JAKARTA | LIPUTAN9NEWS — Memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Presidium Nasional PTNU Se-Nusantara Saudara Achmad Baha’ur Rifqi menilai bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan pemerintah. Kemerdekaan harus dimaknai sebagai komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, kepastian hukum, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat.
“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara, pengibaran bendera dan slogan kebangsaan. Ukuran kemerdekaan harus terlihat dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Baha’ur Rifqi.
Menurut Baha’ panggilan akrabnya, pemerintah ke depan setidaknya menghadapi sejumlah agenda strategis yang membutuhkan keberanian politik dan konsistensi kebijakan.
Pertama, pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Berbagai kasus korupsi yang terus muncul menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan setelah kejahatan terjadi. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan, transparansi anggaran, digitalisasi pengadaan, pengawasan publik serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“Negara tidak boleh hanya sibuk mencari koruptor setelah uang rakyat hilang. Sistemnya harus dibangun agar ruang untuk korupsi semakin sempit,” ujar Baha’.
Kedua, evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BEM PTNU Se-Nusantara mengapresiasi semangat pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia melalui program MBG. Namun, berbagai persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan evaluasi serius.
Persoalan keamanan pangan, kualitas distribusi, standar dapur, pengawasan, transparansi anggaran hingga dugaan penyimpangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.
BEM PTNU menegaskan bahwa yang harus diselamatkan adalah tujuan programnya, bukan sekadar mempertahankan mekanismenya.
“MBG adalah program strategis untuk masa depan generasi Indonesia. Karena itu, pemerintah harus berani mengevaluasi sistemnya secara menyeluruh. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat lemahnya tata kelola,” lanjutnya.
Ketiga, memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat.
Pemerintah memiliki agenda besar terkait hilirisasi, industrialisasi dan penguatan ekonomi nasional. Namun, Baha’ mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli, penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, penguatan UMKM serta pemerataan kesejahteraan.
Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan angka makro, sementara masyarakat masih menghadapi mahalnya kebutuhan hidup dan sulitnya memperoleh pekerjaan layak.
Keempat, memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
Sebagai organisasi mahasiswa, BEM PTNU menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda utama bangsa.
Persoalan kualitas pendidikan, kesenjangan fasilitas, kesejahteraan tenaga pendidik, biaya pendidikan, akses pendidikan tinggi serta berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pendidikan harus mendapatkan perhatian serius.
Pemerintah harus memastikan pendidikan menjadi ruang mencetak manusia yang berilmu, berkarakter, kritis dan berdaya saing, bukan sekadar mengejar angka partisipasi pendidikan.
Kelima, memperkuat reformasi pelayanan kesehatan.
Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil, terjangkau dan berkualitas.
Kesenjangan fasilitas kesehatan antara pusat dan daerah, distribusi tenaga kesehatan, persoalan layanan BPJS serta akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi agenda prioritas pemerintah.
Keenam, memperkuat perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.
Baha’ juga menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran, konflik agraria serta eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologis.
“Indonesia tidak boleh kaya hari ini tetapi miskin untuk generasi berikutnya. Sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi,” tegasnya.
Ketujuh, menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan.
BEM PTNU meminta pemerintah memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
Hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi maupun kekuasaan.
Kepercayaan publik terhadap negara akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat dan konstitusi.
Pemuda Harus Menjadi Subjek Pembangunan Selain berbagai agenda tersebut, Baha’ menilai pemerintah perlu memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan nasional.
Pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan atau kelompok yang hadir ketika negara membutuhkan dukungan.
Sebaliknya, anak muda harus diberikan ruang untuk berkontribusi dalam politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, riset, teknologi dan pembangunan sosial.
“Indonesia 2045 tidak boleh hanya menjadi slogan. Untuk menuju Indonesia Emas, pemerintah hari ini harus berani memberikan ruang kepada generasi muda untuk memimpin, berinovasi dan mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa,” ungkap Baha’. Merdeka Berarti Berani Mengevaluasi
BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan bentuk kebencian kepada negara. Kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan intelektual dan kontrol sosial.
Dalam momentum 81 tahun kemerdekaan, Presidium Nasional PTNU Saudara Achmad Baha’ur Rifqi mengajak pemerintah, mahasiswa, pesantren, organisasi masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun Indonesia melalui kolaborasi yang kritis dan konstruktif.
“Kami ingin pemerintah kuat, tetapi kekuatan pemerintah harus berjalan bersama kontrol publik. Kami ingin pembangunan cepat, tetapi pembangunan harus tetap berpihak kepada rakyat. Kami ingin Indonesia maju, tetapi kemajuan tidak boleh meninggalkan keadilan sosial,” tutup Baha’.
BEM PTNU Se-Nusantara percaya bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah mandat untuk terus memperbaiki Indonesia.
Merdeka rakyatnya, Merdeka pikirannya, Merdeka ekonominya, Merdeka hukumnya. Dan merdeka dari korupsi, ketimpangan serta ketidakadilan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
(WLY)
