JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Kejaksaan Agung tiba-tiba mengubah haluan dalam penanganan dugaan penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lewat surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang terbit pada 10 Juli 2026, Korps Adhyaksa memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan atau pulbaket terkait persoalan program tersebut di wilayah hukum masing-masing.
Surat itu diteken oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) selaku penyidik, Syarief Sulaeman Nahdi. Instruksi ini diperintahkan untuk diteruskan hingga ke tingkat Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerah.
Langkah ini menandai pembalikan arah dari kebijakan yang digariskan Kejagung sendiri hanya sebulan sebelumnya. Dalam surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, Kejagung justru memerintahkan seluruh Kajati melakukan inventarisasi dan melaporkan persoalan pelaksanaan Program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Instruksi itu merupakan tindak lanjut disposisi Jaksa Agung atas laporan pemberitaan media yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, perihal aktivitas pengumpulan data dan keterangan terkait Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di provinsi tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan beredarnya surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa penerbitan surat itu bukan berarti penghentian penanganan perkara, melainkan murni soal berakhirnya masa berlaku instruksi pengumpulan data yang sebelumnya telah diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi.
“Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data dua kali sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya,” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin, 13 Juli 2026.
Keterangan Anang itu memberi konteks baru atas pembalikan arah kebijakan ini. Dengan kata lain, instruksi pulbaket dalam surat B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 sejak awal memang bersifat sementara dan sudah dua kali diperpanjang batas waktunya. Begitu tenggat tersebut berakhir, Kejagung memilih menerbitkan surat penghentian resmi—alih-alih membiarkan kegiatan pengumpulan data di lapangan berjalan tanpa batasan waktu yang jelas.
Alasan “supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya” yang disampaikan Anang juga mengindikasikan adanya kekhawatiran internal Kejagung terhadap potensi kegiatan pulbaket yang dilakukan jajaran di daerah tanpa payung waktu yang sah. Ini sejalan dengan konteks yang belakangan mencuat: aktivitas pengumpulan data dan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sempat menjadi sorotan pemberitaan media, yang justru menjadi pemicu awal terbitnya surat instruksi inventarisasi pada Juni lalu.
Meski demikian, Anang tidak merinci lebih lanjut apakah penghentian ini terkait dengan ketegangan yang belakangan muncul antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG. Sehari sebelum surat B-3256 terbit, beredar surat dari Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang memerintahkan personel Polri tidak lagi memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri tanpa prosedur pendampingan resmi, khususnya terkait pemeriksaan pengelola SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya.
Ketegangan kedua lembaga penegak hukum ini santer dikaitkan dengan penetapan status tersangka terhadap seorang perwira tinggi aktif Polri, Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan, pada 2 Juli 2026 lalu—bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Penetapan tersangka terhadap Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN itu menambah daftar tersangka kasus korupsi MBG menjadi tujuh orang, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Meski kegiatan pulbaket di daerah dihentikan, proses penyidikan di tingkat pusat oleh Jampidsus Kejagung disebut tetap berjalan. Salah satu tersangka, Lodewyk Pusung, tercatat mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sidang perdana dijadwalkan digelar Senin, 13 Juli 2026.
Surat penghentian pulbaket itu turut ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Asisten Khusus Jaksa Agung—menunjukkan kebijakan ini diambil sepengetahuan pucuk pimpinan Kejaksaan Agung.
Karier Febrie Andriansyah Tamat, Kejaksaan dan Kepolisian Kian Erat
