Menakar Konsistensi Politik PBNU

LIPUTAN9.ID – Konstalasi politik yang semakin mendekati pemilihan Presiden dan Wakil Presiden membawa gelombang badai internal pengurus NU, yang terbaru Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar diberhentikan secara paksa oleh Ketua Umum PBNU tanpa adanya musyawarah dan persetujuan lebih dulu dari pengurus-pengurus di PCNU tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Bagi PBNU kekuasaan mutlak memberhentikan Ketua PWNU merupakan kewenangan dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya dan Rois ‘Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar.

Terlepas dari aturan ADRT atau kebijakan pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama, namun rasa-rasanya mekanisme memberhentikan sepihak PBNU kepada Pengurus dinilai tidak wajar karena terjadi di situasi perpolitikan yang semakin memanas.

Tentu saja, jika ada pihak-pihak yang mengkaitkan persoalan pemberhentian, mencutikan secara paksa pengurus dikaitkan dengan persoalan kepentingan politik elit PBNU merupakan hal yang wajar.

Konsistensi politik PBNU kini dipertanyakan, karena baru terjadi di masa kepengurusan PBNU yang digawangi Gus Yahya, yang sedari awal sudah tegas selalu mengatakan bahwa PBNU tidak berpihak atau condong ke salah satu partai politik manapun.

Namun pada perjalanan awal, konsistensi itu dimunculkan dengan kurang apiknya PBNU yang terkesan menjauhkan PKB bahkan terkesan menutup ruang partisipasi politiknya kepada PKB yang sebenarnya sudah lajim terjadi di sepanjang kepengurusan sebelumnya, NU dan PKB merupakan simbol pemersatu aspirasi politik warga nahdiyin yang tidak harus ditampilkan dengan drama pisah ranjang dengan PBNU. Akibatnya saya kira terjadi kegamangan dan kebingungan pengurus NU yang selama bertahun-tahun kendaraan politiknya melalui PKB.

Kondisi ini semakin membingungkan publik terhadap konsistensi Ketua Umum PBNU yang memasukkan kader-kader dari PDIP ke dalam kepengurusan PBNU, secara diam-diam upaya PBNU mendekati salah satu partai politik yaitu PDIP semakin terlihat ketika para pengurusnya ada yang maju mencalonkan sebagai anggota legislatif dari PDIP.

Kemesraan politik PBNU dengan PDIP seperti buyar seiring tidak diliriknya jagoan mereka yaitu Eric Tohir yang diusung sebagai Cawapres, tawar menawarkan Eric Tohir ke partai politik rupanya menemukan jalan buntu, meski Eric Tohir sudah kadung dipolas-poles layaknya Kiai atau Gus NU yang sudah mengabdi puluhan tahun di NU namun nyatanya figur ini sama sekali tidak menjual di hadapan para Ketua Umum partai.

Konsistensi dari penegasan Gus Yahya yang melarang pengurus PBNU berpolitik praktis semakin jauh dari realita. Mestinya jika netral, PBNU tidak perlu mengusung figur, atau lebih baik berterus terang dari awal menyatakan keberaniannya akan mengusung beberapa figur dalam perhelatan politik.

Dalam konteks perjalanan sejarah perpolitikan NU, kehadiran Partai Nahdlatul Ulama yang lahir melalui Muktamar NU di Palembang pada tahun 1952 telah mendulang suara dan menempati urutan ke-4 hasil Pemilu tahun 1955 pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1967) di bawah kekuasaan Presiden Soekarno.

Namun sepanjang masa awal Orde Baru sekitar tahun 1967 hingga 1980-an panggung politik NU meredup, namun demikian kehadiran sosok Gus Dur dan PKB memaksa kembali publik menengok lebih serius keberadaan kalangan nahdiyin dan NU dalam kekuatan politik di Indonesia. Mestinya konsistensi ini yang terus dirawat dan dijaga PBNU sehingga arah politiknya jelas dan tidak terkesan sarat kepentingan.

