KOTA BEKASI | LIPUTAN9NEWS
Suasana hangat terasa di tengah perhelatan Muktamar NU ketika warga Nahdliyin dari berbagai penjuru tanah air berkumpul, bertemu, dan menyatukan langkah. Orang-orang bersarung lalu-lalang, sementara asap kretek mengambang di udara, bercampur dengan percakapan ringan dan tawa yang pecah dari warung-warung dadakan. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru menempuh perjalanan panjang dengan bus atau kendaraan pribadi yang bahkan sebagian rela tidur di emperan masjid. Mereka hadir membawa satu keyakinan sederhana: ngalap berkah, merayakan kebersamaan dari sebuah agenda yang bagi mereka jauh lebih besar daripada sekadar urusan organisasi.
Di tengah keramaian itu, wajah Nahdlatul Ulama yang paling otentik justru sangat mudah ditemukan. Ia hadir dalam kesederhanaan para santri dalam pertemuan antarkawan lama, dalam obrolan pedagang kopiah maupun merchandise oleh-oleh khas muktamar, dalam obrolan alumni pesantren, serta dalam tawa orang-orang yang mungkin tidak pernah menyentuh ruang-ruang elite organisasi. Di bawah tenda-tenda muktamar, NU tampil sebagai sebuah komunitas kultural yang cair, akrab, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Bagi mereka, muktamar bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan ruang silaturahmi, tempat kenangan kolektif dirawat, doa dipanjatkan, dan persaudaraan antarsesama warga nahdliyin kembali dipererat.
Lebih dari seabad sejak kelahirannya, NU telah tumbuh jauh melampaui sebuah organisasi keagamaan. Ia seperti mata air yang mengalir dari tradisi pesantren, membasahi kehidupan masyarakat yang selama berabad-abad mengalami tekanan sejarah, kolonialisme, kemiskinan, dan berbagai perubahan zaman. Dari sana NU menyediakan ruang bagi mereka yang hidup sederhana, bagi tradisi lokal, bagi masyarakat akar rumput, dan bagi kebudayaan Nusantara.
Kini mata air itu telah berubah menjadi telaga yang sangat besar. Jutaan orang berada dalam lingkar pengaruhnya. Setiap lima tahun, mereka berkumpul dalam sebuah ritus organisasi bernama muktamar—sebuah perhelatan yang sakral bagi sebagian besar warga nahdliyin, tetapi pada saat yang sama juga menyimpan dinamika dan ujian kedewasaan organisasi.
Tambakberas karena itu bukan sekadar lokasi sebuah muktamar. Ia adalah panggung perjumpaan antara NU sebagai rumah besar tradisi santri dan NU sebagai organisasi modern dengan struktur birokrasi yang amat luas. Di halaman Pondok Pesantren Bahrul Ulum, ribuan sarung akan kembali memenuhi ruang-ruang pertemuan. Sandal para santri akan berjejer di selasar masjid. Warung-warung akan kembali ramai. Orang-orang akan berdatangan membawa doa, harapan, dan komitmen untuk bersama-sama menjaga perjalanan jam’iyah.
Namun di balik kemeriahan itu, Muktamar Tambakberas juga membawa panggilan refleksi yang mendalam yakni bagaimana NU menjaga keteguhan suluh moralnya saat melangkah di abad kedua?
Tantangan NU hari ini tentu tak lagi sama dengan masa-masa awal pendiriannya. NU tidak hanya berhadapan dengan persoalan keagamaan dan pelestarian tradisi, tetapi juga berkelindan dengan dinamika zaman yang bergerak cepat yaitu melalui angka, modal, tata kelola sumber daya, kemajuan teknologi, hingga relasi dengan kekuasaan.
Di sinilah kejernihan arah menjadi sangat krusial. Ketika ruang-ruang pertemuan muktamar dibuka, energi organisasi idealnya tak habis dalam pusaran kontestasi figur, melainkan tercurah untuk merumuskan jawaban atas problem-problem mendasar umat. Keteladanan moral dan kedalaman spiritual yang tumbuh dari tradisi pesantren harus tetap menjadi pemandu utama agar independensi dan wibawa kultural organisasi terus terjaga.
Salah satu ruang perenungan penting adalah bagaimana NU memposisikan diri di hadapan isu-isu strategis maupun isu pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, ikhtiar membangun kemandirian ekonomi umat adalah langkah mulia yang patut didukung. Namun di sisi lain, organisasi keagamaan dituntut untuk selalu cermat agar langkah tersebut tidak melonggarkan daya kritisnya atau mengikis kedekatannya dengan akar rumput. Legitimasi kultural NU yang dibangun dengan penuh keikhlasan oleh para kiai selama puluhan tahun adalah aset tak ternilai yang harus dirawat dari risiko kompromi jangka pendek.
Muktamar, dengan demikian tidak boleh berhenti sebagai ritus pergantian kepemimpinan lima tahunan. Ia harus menjadi momen untuk meneguhkan kembali suluh keberpihakan NU. Pemimpin yang lahir dari muktamar hendaknya tidak dipandang sebagai pemenang pertarungan politik, melainkan penerima amanah berat yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan umat dan Tuhan.
