JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar tidak diam terhadap kampanye LGBT di Indonesia. Ia bahkan menyampaikan kekhawatirannya akan ancaman kutukan Allah SWT jika umat Islam membiarkan gerakan tersebut tanpa sikap.
Pernyataan itu disampaikan Kiai Cholil saat menanggapi aksi Women’s March yang diwarnai orasi dan pengibaran bendera LGBT, bahkan disandingkan dengan bendera Palestina.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ujar Kiai Cholil Nafis kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu bersikap tegas dan tidak membiarkan kampanye LGBT berkembang tanpa batas. Ia menegaskan, sikap tersebut berkaitan dengan prinsip ketuhanan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia merujuk pada ketentuan perkawinan di Indonesia yang mengatur perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
“Kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Dalam undang-undang pernikahan itu hanya ada laki dan perempuan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” terangnya.
Menanggapi argumen hak warga negara dan kewajiban membayar pajak, Kiai Cholil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkewajiban melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Namun, menurutnya, perlindungan tersebut tidak boleh diartikan sebagai persetujuan atau legalisasi terhadap perilaku yang ditolak berdasarkan pandangan keagamaannya.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak. Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan mentolerir,” tutur KiaiCholil Nafis yang juga Rasi Syuriyah PBNU itu.
Selanjutnya, Kiai Cholil Nafis juga menyayangkan munculnya simbol LGBT dalam aksi solidaritas Palestina. Menurutnya, penyandingan kedua bendera tersebut telah mencampuradukkan agenda yang berbeda dan mencederai kemurnian perjuangan rakyat Palestina.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak boleh dijadikan sarana untuk mengampanyekan agenda lain yang bertentangan dengan keyakinan kelompok pendukungnya.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina, karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina. Para LGBT jangan numpang kemurnian itu. Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” pungkasnya.
Pernyataan Kiai Cholil kembali menegaskan sikap MUI dalam persoalan LGBT. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada tanggung jawab menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi hak seluruh warga negara.
