JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Dalam politik organisasi, koalisi tidak selalu dimulai dengan konferensi pers. Kadang-kadang ia berawal dari komunikasi yang tenang, kesamaan pandangan, pertemuan jaringan, dan kesadaran bahwa tidak semua calon harus berjalan sendiri sampai garis akhir.
Koalisi Segitiga Prof. Nas–Kiai Imam Jazuli-Gus Kikin bukan sekadar penyatuan tiga nama. Koalisi ini dapat menjadi pertemuan antara aspirasi luar Jawa dengan kekuatan pesantren, dan jaringan NU di Jawa, antara ulama akademik dengan pengasuh pesantren, serta antara jaringan nasional dengan structural dan kultural NU di daerah.
Jika tiga kekuatan ini bertemu, koalisi tersebut dapat membentuk poros baru, arus utama yang sulit dibendung oleh kandidat lainnya.
Prof. Nasaruddin Umar membawa reputasi nasional, pengalaman kenegaraan, kemampuan akademik, jaringan lintas agama, serta komunikasi internasional. Ia saat ini menjabat Menteri Agama Republik Indonesia dan dikenal pula sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Di lingkungan PBNU, Prof. Nas tercatat tokoh senior nasional yang berada dalam jajaran Rais Syuriyah.
Kiai Imam jazuli memiliki akar pesantren yang kuat, jaringan internasional, tokoh muda transformatif, inisiator peta jalan abad kedua NU, dan sosok kiai pengusaha. Namanya banyak diperbincangkan karena aktif menawarkan gagasan pembaruan tata Kelola organisasi NU, penguatan pendidikan pesantren, , pemberdayaan ekonomi Nahdliyin, hingga reformasi pelayanan kesehatan warga NU. Aktif di PBNU periode 2010-2015.
Sementara itu, Gus Kikin membawa kekuatan pesantren, jaringan kiai, pengaruh struktural, serta basis organisasi di Jawa Timur. Ia adalah Ketua PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024–2029, Gus Kikin dikenal tokoh sepuh regional dan telah mendapatkan amanah dari jajaran PWNU serta PCNU se-Jawa Timur untuk maju dalam Muktamar Ke-35 NU.
Mengapa Koalisi Ini Bisa Sangat Kuat?
Pertama, koalisi ini dapat memecahkan kebuntuan antara Jawa dan luar Jawa. Prof. Nas membawa aspirasi nasional dan keterwakilan kawasan timur, Gus Kikin membawa kekuatan pesantren Jawa Timur. Sedangkan Kiai Imam Jazuli mengawal kekuatan poros jawa bagian barat dan aspirasi Indonesia Kawasan barat.
Kedua, segita tokoh ini memiliki karakter dan jaringan yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Prof. Nas mempunyai kekuatan intelektual, kenegaraan, dan internasional. Kiai Imjaz memiliki spirit transformatif, jiwa muda dan kekuatan kultural, sedangkan Gus Kikin mempunyai kekuatan pesantren, dan organisasi di daerah.
Ketiga, koalisi tersebut dapat menjadi pilihan jalan tengah. Sebagian peserta Muktamar mungkin menghendaki perubahan, tetapi tidak menginginkan pertarungan yang terlalu keras dan berpotensi memperuncing perpecahan internal NU.
Keempat, koalisi ini dapat memperluas basis dukungan tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Prof. Nas tidak perlu kehilangan akar Sulawesi dan jaringan nasionalnya. Kiai Imam Jazuli tetap dengan semangat transformasi pendidikan, ekonomi dan Kesehatan warga NU, dan Gus Kikin juga tidak perlu meninggalkan basis pesantren dan Jawa Timur.
Kelima, poros ini dapat menjadi simbol rekonsiliasi. Bukan koalisi untuk melawan seseorang, tetapi kerja sama untuk menghindari Muktamar berubah menjadi arena saling menjatuhkan.
Meruntuhkan Egoisme dan Jangan Tergesa Membagi Posisi
Musuh terbesar koalisi segitiga ini tidak datang dari kandidat lain. Musuh terbesarnya adalah ego, keraguan, dan orang-orang di sekitar calon yang merasa akan kehilangan tempat.
Apabila komunikasi ketiga calon ini tidak jelas, jaringan pendukung bergerak sendiri-sendiri, atau masing-masing masih mempertahankan agenda yang berbeda, koalisi segitiga ini akan sulit menjadi kekuatan yang utuh, akan banyak keretakan yang muncul.
Koalisi ini tidak perlu dimulai dengan pembicaraan mengenai siapa mendapatkan posisi apa. Membicarakan jabatan terlalu dini justru dapat mempersempit ruang komunikasi dan menimbulkan kecurigaan.
Hal yang harus dibicarakan terlebih dahulu adalah kesamaan visi mengenai masa depan Nahdlatul Ulama.
