JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi meratifikasi seluruh peraturan perkumpulan yang kini berganti nama menjadi Peraturan Jam’iyah. Keputusan tersebut menjadi pijakan hukum baru bagi pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil), Konferensi Cabang (Konfercab), hingga konferensi di tingkat kepengurusan di bawahnya.
Pengesahan dilakukan dalam Konferensi Besar (Konbes) PBNU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Katib Aam PBNU Prof KH Mohammad Nuh mengatakan, ratifikasi Peraturan Jam’iyah merupakan salah satu agenda utama Konbes pertama pada masa khidmah PBNU 2026–2031.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan mandat Muktamar NU 2026 yang mengharuskan seluruh peraturan perkumpulan diselaraskan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Konbes pertama di kepengurusan 2026–2031. Termasuk Konbes pertama di abad kedua, awal abad kedua,” ujar Prof Nuh seusai Konbes.
Ia menjelaskan, perubahan tidak hanya menyangkut nomenklatur atau penamaan peraturan. Sejumlah substansi juga disesuaikan dengan ketentuan AD/ART baru agar tidak terjadi pertentangan dalam pelaksanaan tata kelola organisasi.
“Goll utama dari Konbes ini adalah meratifikasi peraturan perkumpulan yang sudah ada karena mandat dari Muktamar seluruh peraturan perkumpulan tadi itu berubah namanya menjadi Peraturan Jam’iyah,” ungkapnya.
Salah satu materi penting dalam Peraturan Jam’iyah adalah pengaturan mekanisme pemilihan Ketua Tanfidziyah di tingkat Pengurus Wilayah (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), hingga struktur organisasi di bawahnya.
Penyesuaian tersebut dinilai penting karena mekanisme pemilihan kepemimpinan merupakan bagian mendasar dalam keberlangsungan organisasi NU.
“Tidak hanya namanya saja yang berubah, tetapi konsekuensi dari perubahan AD/ART menyebabkan substansi dari Peraturan Jam’iyah tadi ikut menyesuaikannya,” jelas Prof Nuh.
Ia menambahkan, salah satu materi yang mengalami penyesuaian adalah ketentuan pemilihan Ketua Tanfidziyah di tingkat wilayah dan cabang.
“Sehingga alhamdulillah hari ini tadi kita bisa meratifikasi seluruhnya, termasuk melakukan perubahan sembilan Perkum menjadi sembilan Peraturan Jam’iyah,” terangnya.
Proses ratifikasi, lanjutnya, berjalan lancar dengan kehadiran seluruh PWNU yang memenuhi persyaratan persidangan. Seluruh agenda berhasil diselesaikan sekitar pukul 16.00 WIB.
Rampungnya ratifikasi Peraturan Jam’iyah menjadi kabar penting bagi jajaran NU di daerah. Sebab, selama ini pelaksanaan sejumlah konferensi organisasi masih menunggu kepastian landasan hukum yang sesuai dengan AD/ART baru.
Dengan regulasi tersebut, PBNU memastikan penyelenggaraan konferensi di berbagai tingkatan telah memiliki dasar hukum organisasi.
“Sehingga dengan selesainya ratifikasi itu, maka persoalan konferensi wilayah, cabang, dan seterusnya sudah ada pegangan cantolan legalnya sesuai dengan AD/ART yang baru,” papar Prof Nuh.
Atas dasar itu, PBNU menargetkan Konferwil dan Konfercab mulai dapat dilaksanakan pada Desember 2026.
“Oleh karena itu, insyaallah dalam waktu dekat, Desember sudah bisa dimulai ya, konferensi-konferensi di wilayah sampai ke tingkat bawahnya karena menunggu cantolan legalnya itu,” urainya.
Meski demikian, jadwal tersebut masih berupa target yang akan ditindaklanjuti melalui persiapan teknis dan sosialisasi kepada jajaran organisasi di daerah.
Untuk memastikan aturan baru dipahami secara seragam, PBNU akan melakukan sosialisasi Peraturan Jam’iyah kepada PWNU dan PCNU, terutama wilayah yang segera menyelenggarakan konferensi.
Sosialisasi direncanakan berlangsung sekitar satu minggu setelah Konbes.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah perbedaan penafsiran terhadap ketentuan baru yang dapat memicu persoalan dalam proses konferensi maupun pemilihan kepengurusan.
“Begitu ini nanti selesai, satu minggu ke depan insyaallah kita akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, khususnya yang akan melaksanakan konferensi sehingga tidak ada salah tafsir maupun menafsirkan yang salah terhadap Peraturan Jam’iyah yang sudah kita tetapkan,” papar Prof Nuh.
Ia menegaskan, keseragaman pemahaman terhadap aturan merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola organisasi.
“Ini penting sebagai bagian dari kerapian tata kelola berorganisasi, sehingga semuanya ada dasar pijakan,” tandasnya.
Selain mengatur mekanisme konferensi dan pemilihan kepemimpinan, Peraturan Jam’iyah juga memuat penyesuaian kelembagaan di lingkungan PBNU.
Salah satunya perubahan nomenklatur Lembaga Wakaf dan Pertanahan menjadi Lembaga Aset dan Wakaf, sesuai mandat Muktamar NU 2026.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan agar pengelolaan aset dan wakaf NU memiliki landasan organisasi yang selaras dengan kebijakan baru.
Dengan disahkannya Peraturan Jam’iyah, PBNU memasuki tahapan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan.
Agenda berikutnya adalah sosialisasi regulasi, persiapan konferensi, dan pelaksanaan Konferwil serta Konfercab yang ditargetkan mulai bergulir pada Desember 2026.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyelaraskan tata kelola organisasi NU pada abad kedua dengan keputusan dan mandat Muktamar 2026.
