JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Menjelang gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyampaikan harapannya terkait sosok ideal yang layak memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif mengingatkan pentingnya sosok Ketua Umum PBNU yang bersikap terbuka dan tidak membangun sekat birokrasi dengan para pengurus di tingkat bawah.
Pasalnya, Kiai Samsul Ma’arif menyebut PBNU bukanlah lembaga birokrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, seorang pimpinan PBNU dituntut untuk selalu siap dihubungi dan terbuka menerima aspirasi dari seluruh tingkatan pengurus di daerah.
“Saya berharap sosok yang ngopeni (terbuka), humble kepada seluruh pengurus. Ketum PBNU itu bukan jabatan struktural sebagaimana yang ada di birokrasi atau pemerintah,” ujar Samsul saat dihubungi dilansir TribunJakarta, Jumat (24/07/2026).
Menurut Kiai Samsul, posisi Ketum PBNU pada dasarnya memiliki status sosial yang setara dengan pimpinan NU di tingkat wilayah maupun cabang.
Ia mengingatkan agar siapapun yang terpilih nantinya tidak merasa memiliki kedudukan paling tinggi atau menuntut perlakuan khusus.
“Ketum harus merakyat, ketum harus kapan saja siap untuk diajak komunikasi oleh tingkatan yang lebih bawah. Karena bagi kami melihat ketum itu sama saja dengan ketua PW, ketua PC, ketua MPC dalam status sosialnya. Jangan merasa lalu ketum lalu mendapatkan privilege atau tempat tertinggi. Semuanya justru semakin lebih mudah untuk melayani,” terangnya.
Lebih lanjut, Kiai Samsul mengungkapkan, aspirasi agar pimpinan PBNU ke depan lebih terbuka dan mudah diakses ini juga dirasakan oleh pengurus NU di berbagai daerah lainnya.
“NU itu organisasi khidmat, sifatnya memberikan layanan kepada umat. Jadi harus yang mudah dihubungi,” ungkapnya.
“Setelah saya tanya-tanya ke PWNU yang lain, permintaannya sama, sosok yang kapan saja diajak komunikasi, itu saja,” sambungnya.
Menurut Kiai Samsul, selain keterbukaan, ia juga menganggap kriteria integritas dan kapabilitas tetap menjadi fondasi utama.
“Dari sisi integritas, calon pemimpin PBNU harus benar-benar murni berkhidmat dan mementingkan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun keluarga,” pungkasnya.
