YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Kemanusiaan, pada hakikatnya, adalah bahasa tanpa batas. Ketika sembilan warga kita—Andi Angga, Asad Aras, Hendro Prasetyo, Herman Budianto, Ronggo Wirasanu, Bambang Noroyono, Thoudy Badai, Andre Prasetyo, dan Rahendro Herubowo—berlayar membawa misi Sumud Flotilla, mereka sejatinya tengah mengeja ulang ayat-ayat kemanusiaan.
Mereka adalah relawan dan jurnalis yang melangkah bukan dengan senjata, melainkan dengan nurani. Namun, nurani seringkali menjadi musuh utama bagi mereka yang pongah dengan kekuatan senjata. Penyergapan dan penahanan yang dilakukan oleh Israel Occupation Forces (IOF) adalah tamparan keras bagi peradaban dunia, sebuah penistaan terang-terangan terhadap prinsip universal Hak Asasi Manusia.
Dalam situasi semacam ini, negara tidak boleh terjebak dalam kebisuan birokrasi. Desakan agar pemerintah bergerak cepat, terukur, dan tegas, adalah suara “kenabian” yang menagih kehadiran negara. Keselamatan warga negara adalah mandat tertinggi konstitusi.
Pemerintah Indonesia seyogyanya segera menggunakan seluruh instrumen diplomasi internasional, termasuk posisi strategis Indonesia di berbagai forum dunia, untuk memberikan tekanan global dan memastikan pembebasan tanpa syarat bagi seluruh WNI yang disekap.
Di tengah situasi genting ini, kita terkadang dihadapkan pada realitas yang memprihatinkan: ketika jajaran petinggi PBNU secara struktural tampak alpa, mingkin bersikap terlalu berhati-hati, atau lambat dalam menyuarakan keprihatinan yang tegas atas tragedi penangkapan ini. Kebisuan di tingkat elite struktural ini tentu memantik kekecewaan.
Namun, di sinilah letak kekuatan sejati Nahdlatul Ulama. Nahdliyin akar rumput—para santri, kiai kampung, dan aktivis kemanusiaan—tidak membutuhkan stempel birokrasi atau surat instruksi resmi untuk menyuarakan pembelaan. Bagi kaum nahdliyin kultural, membela saudara sebangsa dan menyuarakan anti-kolonialisme adalah panggilan nurani yang tak bisa diinterupsi oleh rapat-rapat pengurus. Keprihatinan akar rumput ini adalah antitesis dari kelambanan birokrasi organisasi.
Sikap Nahdliyin akar rumput yang mengecam insiden ini bukanlah gema retorika yang lahir kemarin sore. Ia adalah kesinambungan dari sejarah panjang, sebuah “napas panjang” solidaritas yang dihembuskan sejak sebelum republik ini berdiri.
Jauh sebelum Indonesia berdaulat, pada tahun 1938—ketika tanah Palestina mulai dirundung derita penjajahan—Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari telah mengonsolidasikan umat Islam melalui Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) untuk mengirimkan dukungan moral, spiritual, dan finansial.
Para kiai pesantren secara lantang menolak pembagian tanah Palestina. Fatwa Kiai Hasyim pada masa itu bukan sekadar catatan tinta di atas kertas usang, melainkan seruan kemanusiaan universal yang membela hak bangsa Palestina. Bahkan, pada Muktamar NU ke-14 di Magelang pada tahun 1939, K.H. Hasyim Asy’ari secara resmi menetapkan peringatan Isra Miraj sebagai Hari Palestina.
Tidak hanya berhenti pada mimbar-mimbar doa dan Qunut Nazilah—yang juga diamanatkan dalam Muktamar ke-13 NU di Banten tahun 1938—NU juga mewajibkan setiap cabangnya untuk berinfak demi membantu perjuangan rakyat Palestina. Bagi Nahdlatul Ulama, membela Palestina adalah sebuah utang sejarah dari bangsa yang justru menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
Bagi seorang nahdliyin, membela Palestina bukan semata soal kedekatan teologis, melainkan tentang prinsip dasar ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia). Setiap tetes darah warga sipil yang tertumpah, setiap hak kemerdekaan yang dirampas oleh kolonialisme, adalah luka bagi kemanusiaan itu sendiri.
Kolonialisme, di manapun ia berpijak, adalah bentuk pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia. Penyergapan relawan Sumud Flotilla sekali lagi membuktikan bahwa penjajahan tidak pernah melahirkan keadilan; ia selalu melahirkan kesewenang-wenangan.
Dunia internasional tidak boleh memalingkan wajah dan berpura-pura tuli. Sikap cepat dan tegas dari akar rumput NU dalam merespons penyergapan ini merupakan panggilan jiwa untuk terus merawat lentera kemanusiaan agar tak padam dihembus badai arogansi.
Kini, di tengah kecemasan yang menyelimuti sanubari keluarga korban dan seluruh rakyat Indonesia, ikhtiar kemanusiaan yang cepat dari pemerintah dan iringan doa dari segenap warga Nahdliyin kultural adalah ikhtiar terbaik kita.
Kita perlu merapatkan barisan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para relawan dan jurnalis kita segera dibebaskan, kembali dalam keadaan selamat, dan terus diberi kekuatan untuk menyuarakan kebenaran. Sebab sejatinya, membela Palestina—dan membela mereka yang berjuang untuknya—adalah cara kita memanusiakan manusia. Wallahu alam.
Dr. KH. Aguk Irawan MN, Lc., MA., Pengasuh Pesantren Baitul Kilmah Yogyakarta, Santri Alumni Darul Ulum, Langitan. Pernah kuliah jurusan Aqidah-Filsafat di Al-Azhar University Cairo dan Sekolah Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Pengajar Antropologi-budaya di STIPRAM Yogyakarta, serta di Ma’had Aly KH. Ali Maksum Krapyak dan STAI Pandanaran Yogyakarta. Buku terbarunya terbit di penerbit Mizan Group; Genealogi Etika Pesantren, Kajian Intertekstual (2018) dan Sosrokartono, Sebuah Biografi Novel (2018).
