HISMINU Sebut Pendidikan Dasar dan Menengah Masih Anak Tiri, Dibandingkan Sekolah Kedinasan

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) mengaku prihatin, karena pemerintah masih kurang peduli terhadap pendidikan dasar dan Menengah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum HISMINU, KH Z Arifin Junaidi. Ia menyatakan hal ini terbukti dari penganggaran pendidikan yang dialokasikan antara pendidikan dasar dengan pendidikan sekolah kedinasan.

“Bayangkan, lebih dari 100 triliun untuk sekolah kedinasan dengan sasaran 13.000 mahasiswa. Sementara anggaran untuk sekolah formal SD sampai perguruan tinggi, untuk 60 juta siswa, hanya 92 Triliun.” Ujar Arifin Junaidi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/07/2025).

BeritaTerkait:

Kemenag Kawal Pemulihan dan Pendidikan Siswa Rumah Tahfiz Hamalatul Qur’an

Imam Jazuli Foundation Buka Workshop, Rumah Tangga Nyai Kunci Perjuangan Pesantren?

Kiai Cholil Nafis Ungkap Hasil Muktamar NU: Pajak Harus Berkeadilan Jangan Bebani Rakyat Miskin

Di Tengah Beban Ekonomi, Dugaan Pungutan Seragam Rp1jt 150rb di SMPN 1 Sukawangi Tuai Keluhan Wali Murid

Lebih lanjut, Arifin membandingkan, dengan level yang sama, anggaran sekolah kedinasan itu lima kali lipat dari anggaran untuk semua perguruan tinggi negeri.

Arifin juga menambahkan, selama ini anggaran dari pusat, seperti BOSP, belum mencukupi kebutuhan siswa.

“BOSP SD peranak, 940 ribu, SMP 1,1 juta, SMA dan SMK sekitar 1,5 juta pertahun. Sementara untuk sekolah kedinasan sekitar 8 Miliar pertahun permahasiswa. Ini sangat jomplang sekali,” unngkap Kiai Ajuna panggilan angrabnya..

Arifin juga mengatakan, keputusan MK memang tidak mendorong menetapkan sekolah swasta gratis, tapi mendorong komitmen pemerintah terhadap pendidikan dasar.

“Dengan keputusan MK, seharusnya pemerintah meningkatkan anggaran agar pendidikan dasar bisa terakses semua anak-anak kita, negeri ataupun swasta.”

Arifin mengaku banyak sekolah swasta di bawah naungan HISMINU, yang notabennya sekolah dan madrasah menengah bawah, membutuhkan perhatian dan bantuan.

Sementara itu, Arifin mengaku mendapatkan keluhan juga dari masyarakat dan mahasiswa yang terpaksa berhutang demi sekolah dan kuliah.

“Setiap tahun ajaran baru, para orang tua dan mahasiswa terjerat pinjaman online (Pinjol) untuk biaya pendidikan. Ini fenomena darurat. Artinya masyarakat selama ini memang mandiri dalam pembiayaan pendidikan. Negara, tidak hadir,” pungkasnya.

(MFA)