Apa yang akan dilakukan terhadap cabang-cabang yang tidak aktif? Bagaimana pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan NU? Bagaimana pengelolaan aset serta badan usaha? Bagaimana kaderisasi dilakukan? Bagaimana representasi luar Jawa, perempuan, generasi muda, profesional, dan badan otonom diperkuat?
Koalisi yang hanya membicarakan kursi akan mudah pecah karena kursi jumlahnya terbatas. Tetapi koalisi yang dibangun berdasarkan gagasan mempunyai ruang perjuangan yang jauh lebih luas.
Prof. Nas, Kiai Imam Jazuli dan Gus Kikin, apabila benar-benar membangun koalisi, harus menawarkan peta jalan NU untuk sekurang-kurangnya 25 tahun ke depan. Road-map peta jalan abad kedua NU karya Kiai Imam Jazuli bisa jadi bahan untuk menyusun peta lebih lengkap di antara tiga tokoh ini.
Setiap pergantian Ketua Umum PBNU tidak boleh selalu diikuti perubahan arah program berdasarkan selera pemimpin baru. Program yang baik harus diteruskan, sedangkan program yang tidak sesuai harus dievaluasi secara terbuka.
PBNU harus melakukan pemetaan kebutuhan setiap wilayah dan cabang. Daerah yang membutuhkan perguruan tinggi harus dibantu membangun perguruan tinggi. Daerah yang membutuhkan rumah sakit dan klinik harus memperoleh pendampingan. Daerah yang lemah dalam kaderisasi harus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
Peta jalan tersebut juga harus mengatur transparansi pengelolaan aset, badan usaha, konsesi ekonomi, perguruan tinggi, rumah sakit, serta sumber pendanaan organisasi dan Gerakan dakwah dan tranformasi digital dilingkungan NU.
Aset NU bukan milik pribadi pengurus. Ia merupakan amanah jamaah yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Isu independensi juga akan menjadi ujian bagi koalisi ini. Kedekatan dengan pemerintah tidak boleh membuat PBNU kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik.
Sebaliknya, menjaga independensi tidak berarti NU harus selalu berseberangan dengan pemerintah. PBNU harus mampu menjadi mitra strategis ketika kebijakan berpihak kepada rakyat, sekaligus menjadi kekuatan moral ketika kekuasaan mulai menyimpang.
NU bukan kendaraan untuk mengejar kekuasaan politik. NU adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang mempunyai tanggung jawab menjaga agama, melayani umat, merawat persatuan, dan memperjuangkan keadilan sosial.
Karena itu, siapa pun yang memimpin PBNU harus berdiri di atas semua golongan, bukan berada di bawah kendali pemerintah, partai politik, pemodal, ataupun kelompok tertentu.
Jika Prof. Nas, Kiai Imam Jazuli dan Gus Kikin benar-benar berkoalisi, poros segitiga ini dapat menjadi kekuatan utama paling menentukan dalam Muktamar Ke-35 NU.
Koalisi tersebut berpotensi mempertemukan Jawa dan luar Jawa, pesantren dan akademisi, struktur dan kultur, pengalaman kenegaraan dan kekuatan masyarakat, serta visi internasional dengan kebutuhan jamaah di daerah.
Namun, tidak ada kemenangan yang lahir hanya dari popularitas. Dukungan moral tidak selalu berubah menjadi suara. Pertemuan besar tidak selalu menghasilkan keputusan besar. Bahkan, deklarasi yang paling meriah pun belum tentu sama hasilnya dengan pilihan di arena Muktamar.
Dalam politik organisasi, banyak orang dapat tersenyum kepada semua calon. Akan tetapi, ketika tiba saatnya menentukan pilihan, hanya satu keputusan yang diambil.
Karena itu, pertanyaan “siapa masih mampu membendungnya?” tidak boleh membuat koalisi segitiga ini merasa telah menang sebelum bertanding.
Pertanyaan yang lebih mendasar ialah:
Apakah Prof. Nas, Kiai Imam Jazuli dan Gus Kikin bersedia menyatukan kekuatan, menekan ego kelompok, dan membangun agenda bersama untuk menghadirkan PBNU yang benar-benar mewakili seluruh Indonesia?
Jika jawabannya iya, koalisi segitiga (Prof. Nas-Kiai Imjaz–Gus Kikin) bukan hanya dapat mengubah peta Muktamar, tetapi juga membuka babak baru perjalanan Nahdlatul Ulama di abad keduanya.
Namun, apabila koalisi tersebut hanya menjadi percakapan elite tanpa kesamaan visi dan keberanian mengambil keputusan, ia akan berakhir sebagai wacana yang ramai di grup WhatsApp, tetapi tidak pernah sampai menjadi kekuatan nyata di arena Muktamar.
