KABUPATEN BEKASI | LIPUTAN9NEWS
Polemik pernyataan kontroversial yang beredar di media sosial dan dikaitkan dengan KH Asep Setiawan alias Abah Setu akhirnya memasuki tahap mediasi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Mapolres Metro Bekasi, Kamis (10/09/2026), Abah Setu mengakui kekeliruannya, menyampaikan permintaan maaf, serta membuat sejumlah pernyataan di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi Islam.
Mediasi tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi bersama Polres Metro Bekasi, menyusul berkembangnya pernyataan Abah Setu di media sosial yang disebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam surat laporan MUI Kabupaten Bekasi Nomor 143/MUI/KAB-BKS/IX/2026, tertanggal 10 September 2026, dijelaskan bahwa proses dialog mempertemukan Abah Setu dengan unsur organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Bekasi.
Setelah dialog berlangsung, Abah Setu disebut mengakui kesalahan dan kekhilafannya atas persoalan yang berkembang.
Dalam surat pernyataan yang dibuat pada Kamis (10/09/2026) di Mapolres Kabupaten Bekasi, Abah Setu secara terbuka menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan atas video yang beredar dan dinilai telah menyinggung kaum Muslimin.
Ia juga secara khusus menyampaikan permintaan maaf atas persoalan yang berkaitan dengan dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.
“Saya mengakui dan menyatakan salah atas kekeliruan tersebut bahwa video tersebut menyinggung dan menghina kaum Muslimin, oleh karenanya meminta maaf yang sebesar-besarnya,” demikian isi pernyataan yang dibuat Abah Setu.
Pernyataan tersebut dibuat dan disaksikan oleh sejumlah pihak yang hadir dalam proses mediasi di Mapolres Kabupaten Bekasi. Ikuat menandatangni pernyataan Abah Setu, Prof Mahmud Ketua MUI dan Ujang Ruhiat Kemenag Kabupaten Bekasi sebagai saksi.
Salah satu poin penting dalam surat pernyataannya adalah kesediaan Abah Setu untuk menghentikan dan menutup berbagai kegiatan yang berpotensi menyinggung serta meresahkan umat Islam.
Hal tersebut mencakup kegiatan majelis taklim, konten media sosial, maupun pengajaran yang dinilai berpotensi menghina atau menyesatkan kaum Muslimin.
“Saya menyatakan menutup kegiatan yang berkaitan dengan segala hal yang dapat menyinggung umat seperti majelis taklim, konten medsos, pengajaran terselubung berpotensi menghina dan menyesatkan kaum Muslimin,” ucap Abah Setu pada poin dalam surat pernyataan tersebut.
Selain itu, Abah Setu juga menyatakan kesediaannya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku apabila kembali mengulangi tindakan dalam bentuk yang sama maupun sejenis di kemudian hari.
Lebih lanjut, dalam pernyataan tertulisnya, Abah Setu juga menyampaikan komitmen untuk menjaga harkat dan martabat Nabi Muhammad SAW beserta syariat Islam.
Ia menyatakan Rasulullah SAW sebagai manusia mulia yang diutus Allah SWT dan berjanji menjaga kehormatan beliau dalam keadaan apa pun.
“Saya menyatakan dan berjanji untuk tetap menjaga harkat dan martabat Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta syariatnya di manapun dan dalam keadaan apa pun,” tegasnya.
Abah Setu juga menyatakan akan berupaya memperbaiki diri serta melakukan validasi terhadap pemahaman mengenai kebenaran dan kemurnian ajaran Islam kepada para ulama saleh.
Dalam laporannya kepada Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat, MUI Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa mediasi ditempuh sebagai langkah merespons keresahan masyarakat akibat berkembangnya pernyataan kontroversial tersebut.
Pertemuan yang melibatkan MUI Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi, organisasi Islam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat itu akhirnya menghasilkan pengakuan kesalahan serta surat pernyataan dari Abah Setu.
Dengan adanya pernyataan tersebut, persoalan yang sebelumnya memicu perhatian dan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi diharapkan dapat menjadi pelajaran penting tentang perlunya menjaga ucapan, konten, serta aktivitas keagamaan agar tidak menyinggung keyakinan dan kehormatan umat Islam.
Abah Setu, dalam surat pernyataannya, menegaskan bahwa permintaan maaf dan pernyataan tersebut dibuat dengan itikad baik serta menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan isi pernyataannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