Dalam konteks inilah, gagasan mengenai penguatan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menemukan relevansinya. Peran para kiai sepuh yang memiliki kedalaman ilmu, kearifan spiritual, dan kejernihan mata hati perlu terus diberi ruang terhormat.
Usulan untuk melembagakan AHWA secara lebih permanen bukan sekadar instrumen ad-hoc menjelang Muktamar menjadi wacana menarik untuk menjaga kompas moral jam’iyah secara berkelanjutan. AHWA yang dilembagakan secara bijak, tanpa menambah beban birokrasi, dapat hadir sebagai penjaga arah jangka panjang. Ia bukan pesaing bagi struktur Syuriah maupun Tanfidziyah, melainkan penyeimbang yang memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis organisasi selalu ditimbang dengan kacamata kemaslahatan dan bukan kalkulasi pragmatis.
Di samping penataan kepemimpinan, kemandirian finansial juga menjadi fondasi penting bagi kemerdekaan moral organisasi. Betapa indahnya jika perhelatan sebesar muktamar benar-benar ditopang oleh gerakan gotong royong warga nahdliyin dari seluruh pelosok negeri. Dari para pengusaha, petani, nelayan, hingga guru mengaji di desa-desa. Pembiayaan yang lahir dari keringat dan keikhlasan kolektif umat akan melahirkan ikatan batin dan kemerdekaan sikap yang jauh lebih kokoh.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah menghidupkan kembali Bahtsul Masail agar lebih dekat dengan persoalan nyata masyarakat. Forum keilmuan NU jangan sampai terjebak dalam pembahasan fikih mikro yang berulang, sementara berbagai persoalan besar yang terjadi di luar pesantren luput dari perhatian.
Di luar pagar pesantren, konflik agraria terus berlangsung. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam semakin terasa. Masyarakat pesisir dan petani menghadapi tekanan ekonomi. Perubahan teknologi melahirkan persoalan etika baru, termasuk kecerdasan buatan. Semua itu seharusnya menjadi bagian dari kegelisahan intelektual NU.
Akan menjadi paradoks apabila organisasi yang membawa semangat Islam Nusantara yang ramah terhadap kehidupan dan lingkungan justru tidak cukup kritis terhadap praktik ekonomi yang berpotensi merusak ruang hidup masyarakat. Di tengah krisis iklim dan ekspansi industri, NU memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa fikih bukan sekadar kumpulan teks hukum, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan menjaga keberlangsungan kehidupan.
Karena itu, muktamar seharusnya dapat melahirkan gagasan tentang fikih lingkungan yang lebih progresif. Perlindungan terhadap petani, nelayan, dan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pesantren pun dapat menjadi pusat gerakan lingkungan, mulai dari konservasi air, pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan, hingga perlindungan ekosistem di wilayah masing-masing.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan NU tidak semestinya dilihat dari seberapa sering elite organisasinya hadir di istana atau duduk berdampingan dengan penguasa. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kehidupan warga nahdliyin di tingkat paling bawah menjadi lebih baik. Apakah koperasi pesantren tumbuh? Apakah anak petani miskin memperoleh beasiswa? Apakah masyarakat desa mendapatkan akses layanan kesehatan? Apakah petani dan nelayan memiliki posisi tawar yang lebih kuat? Apakah pesantren mampu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu semakin kuat, maka NU sedang menjalankan fungsi sosialnya.
Ketika muktamar akhirnya ditutup dan ribuan orang kembali ke kampung halaman masing-masing, yang seharusnya tertinggal bukanlah euforia kemenangan satu kubu. Bukan pula kepuasan para elite karena berhasil mengamankan posisi. Yang seharusnya tertinggal adalah kesadaran bahwa NU masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan: kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan itulah yang dibangun oleh para kiai dengan kesabaran, pengabdian, ilmu, dan keteladanan. Ia diwariskan dari pesantren ke pesantren, dari generasi ke generasi, dari satu desa ke desa lainnya.
Maka, ketika dunia semakin bising, penuh transaksi, dan dipenuhi perebutan kepentingan, NU seharusnya tetap menjadi suluh. Bukan suluh yang menyilaukan, melainkan cahaya kecil yang cukup untuk menunjukkan arah.
Cahaya yang mengingatkan bahwa organisasi sebesar apa pun tidak boleh kehilangan akar. Bahwa kekuasaan hanyalah amanah sementara. Bahwa ekonomi harus kembali kepada kemaslahatan umat. Dan bahwa agama pada akhirnya bukan sekadar tentang siapa yang memegang kendali, melainkan tentang bagaimana manusia menjaga martabat, keadilan, kedamaian, serta kehidupan bersama.
Di persimpangan menuju abad kedua, barangkali itulah jalan yang perlu dipilih NU yakni memperkuat kepemimpinan tanpa memuja kekuasaan, membangun kemandirian tanpa kehilangan keberpihakan, serta menjaga kebesaran organisasi tanpa meninggalkan suara mereka yang berada di akar rumput.
NU tetap harus menjadi rumah besar bagi umat, bukan berubah menjadi rumah besar bagi kepentingan.
Dan agar rumah besar itu tidak kehilangan arah, ia membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang kuat. Ia membutuhkan sistem yang menjaga para pemimpinnya tetap berada di jalan yang benar.
Choirul Rochman, adalah pengurus Ranting NU di Bekasi
