Muktamar NU Memanas! Simpatisan Gus Yusuf Demo, Sidang Pleno IV Diskors Gara-Gara Aturan Masa Jeda

Perdebatan sengit mengenai syarat pencalonan Ketua Umum PBNU, khususnya aturan masa jeda bagi mantan pejabat politik, berujung pada aksi demonstrasi simpatisan KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.

Situasi tersebut turut mewarnai jalannya Sidang Pleno IV, yang membahas penetapan Tata Tertib (Tatib) Muktamar.

Pantauan di arena Muktamar, simpatisan Gus Yusuf menggelar aksi di pintu akses menuju ruang Sidang Pleno IV Gedung Serbaguna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

Massa menyuarakan tuntutan agar proses Muktamar berjalan adil dan tidak ada aturan yang dinilai merugikan kandidat tertentu.

“Kami ingin melawan anasir-anasir jahat, yang mencoba merusak keadilan di Muktamar NU, betul!” teriak orator.

Teriakan tersebut langsung disambut peserta aksi dengan pekikan, “betul!”

Orator kemudian melanjutkan seruan dukungan kepada Gus Yusuf.

“Hidup Gus Yusuf, hidup keadilan, lawan kedzaliman. Tangkap dan adili anasir-anasir jahat di Muktamar NU,” lanjutnya.

Panasnya situasi bermula dari perdebatan mengenai aturan pencalonan Ketua Umum PBNU.

Dalam aturan perkumpulan NU, mantan pejabat politik disebut harus melewati masa jeda satu tahun sejak mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan politik sebelum dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

Ketentuan tersebut kemudian dipersoalkan dalam pembahasan Tatib.

Sejumlah peserta menyuarakan agar masa jeda tersebut dihapus atau setidaknya dikurangi menjadi enam bulan.

Perdebatan menjadi semakin sensitif karena aturan tersebut dinilai memiliki konsekuensi langsung terhadap sejumlah nama yang tengah diperhitungkan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.

Salah satunya Gus Yusuf. Gus Yusuf diketahui baru melepas jabatan sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah pada Februari 2026.

Dengan ketentuan masa jeda satu tahun, muncul persoalan mengenai kelayakannya untuk maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35.

Pembahasan yang berlangsung di ruang sidang akhirnya belum menemukan titik temu. Situasi tersebut membuat Sidang Pleno IV diskors.

Di luar ruang sidang, aksi simpatisan Gus Yusuf masih berlangsung. Massa terus menyuarakan tuntutan mengenai keadilan dan perubahan aturan yang mereka persoalkan.

Hingga sekitar pukul 13.15 WIB, belum terlihat tanda-tanda Sidang Pleno IV kembali dimulai, sementara aksi masih berlangsung di sekitar akses gedung.

Peristiwa ini menambah panas dinamika Muktamar ke-35 NU yang memasuki tahapan penting penentuan kepemimpinan PBNU.

Persoalan Tatib bukan sekadar persoalan teknis. Di balik pasal dan mekanisme tersebut terdapat pertarungan gagasan mengenai siapa yang memiliki hak untuk masuk dalam arena kontestasi kepemimpinan NU.

Karena itu, setiap perubahan aturan berpotensi mengubah peta persaingan.

Di tengah situasi yang memanas, seluruh pihak kini dituntut mengedepankan musyawarah dan menjaga marwah Muktamar.

Sebab pada akhirnya, Muktamar bukan hanya tentang siapa yang maju dan siapa yang tersingkir, tetapi tentang bagaimana NU menentukan pemimpinnya melalui proses yang dianggap adil, demokratis, dan dapat diterima seluruh Nahdliyin.

Muktamar memanas. Sidang diskors. Massa masih bertahan.

Kini publik menunggu: apakah pasal masa jeda akan tetap dipertahankan, diubah, atau justru menjadi titik balik peta pertarungan Ketua Umum PBNU?

(ASR/MSN)