidak sesanter tahun sebelumnya, di mana ruang digital dan majelis-majelis kita sesak oleh kegaduhan yang tidak produktif.
Energi kolektif umat, khususnya di lingkaran Nahdlatul Ulama (NU), tersedot habis untuk membedah validitas mengenai nasab atau garis keturunan.
Kegaduhan karena nasab merembet ke mana-mana. Kita menyaksikan tokoh tertentu ditolak di berbagai tempat, masyarakat pun menjadi terbelah.
Ironisnya, saat kita sibuk berdebat mengenai nasab dan siapa yang paling “murni” darahnya, kita justru abai pada realitas sosiologis yang ada di depan mata, yaitu kemiskinan struktural dan ketertinggalan intelektual.
Sudah saatnya kita melakukan otokritik tajam. Kita perlu bermigrasi dari mentalitas “berebut nasab” menuju perjuangan “memperbaiki nasib”.
Mengapa isu nasab begitu laku dijual di kalangan akar rumput Nahdliyin? Jawabannya pahit. Karena keterbatasan akses ekonomi serta faktor pendidikan.
Ekonomi yang pas-pasan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyakit akut yang sangat mudah menjadi penyulut seseorang untuk tidak lagi berpikir masuk akal, termasuk terkait masalah nasab.
Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki pencapaian intelektual yang bisa dibanggakan, mereka cenderung mencari “pegangan” pada kemuliaan orang lain, salah satunya lewat jalur nasab.
Mengultuskan nasab tertentu adalah cara instan untuk merasa dekat dengan kesucian, tanpa harus berpayah-payah memperbaiki kualitas diri.
Ini sungguh ironis, kita sering dipertontonkan dengan adegan-adegan yang tidak masuk akal, pameran nasab yang tidak mencerdaskan.
Struktur masyarakat kita masih terjebak pada penghormatan buta berdasarkan pada nasab atau kasta darah, bukan kasta karya. Ini menciptakan ekosistem di mana “siapa kakekmu” lebih dianggap penting daripada “apa kontribusimu”.
Seharusnya kita berani berkata lantang, “inilah karyaku”, bukan justru berkata ” Inilah karya bapakku, kakekku atau leluhurku” yang bertumpu pada nasab.
Selama sumber daya manusia kita masih rendah, kita akan selalu menjadi objek manipulasi narasi nasab. Orang yang lapar dan kurang literasi lebih mudah dikendalikan dengan janji keberkahan lewat penghambaan pada figur, daripada diajak berpikir kritis tentang kedaulatan ekonomi.
Ada fenomena menarik, sekaligus menyedihkan dalam polemik nasab ini. Sebagian pihak yang dengan keras menafikan keabsahan nasab Ba’alawi, ternyata di saat yang sama membangun narasi baru untuk mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Walisongo atau raja-raja Jawa.
Ini adalah lingkaran setan yang terus berputar ke arah salah. Kita hanya berpindah dari satu berhala nasab ke berhala nasab lainnya. Jika kita menolak satu klaim hanya untuk meninggikan klaim personal kita sendiri, maka substansi masalahnya tetap sama: kita masih kecanduan pada legitimasi tulang belulang.
Mentalitas ini justru mengonfirmasi bahwa kita belum merdeka secara intelektual. Kita masih merasa tidak cukup berharga sebagai manusia mandiri jika tidak “menyantol” pada nama besar leluhur alias nasab.
Apa dampak jika energi mengenai nasab ini terus dipelihara? Stagnasi intelektual. Dalam organisasi, jabatan atau kehormatan cenderung diberikan berdasarkan kedekatan darah atau trah, bukan pada kompetensi dan integritas.
Budaya seperti ini akan menghambat kemajuan sebuah lembaga atau organisasi apapun dan bahkan mengancam keberlanjutan sebuah jam’iyyah karena akan dihuni oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi.
Dampak lainnya, umat terbelah menjadi faksi-faksi yang saling merendahkan silsilah. Ini tentu saja melemahkan ukhuwah nahdliyyah yang selama ini menjadi fondasi kekuatan NU.
Diskusi di pesantren dan kampus-kampus NU seharusnya fokus pada diskursus kekinian, seperti kecerdasan buatan (AI), krisis iklim, atau kedaulatan pangan, bukan malah mundur ke perdebatan tes DNA yang bersifat partikular.
Untuk keluar dari kubangan ini, kita membutuhkan revolusi mentalitas Nahdliyin yang radikal, berupa pendidikan yang membebaskan. Majelis ta’lim nahdliyin dan kurikulum di pesantren atau madrasah harus mulai menekankan pada metodologi berpikir kritis (tashwirul afkar).
Nahdliyin atau kalangan santri harus diajarkan bahwa kemuliaan hanya bisa diraih melalui ilmu dan amal, sebagaimana bunyi kaidah: Al-fadhlu lil mubtadi’ wa in kana al-muqallidu afdhal (kemuliaan itu bagi mereka yang memulai karya, meski yang mengikuti mungkin lebih mulia nasabnya).
Kemudian kedaulatan ekonomi. Nasib kaum Nahdliyin tidak akan berubah dengan “tahlilan” nasab. Kita butuh gerakan kewirausahaan kolektif. Orang yang mandiri secara ekonomi tidak akan mudah “disihir” oleh klaim-klaim feodalistik yang merendahkan martabat manusianya.
Lalu kita perlu melakukan dekonstruksi budaya penghambaan. Menghormati ulama adalah kewajiban, namun menghamba pada personil (apalagi sekadar karena faktor darah) adalah bentuk kebodohan. Kita harus mulai menghargai orang karena gagasan dan dedikasinya pada kemanusiaan.
Rasulullah SAW bersabda bahwa amalnyalah yang akan mempercepat seseorang menuju surga, bukan nasabnya.
Jika kita mengaku mencintai KH Hasyim Asy’ari (pendiri NU), maka warisan yang harus kita jaga adalah semangat intelektual dan pergerakan (nahdlah), bukan sibuk mencari-cari dahan silsilah untuk bergantung.
Siapapun nakhoda NU nanti, harus menyudahi kegaduhan nasab ini. Mari kita kembali ke khittah: Mendidik yang bodoh, memberdayakan yang miskin, dan memanusiakan manusia.
Kemuliaan NU di masa depan ditentukan oleh seberapa banyak ilmuwan, teknokrat, dan pengusaha hebat yang lahir dari rahimnya, bukan seberapa panjang silsilah yang bisa kita tulis di secarik kertas. Nasib kita, ada di tangan kita sendiri, bukan di darah kakek moyang kita. Wallahu’alam bishawab.
KH. Imam Jazuli, Lc., MA., Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir (Dept. Theology and Philosophy); alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (Dept. Politic and Strategy); alumni Universiti Malaya (Dept. International Strategic and Defence Studies); Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015