Pada akhirnya pun setelah calon Presiden dan Wakil Presiden sudah ditetapkan konsistensi Gus Yahya kembali dipertanyakan, seakan menggiring pengurus NU untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, inkonsisten ini diperlihatkan seiring terpecahnya antara Jokowi dan PDIP itu sendiri.

Kondisi ini semakin kalut dengan beberapa pengurus NU yang menjadi Timses pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dan semakin kuatnya gerakan politik pasangan nomor urut 1, AMIN. Anies dan Gus Muhaimin yang secara moral mendapat sejumlah dukungan dari Kiai-Kiai NU yang berada di wilayah.

Menghadapi situasi ini, PBNU menaikan preseurnya kepada seluruh pengurus NU baik di wilayah maupun di cabang agar tidak ikut-ikutan dalam mendukung salah satu paslon yang tentu saja tertuju kepada paslon nomor 1, pasangan AMIN.

Petuah ini nyatanya kurang mendapat apresiasi dari pengurus NU di wilayah dan daerah, karena bisa jadi apa yang dipetuahkan merupakan bentuk ketidak konsistenan atau inkonsisten Ketua Umum PBNU yang justru gerak-geriknya terlalu nampak mendukung paslon nomor urut 2, pasangan Prabowo-Gibran. Sungguh naif, ketika kesakralan NU harus dipertaruhkan dengan kepentingan politik dan intervensi pemerintah.

Karena itulah, tidak heran sekelas KH. Marzuki Mustamar mendukung pasangan nomor 1, AMIN, lebih kepada panggilan batin secara personil yang tidak memakai bendera NU. Namun jika dipersoalkan karena beliau merupakan simbol sebagai ketua PWNU Jawa Timur, mestinya harus lebih hati-hati pada Gus Yahya yang merupakan simbol Ketua Umum PBNU.

Jadi dalam konteks pemecatan Kiai Marzuki Mustamar dari Pengurus NU karena didindikasikan mendukung salah satu calon merupakan sejarah baru di NU yang dari zamannya Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari tidak pernah terjadi, dan perlu diketahui Kiai merupakan simbol sakral NU, jadi sangat tidak etis jika dalam urusan jabatan di NU terjadi pemecatan.

Bagi Kiai, apalagi sekelas Kiai Marzuki Mustamar persoalan pecat memecat terhadap dirinya dari pengurus NU tentunya akan berdampak sendiri kepada PBNU, di dalam situasi perpolitikan yang semakin memanas ini yang rugi justru PBNU sendiri.

Pemecatan terhadap Kiai kharismatik terlebih Ketua Tanfidiziyah di wilayah malah akan semakin memunculkan gelombang-gelombang desakan dari bawah untuk dilakukannya MLB, dan gerakan Musyawarah Luar Biasa (MLB) ini semakin hari semakin ramai disuarakan. Jika sudah begini, sungguh tidak bisa kita bayangkan marwah NU sebegitu rendahnya dibandingkan dengan hanya persoalan politik semata.

Pemecatan Kiai Marzuki Mustamar yang terlihat enteng dikeluarkan PBNU tidak melihat efek yang akan terjadi di kemudian hari, pasca pemecatan Kiai Marzuki Mustamar reaksi warga Nahdliyyin terlihat kecewa dengan memberikan puluhan karangan bunga dukungan untuk Kiai Marzuki Mustamar dan kekecewaan terhadap PBNU.

Sejumlah Kiai dan Tokoh NU pun menyayangkan pemecatan itu, bahkan menurut AS Hikam pemecatan itu akan berdampak kepada dorongan diadakannya MLB di PBNU. Bahkan tokoh NU sekelas KH. Imam Jazuli sudah berulang kali mengingatkan PBNU dalam AD/ART nya Pasal 74 ayat 1 dan 2, bahwa Musyawarah Luar Biasa (MLB) bisa terjadi jika ketentuan dalam pasal itu terpenuhi. Artinya Kiai Imam Jazuli memberikan warning agar PBNU berhati-hati terhadap gerakan moral Nahdliyyin yang bisa saja akan terpenuhinya pasal 74 ayat 2 itu, sehingga keniscayaan MLB akan terjadi.

Salamun Ali Mafaz, Penulis adalah pemerhati Sosial-Politik