Keberanian Kebijakan Prabowo Subianto di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Jakarta | LIPUTAN9NEWS

Peralihan transisi dari Pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) kepada Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), menyisakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang tercatat sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun Pemerintah memastikan bahwa defisit APBN masih berada dalam kondisi terkendali dan sehat.

Selain itu awal Pemerintahan Prabowo-Gibran harus membayar utang jatuh tempo, dengan total uang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 705,5  triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Pemerintah melalui Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menyampaikan, nampaknya pemerintah tidak hanya melakukan reprofiling dari sisi penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk membayar utang, namun juga akan mengandalkan pinjaman bilateral atau multilateral.

Hal ini sejalan dengan imbal hasil yang diperkirakan meningkat imbas tekanan global yang memanas. Untuk diketahui, reprofiling adalah upaya untuk menata ulang profil jatuh tempo obligasi atau dana pihak ketiga. (kontan.co.id, 5 Januari 2025).

Indonesia telah mengalami resesi ekonomi sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1963, 1998, dan 2020/2021, masing-masing dengan penyebab yang berbeda. Saat resesi 1963 dipicu oleh hiperinflasi yang mencapai 600%.

Selanjutnya, resesi 1998 diakibatkan krisis keuangan Asia, yang menyebabkan melemahnya nilai mata uang dan melonjaknya angka kemiskinan. Kemudian, resesi 2020/2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 2,1% pada tahun 2020.

Peyebab dan Dampak Resesi Ekonomi 

Penyebab resesi ekonomi global yang akan berimbas pada perekonomian nasional, yaitu adanya guncangan ekonomi yang mendadak. Seperti krisis keuangan atau pandemi. Selain itu perubahan teknologi yang dapat menyebabkan pengangguran atau kesulitan bagi perusahaan untuk beradaptasi.

Kemudian disebabkan Inflasi tinggi, yang mama jika inflasi tidak terkontrol, dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Bahkan juga bisa disebabkan, pengelolaan utang yang tidak sehat, dimana utang yang berlebihan dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan dan individu untuk membayar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan resesi.

Terakhir juga disebabkan gelembung aset, yang mana gelembung aset dapat pecah dan menyebabkan penurunan tajam dalam nilai aset, yang dapat menyebabkan resesi. Bahkan juga terjadi tingkat deflasi yang signifikan, yang mana deflasi yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan permintaan dan investasi, yang dapat menyebabkan resesi.

Resesi ekonomi akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, berupa penurunan investasi, lapangan kerja, dan keuntungan perusahaan. Meningkatnya angka pengangguran: Akibat pemutusan hubungan kerja massal. Penurunan daya beli masyarakat: Akibat inflasi yang tinggi. Ketidakstabilan ekonomi: resesi dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi.

Untuk itu di tengah ketidakpastian ekonomi global yang bisa berimbas dan berpengaruh pada ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto perlu terobosan-terobosan kebijakan yang melindungi dan memproteksi ekonomi Indonesia dari ancaman resesi ekonomi.

Dimana Presiden Prabowo Subianto harus melakukan pencegahan dan penanganan resesi, baik dari kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal (seperti pengeluaran pemerintah) dan moneter (seperti suku bunga) untuk menstabilkan ekonomi.

Perlu sinergi antara pemerintah dan masyarakat, dimana keduanya harus bekerja sama untuk mengatasi dampak resesi. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi garda terdepan dalam menghadapi resesi.

Presiden Prabowo Subianto juga harus melakukan langkah preventif, dimana menggalang semua komponen masyarakat melakukan langkah-langkah preventif menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Seperti mengelola keuangan dengan baik dan menghindari utang yang berlebihan atau menghindari gaya hidup berlebihan. (AI. Overview Google, 2025).

Presiden Prabowo Subianto Siapkan Kebijakan Strategis untuk Dorong Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, pada Senin, 17 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

Paket stimulus ekonomi (seperti) diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal.

Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.

Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang sudah launching pada tanggal 24 Februari 2025, yaitu Danantara (Daya Anagata Nusantara). Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia yang ada di pengelolaan BUMN.

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHE SDA, serta pembentukan bank emas.

Pemerintah akan membentuk bank emas jadi, sebab selama ini Indonesia tidak punya bank emas. Hasil emas Indonesia selama banyak di tambang dan mengalir ke luar negeri. Sehingga pemerintah sekarang ini ingin punya bank khusus untuk emas sudah diresmikan tanggal 26 Februari 2025.

Di tingkat global, Presiden Prabowo Subianto juga tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Pemerintah akan menyelesaikan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian Indonesia juga menjalankan terus pendaftaran ke OECD, yang terakhir Indonesia juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama Indonesia-EU. CEPA. (BPMI Setpres, 2025).

Harapan Menghadapi Ancaman Resesi Global

Harapannya Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi resesi ekonomi dunia (global), dimana kondisi ketika pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara menurun dalam waktu yang lama. Resesi dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pemerintahan, dan masyarakat.

Penyebab resesi dunia ini akibat, Perkembangan teknologi, Guncangan ekonomi
Tingginya tingkat pengangguran, Produksi dan konsumsi tidak seimbang, Inflasi, Gelembung aset dan Nilai impor lebih besar dari ekspor

Dampak resesi dunia akan mengakibatkan, Kebangkrutan bisnis, Pemutusan hubungan kerja (PHK), Peningkatan pengangguran, Peningkatan pinjaman pemerintah, Penurunan sumber pendapatan negara, Inflasi harga secara internasional, Ketidakmampuan beli dan Kelangkaan (scarcity).

Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menghadapi resesi ekonomi dengan cara-cara kebijakan yang melindungi masyarakat dan pelaku dunia usaha di Indonesia. Seperti, Meminimalisir pengeluaran untuk membeli barang yang tidak diperlukan, Membuat skala prioritas keuangan, Menggunakan anggaran dana untuk melunasi hutang terlebih dahulu, Menghindari penggunaan kartu kredit dan Memilih asuransi yang tepat sebagai investasi masa depan.

Efisiensi Anggaran Pemerintah 

Indonesia saat ini sudah menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah ketidakpastian global. Untuk itu kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus didukung oleh aparatur pemerintah itu sendiri, pelaku usaha, masyarakat dan semua komponen bangsa

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Instruksi ini dibuat tertulis oleh Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini diambil demi menghemat anggaran, untuk dialihkan pada kesejahteraan sosial masyarakat. Keputusan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sangat relevan di tengah perbaikan ekonomi nasional.

Negara perlu memangkas anggaran yang tidak efektif dan boros, agar bisa digunakan pada pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran ini dinilai positif dan bisa menjadi budaya dalam pemerintahan. Kebijakan bisa diarahkan untuk pembangunan yang lebih prioritas dan mendesak.

Kebijakan realokasi belanja APBN akan mengarah pada pembangunan yang sangat sesuai, sebagaimana diinginkan Pemerintah Pusat. Kita pernah melakukan efisiensi anggaran pada saat pandemi Covid-19 dan berjalan sukses. Kalau saat ini dilakukan efisiensi anggaran lagi tidak ada masalah.

Syafrudin Budiman, SIP, Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG)