JAKARTA | LIPUTA9NEWS
Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dukungan di tingkat wilayah dan cabang. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU serta sejumlah Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang berlaku juga menjadi faktor penting yang dapat menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk masuk dalam kontestasi.
Sejumlah nama telah muncul dalam bursa, antara lain KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudlori, KH Abdul Ghaffar Rozin, KH Zulfa Mustofa, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan petahana KH Yahya Cholil Staquf. Sementara KH Imam Jazuli, KH Nasaruddin Umar, dan KH Marzuki Mustamar juga disebut-sebut sebagai figur potensial meski tidak menyatakan pencalonan secara terbuka.
Ketua LBM PWNU DKI Jakarta 2016-2024 sekaligus Penasehat LBM PWNU DKI Jakarta 2025-2026, KH Mukti Ali Qusyairi, menilai dinamika pencalonan tersebut perlu dibaca tidak hanya dari perspektif politik dukungan, tetapi juga dari aturan organisasi yang mengatur persyaratan dan rangkap jabatan.
Menurut Mukti Ali, sedikitnya terdapat tiga aspek regulasi yang berpotensi memengaruhi peta pencalonan dan ujian yang harus dilewati kandidat sebelum pemilihan di Muktamar.
Ujian pertama terkait ketentuan penting terdapat dalam ART NU Pasal 51 mengenai rangkap jabatan. Pasal tersebut mengatur bahwa jabatan pengurus harian NU tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
ART juga mendefinisikan jabatan politik yang mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota DPR, DPD, serta DPRD.
ART Pasal 51 otomatis jadibatu sandungan bagi KH. Nasaruddin Umar. Sebab beliau sampai saat ini adalah tokoh NU yang menjabat Menteri Agama RI.
Ujian kedua menyangkut hubungan dengan partai politik, Jeda politik satu tahun.
AKtivis LBM NU ini menyatakan bahwa Perkum NU Nomor 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris Pengurus NU secara eksplisit mencantumkan persyaratan bahwa calon pengurus tidak sedang menduduki jabatan politik dan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu satu tahun terakhir.
Ketentuan inilah yang kemudian dikenal luas dalam perdebatan internal sebagai masa jeda atau iddah politik.
Aturan tersebut membuat rekam jejak jabatan seseorang di partai politik menjadi relevan dalam proses pencalonan. Nama KH Yusuf Chudlori dan KH Ma’ruf Amin, misalnya, akan kandas sebelum pemilihan, karena keduanya disebut baru meninggalkan posisi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ujian ketiga berkaitan dengan Perkum Nomor 3 Tahun 2025. Peraturan ini memang memuat ketentuan mengenai tindakan organisatoris, tetapi rumusannya lebih spesifik daripada sekadar larangan bagi siapa pun yang pernah menerima sanksi organisasi.
Dalam ketentuan yang dikutip dalam dokumen Perkum, persyaratan tersebut berkaitan dengan calon pengurus yang tidak pernah dikenakan tindakan organisatoris atas kepengurusan yang dipimpinnya karena pembekuan atau kekosongan kepengurusan akibat berakhirnya masa khidmat dan status pemberhentian tidak hormat, dengan pengecualian tertentu apabila kepengurusan telah mengajukan permohonan penyelenggaraan konferensi sesuai ketentuan.
Nama KH Yahya Cholil Staquf, KH Abdussalam Shohib, dan KH Marzuki Mustamar disebut sebagai tokoh dan calon Ketum PBNU yang pernah mengalami persoalan organisatoris berupa pemecatan/pemberhentian.
Bila semua aturan dan persyaratan pencalonan tetap tidak berubah sampai pemilihan. Berarti yang tersisa hanya Gus Kikin, KH. Imam Jazuli dan Gus Rozin yang lolos dan lulus dari sekian ganjalan dan batu sandungan Perkum dan ART NU di atas.
Di tengah perdebatan tersebut, Mukti Ali melihat KH Imam Jazuli memiliki posisi yang relatif berbeda. Menurut dia, Kiai Imam Jazuli bukan pejabat pemerintahan, bukan pengurus partai politik, dan tidak memiliki riwayat tindakan organisatoris yang disebut menjadi persoalan beberapa kandidat. Karakternya mampu menyatukan kekuatan dan paling diterima semua kalangan.
Secara normatif, syarat menjadi Pengurus Besar NU sendiri mensyaratkan pengalaman sebagai pengurus harian atau pengurus harian lembaga PBNU, pengurus harian tingkat wilayah, atau pengurus harian badan otonom tingkat pusat, serta pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam ART Pasal 39 ayat (6).
Sementara mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU diatur dalam ART Pasal 40. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, setelah menyatakan kesediaannya dan memperoleh persetujuan Rais Aam terpilih.
Dengan kerangka tersebut, pencalonan tidak cukup hanya dilihat dari popularitas seorang tokoh. Persyaratan struktural, kaderisasi, status jabatan, hubungan dengan partai politik, serta persoalan organisatoris menjadi bagian dari proses verifikasi awal sebelum pemilihan.
Mukti Ali menilai konfigurasi tersebut dapat membuka ruang bagi Kiai Imam Jazuli sebagai figur titik temu apabila sejumlah kandidat tersandung ketentuan organisasi atau apabila forum Muktamar tidak mengubah regulasi yang menjadi perdebatan.
Ia juga melihat posisi Kiai Imam Jazuli yang mudah bergaul dan terbuka terhadap berbagai kelompok dalam kerangka ukhuwah. Silaturrahim Kiai Imam Jazuli ke beberapa sesepuh NU dan pesantren, Pertemuannya dengan sejumlah tokoh NU, pejabat pemerintahan, dan elite politik dinilai dapat menjadi modal komunikasi politik-organisasi sekaligus membuka kemungkinan terbentuknya koalisi lintas kelompok.
Dalam skenario tertentu, dukungan dari kelompok yang kandidatnya tidak dapat melanjutkan pencalonan berpotensi berpindah kepada figur Kiai Imam Jazuli sebagai titik temu semua kandidat.
Menurut Mukti Ali, para peserta Muktamar memiliki ruang untuk menentukan, mempertahankan dan menyempurnakan aturan organisasi maupun tata tertib pemilihan apabila diperlukan, semua tergantung dinamika di lapangan dan sikap muktamirin.
Pada akhirnya, tafsir mengenai aturan dan tatib pemilihan bukan sekadar persoalan siapa kandidat yang terganjal. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah independensi NU akan diukur terutama melalui prosedur administratif atau melalui integritas, kapasitas, rekam jejak, dan keberanian moral para pemimpinnya.
“Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya dipercayakan kepada kebijaksanaan para muktamirin, dengan menjadikan rekam jejak, kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap jamiyah sebagai ukuran utama dalam menentukan arah kepemimpinan NU ke depan,” pungkasnya.
