JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
M. Nadhim Ardiansyah, Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU se-Nusantara, menyampaikan sejumlah kritik dan pertanyaan terhadap kebijakan pertanian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui tulisan opini berjudul “Surat Cinta untuk Sadar 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo”, tertanggal 9 Oktober 2026.
Dalam opini tersebut, Nadhim menyoroti beberapa persoalan, mulai dari keterbukaan pemerintah terhadap kritik akademisi, kompetensi pejabat di sektor pertanian, perlindungan kebebasan berpendapat bagi petani, hingga ukuran keberhasilan program ketahanan pangan.
Pandangan tersebut merupakan opini dan evaluasi pribadi Nadhim, bukan pernyataan resmi pemerintah maupun hasil verifikasi independen atas seluruh persoalan yang diangkatnya.
Dalam tulisannya, Nadhim berpendapat bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan akademisi seharusnya diselesaikan melalui argumentasi ilmiah dan keterbukaan data.
“Kesalahan analisis perlu dijawab dengan analisis. Tunjukkan datanya. Buka metodenya. Persilakan publik menilai. Sebutan merendahkan tidak membuat kebijakan menjadi lebih benar,” tulis Nadhim.
Ia mengkhawatirkan, apabila kritik hanya diterima ketika sejalan dengan pandangan penguasa, ruang kebebasan akademik dan evaluasi kebijakan akan semakin terbatas. Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar kritiknya terhadap pola komunikasi pemerintah yang ia persoalkan.
Lebih lanjut, Nadhim juga mempertanyakan pertimbangan pengangkatan Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. Menurut pandangannya, jabatan strategis di sektor pertanian membutuhkan kompetensi yang relevan dengan persoalan agronomi, ekonomi pertanian, tata kelola pangan, dan kehidupan petani.
Ia meminta pemerintah menjelaskan dasar pertimbangan penunjukan tersebut serta ukuran kompetensi yang digunakan.
“Besarnya tanggung jawab pangan menuntut alasan pengangkatan pejabat yang dapat diuji secara terbuka,” tulisnya.
Nadhim turut menyinggung informasi mengenai pengajuan pengunduran diri Muhammad Saleh Mustafa dari TNI. Ia menilai kejelasan proses dan status yang bersangkutan perlu disampaikan secara transparan.
Pertanyaan mengenai kompetensi dan pengangkatan pejabat tersebut merupakan evaluasi Nadhim. Penilaian itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pejabat terkait tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya.
Selanjutnya, dalam opini yang sama, Nadhim mengangkat kabar mengenai petani yang ditangkap setelah menyampaikan kritik. Ia meminta kejelasan tentang peristiwa yang dimaksud, dasar hukum penindakan, serta jaminan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.
Namun, tulisan tersebut tidak merinci identitas petani, lokasi kejadian, maupun perkara hukum yang dimaksud. Karena itu, dugaan tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta terkonfirmasi berdasarkan opini itu saja.
Menurut Nadhim, kritik petani mengenai harga gabah, pupuk, dan biaya produksi seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Ia berpendapat bahwa keluhan dari lapangan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang tidak selalu terlihat dalam laporan resmi.
Nadhim juga mengaitkan kritiknya dengan pemikiran filsuf Jürgen Habermas mengenai kepentingan pengetahuan emansipatoris. Dalam pandangannya, kebijakan pertanian semestinya tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan posisi tawar petani.
Ia mendorong pemerintah membuka data produksi dan kesejahteraan petani, melibatkan akademisi, penyuluh, serta organisasi tani dalam perumusan kebijakan, dan menjamin ruang kritik tanpa intimidasi.
Nadhim menilai keberhasilan sektor pertanian perlu dievaluasi melalui sejumlah indikator, antara lain pendapatan bersih petani, biaya produksi, posisi tawar dalam rantai perdagangan, serta prospek generasi muda di sektor pertanian.
Indikator tersebut merupakan usulan evaluasi yang disampaikan Nadhim dalam opininya, bukan hasil pengukuran yang disajikan dalam tulisan tersebut.
Menutup tulisannya, Nadhim menyebut kritik yang disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pertanian Indonesia. Ia mengajak pemerintah bersedia mendengar masukan dari petani, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat.
“Petani berhak memperoleh lebih dari ucapan terima kasih setelah panen: mereka berhak ikut menentukan masa depannya,” tulis Nadhim.
Melalui opini tersebut, Nadhim mendorong agar evaluasi kebijakan pertanian dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung.
