JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Sekretaris Pribadi (Sekpri) KH Said Aqil Siroj, Sofwan Erce, menegaskan bahwa mantan Ketua Umum PBNU tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Sofwan untuk mengklarifikasi beredarnya undangan deklarasi Ikatan Aktivis 98 (IKA 98) yang mencantumkan dukungan kepada KH Said Aqil Siroj sebagai calon Wakil Presiden RI.
Sofwan memastikan, rencana deklarasi tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan maupun mandat dari KH Said Aqil Siroj.
Karena itu, ia meminta agar nama kiai yang pernah memimpin PBNU tersebut tidak digunakan seolah-olah telah menyetujui pencalonan dirinya.
“Kami tegaskan, Kiai Said tidak berkeinginan menjadi Wakil Presiden. Beliau juga tidak pernah memberikan persetujuan atau mandat atas rencana deklarasi tersebut,” ujar Sofwan dalam keterangan, Ahad (14/11/2026).
Ia berharap pihak-pihak yang menginisiasi kegiatan tersebut menghentikan rencana deklarasi maupun penggunaan nama KH Said Aqil Siroj untuk kepentingan tersebut.
Menurutnya, setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aspirasi itu harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan kesan bahwa tokoh yang namanya dicatut telah memberikan persetujuan.
“Kami menghormati hak setiap kelompok untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aspirasi tersebut tidak boleh seolah-olah menjadi kehendak atau persetujuan dari pihak yang namanya dibawa. Kami berharap hal ini dapat dipahami dan dihentikan,” tegas Sofwan yang juga Wakil Sekretaris PBNU itu..
Lebih lanjut, Sofwan menjelaskan bahwa KH Said Aqil Siroj menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penentuan sosok yang akan mendampinginya sebagai Wakil Presiden.
Sikap tersebut, kata Sofwan, menunjukkan bahwa KH Said Aqil tidak mengajukan diri maupun meminta dukungan untuk menduduki posisi tersebut.
“Kiai Said hanya mendoakan semoga Presiden Prabowo senantiasa mendapatkan ma’unah, petunjuk, dan kebijaksanaan dari Allah SWT dalam menentukan pendamping yang tepat demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Sofwan.
Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa dukungan yang tercantum dalam rencana deklarasi IKA 98 merupakan aspirasi pihak penginisiasi dan bukan pernyataan sikap ataupun persetujuan resmi dari KH Said Aqil Siroj.

























