JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Menjelang Gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama banyak gagasan dari tokoh nahdliyyin tentang pemilihan pemimpin NU. Termasuk gagasan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara langsung perlu dipertimbangkan kembali.
Demokrasi memang penting, tetapi mekanisme pemilihan pemimpin dalam Nahdlatul Ulama (NU) semestinya tetap berpijak pada karakter, tradisi, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam jam’iyyah.
Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, berpandangan bahwa Ketua Umum PBNU tidak semestinya dipilih melalui kontestasi suara secara langsung. Menurutnya, mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih sesuai dengan tradisi syura (musyawarah) dan karakter kepemimpinan NU.
“Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura (musyawarah) dan hikmah para ulama, bukan dari kompetisi suara. AHWA menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan,” ujar KH Taufik Damas, dilansir dari Ulama NU, Selasa (18/08/2026).
Menurut Kiai Taufik Damas, NU bukan partai politik yang menjadikan kompetisi elektoral sebagai mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan. NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang lahir dari rahim pesantren, tradisi keilmuan, serta nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.
Karena itu, kepemimpinan dalam NU tidak cukup diukur berdasarkan jumlah suara atau popularitas seseorang.
“Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan jam’iyyah yang perlu menjadi pertimbangan utama,” pungkas tokoh muda NU alumni Al-Azhar, Mesir ini.
